PMII Unsil Menuntut Aksi Serius Pemkot Tasikmalaya atas Urus Rumah Sakit Daerah dan BPJS

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kotanya Tasikmalaya kembali diingatkan bahwa kesehatan masyarakat bukan sekadar isu diskusi politik. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Siliwangi turun ke Kota Tasikmalaya, Jumat (6/2/2026), untuk menyampaikan tuntutan yang selama ini lebih banyak tercatat di dokumen ketimbang dijalankan di lapangan.

Aksi ini dibintangi oleh Syamsul Maarif, Ketua PMII Komisariat Unsil, yang mengungkapkan kehadiran mahasiswa bukan untuk acara formal, melainkan sebagai_UPROKSI terhadap kebijakan yang tidak segera bergerak. “Tuntutan kita muncul dari persoalan yang berulang, tapi solusinya terus diketuhkan,” kata Syamsul dalam pengucapannya.

Fokus utama PMII dikeset pada sektor kesehatan. Mereka meminta Pemkot Tasikmalaya segera menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden terkait pembangunan Rumah Sakit Daerah. “Rumah sakit tidak boleh hanya menjadi rencana tulis, ini tentang keberlangsungan hidup masyarakat,” menegaskan Syamsul.

Selain itu, isu stunting yang semakin menurun di daerah ini menjadi sorotan. PMII menilai program intervensi sejenis penanganan stunting tidak efektif karena masih bersifat insidental. Kebutuhan nyata adalah kebijakan lintas sektor yang berbasis data dan berkelanjutan.

BPJS Kesehatan juga menjadi isu utama. PMII kritis pada penonaktifan pembelajaran BPJS yang mengakibatkan akses layanan kesehatan tersulit bagi masyarakat. “Anggaran kesehatan besar, tapi warga tetap kesulitan saat berobat,” mengungkap Syamsul.

Kesehatan mental juga diangkat. PMII meminta pemerataan screening kesehatan jiwa secara rutin, karena kondisi ini sering diamalkan di kebijakan publik meskipun dampaknya langsung pada produktivitas masyarakat.

Studi dan data terkini menunjukkan bahwa 35% warga Tasikmalaya mengalami stunting, sementara akses fasilitas kesehatan mental masih sangat terbatas. Contoh kasus: daerah dengan fasilitas sehat terdistribusi tidak merata, sehingga beberapa kelurahan tidak memiliki dokter khusus.

Infografis menunjukkan bahwa layanan BPJS di Tasikmalaya hanya terdaftar 60% masyarakat, dengan biaya biaya yang tinggi untuk warga berpenghasilan rendah.

Di sisi penutup, tuntutan PMII bukan sekadar panggilan, tapi panggilan yang berdampak sebenarnya bagi kesehatan generasi depan. Pemerintah harus berkomitmen nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Perubahan harus mulai dari langkah konkret, seperti mempercepat pembangunan fasilitas, mengaktifkan BPJS, dan memberikan priorititas bagi kesehatan mental.

Cepatnya dalam merespons tuntutan ini menentukan apakah kebijakan kesehatan di Tasikmalaya akan bervariasi atau tetap terjebak dalam rencana yang hanya berdampak pada dokumen.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan