PD Nilai Ambang Batas Parlemen Wajib Ditegakkan Dalam Proses Penyederhanaan Partai

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan ambang batas parlemen tetap perlu dipertahankan dalam Pemilu. Menurut pendapatnya, peraturan ini menjadi bagian penting dalam proses penyederhanaan partai. Herman mengajukan argumen bahwa tanpa ambang batas ini, fraksi dan partai mungkin tidak mampu menentukan strukturnya secara jelas.

“Diaranya, kami masih perlu menjaga mekanisme ini karena pada kenyataannya, partai dan fraksi belum menentukan mekanisme penyederhanaan yang fair,” ujar Herman di Kompleks Parlemen di Senayan. Ia menekankan bahwa pembahasan ini juga terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menilai nilai ambang batas yang saat ini terlalu tinggi.

Sebelumnya, Waketum PAN Eddy Soeparno juga menegaskan kebutuhan penghapusan ambang batas paralem. PAN mengagumkan bahwa ketentuan ini memicu jutaan pemilih yang tidak dapat terwakili di DPR. Eddy menjelaskan bahwa dengan ambang batas yang terhitung, banyak partai tidak lolos dan mengorbankan suara pemilih yang tidak terwakili.

Secara alternatif, PAN menyarankan mekanisme yang sama seperti DPRD. Partai dengan kursi tidak cukup dapat bergabung menjadi fraksi gabungan. Demikian, masyarakat tetap bisa menyalurkan aspirasi melalui anggota DPR yang mereka pilih. Eddy berani menawarkan bahwa sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi pemilih untuk tetap memiliki suara dalam proses legislatif.

Herman juga mengulas bahwa Mahkamah Konstitusi telah menilai nilai ambang batas paralem yang saat ini diaplikasikan. Hal ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut. Ia menyarankan bahwa nilai ambang batas yang ideal harus ditentukan berdasarkan keputusan MK, bukan secara acak.

Tindakan ini mencerminkan perlunya penyesuaian dalam prosedur pemilu. Meski ada perbedaan pendapat, fokus tetap pada kerangka yang mendukung kerjasama partai dan pencapaian keadilan pemilu.

Pendekatan ini mematangkan diskusi tentang pengelolaan partai di Indonesia. Meski ada penolakan, penting untuk mempertimbangkan dampak terhadap proses demokratik. Secara praktis, pembahasan ini memerlukan konsensus antarpartai untuk mencapai hasil yang efisien.

Dengan pendekatan ini, masyarakat bisa mengharapkan proses pemilu yang lebih inklusif. Meski ada tantangan, pencapaian keseimbangan antara keadilan dan efisiensi menjadi prioritas utama. Ini bukan hanya tentang partai, tetapi juga tentang hak

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan