Sekda Banten Allokasi Dana Perbaikan Jalan Lebih Besar dari Pajak Tambang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Serang – Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi mengungkapkan bahwa biaya perbaikan jalan yang rusak karena aktivitas tambang non-logam dan batuan (MBLB) jauh lebih besar daripada pajak yang dihasilkan. Secara itu, pemerintah provinsi sedang persiapkan konsep penajakan tambahan bagi MBLB.

Deden menjelaskan, pada 2025 provinsi hanya dapatkan sekitar Rp 16 miliar dari pajak MBLB. Sementara itu, anggaran untuk memperbaiki jalan yang terpenting, seperti di Lebak dan Cilegon, jauh lebih besar. “Di tahun 2025 yang diperoleh provinsi Rp 16 miliar, tapi anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan yang dilalui hasil tambang jauh lebih besar,” kata Deden pada Jumat (6/2/2026).

Deden mengakui telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyarankan peningkatan pajak, peningkatan pengawasan, serta penegakan ketat terhadap pelanggaran. “Kita perlu menghitung ulang kerugian, yang pasti jauh lebih besar dari Rp 16 miliar,” menambahkannya.

Deden juga mengakui bahwa tidak semua tambang legal bertindak sesuai izin. Beberapa perusahaan melanggar batas luas atau jenis mineral yang ditetapkan. “Beberapa izin hanya diberikan untuk lima hektar, tapi pelaksanaan sampai enam atau tujuh hektar. Atau izin untuk batuan dasit, tapi yang ditambang jenis lain,” ujarnya.

Tentang rencana penajakan, Deden belum menentukan besaran. Diskusi akan melibatkan pemerintah provinsi dan daerah. “Revisi tarif masih dalam proses. Kita akan mengumpulkan data dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu mengadakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota agar tidak ada gangguan,” kata Deden.

Pajak MBLB dibagi 75% bagi kabupaten/kota dan 25% bagi provinsi. Deden menekankan pentingnya pengawasan dan ketatnya penegakan hukum. “Tambang ilegal harus ditutup, sementara yang berizin perlu dievaluasi kenyamanannya di lapangan,” menyimpulkan Deden.

Tindakan cepat diperlukan untuk mencegah kerusakan infrastruktur dan memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Perubahan kebijakan bisa menjadi solusi untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan