Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Mengatasi Masalah Izin Lapangan Padel

Kota Tasikmalaya, Radartasik.id—Usaha padel di kota ini mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya didampingi dengan izin administrasi yang lengkap. Dari 18 lokasi lapangan padel yang telah dibangun, hanya satu tempat yang telah menyelesaikan proses pendapatan izin secara administratif. Inspeksi ini dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya bersama BPPT, Dinas PUTR, Disporsbudpar, dan Satpol PP pada Senin (9/2/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, menjelaskan bahwa inspeksi ini bertujuan memastikan setiap usaha padel memiliki izin lengkap mulai dari PBG hingga SLF. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya satu lokasi yang telah mewujudkan semua persyaratan, sementara yang lain masih dalam proses.

Tiga lokasi yang diperiksa meliputi La Casa Padel di Jalan Juanda, Padel Wel di Unsil, dan Island Padel di Jalan Sule Setianegara. Di La Casa Padel, proses SLF masih berlangsung, meskipun PBG sudah diajukan ke PUPR. Padel Wel di Unsil, sekaligus, telah mengantongi izin lengkap. Namun, Island Padel menghadapi kendala karena lokasi berada di area LSD (Lahan Sawah Dilindungi), yang memerlukan rekomendasi dari kementerian sebelum proses pendapatan bisa selesai.

Dodo Rosada menekankan bahwa aktivitas operasional di Island Padel harus dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi. Untuk La Casa Padel, operasional tetap dilarang sebelum SLF terbit. Panggung ini berarti proses regulasi yang tidak lengkap dapat mengganggu perkembangan usaha padel.

Alokasi izin yang tidak sepenuhnya dapat memicu ketimpangan dalam pengembangan usaha. Meski ada lokasi yang telah berlangsung, ketentuan administrasi yang tidak sepenuhnya mungkin menjadi penghalang bagi pengusaha. Hal ini menunjukkan kebutuhan penyesuaian dalam pengelolaan izin untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Pembangunan usaha padel di Tasikmalaya memerlukan koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintahan dan pengusaha. Tanpa proses pendapatan izin yang jelas, pengembangan ini bisa menghadapi kendala yang tidak diharapkan. Kementerian dan DPRD harus berkolaborasi untuk mempercepat proses pengujian dan pendapatan izin.

Hasil inspeksi ini menjadi pengingat bagi pengusaha dan pemerintah untuk memperhatikan peraturan. Meski ada tantangan, solusinya dapat ditemukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Usaha padel memiliki potensi besar, tetapi harus diandalkan proses regulasi yang efektif.

Proses ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi. Pengusaha harus memahami syarat-syarat administrasi sebelum memulai operasional. Hasilnya bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain yang mengembangkan usaha semacam ini.

Kemampuan memastikan izin lengkap dapat menjadi fondasi bagi usaha padel di Tasikmalaya. Dengan pendekatan yang lebih rapi, potensi pertumbuhan ini bisa dioptimalkan. Kementerian dan DPRD perlu berpartisipasi aktif untuk mendukung regulasi yang lebih transparan.

Kebijakan ini juga memeritahukan bahwa pengembangan usaha tidak boleh mengabaikan aspek administrasi. Tanpa izin lengkap, usaha padel mungkin mengalami kendala yang tidak perlu. Ini menjadi panggilan bagi pengusaha untuk lebih rapat dalam penanganan izin.

Kondisi Island Padel yang diatur karena status LSD menjadi contoh bagaimana ketentuan lingkungan bisa memengaruhi permintaan izin. Proses ini memerlukan kelancaran antara kementerian dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini sangat penting bagi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Proses pendapatan izin yang tidak sepenuhnya bisa memicu ketidakpastian bagi pengusaha. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi harus lebih fleksibel namun tetap mematuhi ketentuan. Ini menjadi panggilan bagi pemerintah untuk mempercepat proses pengujian dan pendapatan izin.

Pembangunan usaha padel di Tasikmalaya membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Tanpa proses pendapatan izin yang jelas, usaha ini mungkin tidak bisa berkembang sepenuhnya. Kementerian dan DPRD harus berkolaborasi untuk mendukung regulasi yang lebih efisien.

Kesuksesan usaha padel di Tasikmalaya sangat bergantung pada ketersediaan izin lengkap. Meski ada lokasi yang berjalan, ketentuan administrasi yang tidak sepenuhnya masih menjadi penghalang. Ini menunjukkan kebutuhan penyesuaian dalam pengelolaan izin.

Proses ini juga menjadi pengingat bagi pengusaha untuk memahami syarat-syarat administrasi. Tanpa izin lengkap, usaha padel mungkin tidak bisa berjalan dengan lancar. Ini menjadi panggilan bagi pengusaha untuk lebih rapi dalam penanganan izin.

Kondisi Island Padel yang diatur karena status LSD menjadi contoh bagaimana ketentuan lingkungan bisa memengaruhi permintaan izin. Proses ini memerlukan kelancaran antara kementerian dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini sangat penting bagi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Proses pendapatan izin yang tidak sepenuhnya bisa memicu ketidakpastian bagi pengusaha. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi harus lebih fleksibel namun tetap mematuhi ketentuan. Ini menjadi panggilan bagi pemerintah untuk mempercepat proses pengujian dan pendapatan izin.

Baca juga Berita lainnya di News Page