Menteri PU meminta pendanaan tambahan sebesar Rp 37 T untuk membangun jalan sekolah di daerah rakyat.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dody Hanggodo, Mentri Pekerjaan Umum, menegaskan permintaan alokasi tambahan sebesar Rp37 triliun untuk anggaran tahun 2026. Pengajukan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) yang sedang diproses oleh Kementerian PU.

Sebagai detail, tambahan Rp15 triliun diperlukan untuk Inpres Nomor 2 Tahun 2025 yang berfokus pada pengelolaan irigasi di daerah dengan luas 500.000 hektar. Meski plan ini sudah ditetapkan, pengalokasian dalam DIPA 2026 hingga saat ini belum selesai karena proses diskusi tentang lokasi tetap berlangsung.

Inpres Nomor 7 Tahun 2025 meminta anggaran Rp2,72 triliun untuk perbaikan 1.000 sekolah keagamaan. Kementerian PU telah mengalokasikan Rp2,5 triliun, sehingga perlu tambahan Rp220 miliar lagi.

Untuk Inpres Nomor 8 Tahun 2025, fokusnya adalah pembangunan sekolah rakyat. Total kebutuhan Rp25 triliun untuk 204 sekolah, sementara dana yang tersedia hanya sekitar Rp20 triliun. Dody menekankan kebutuhan tambahan Rp5 triliun untuk memenuhi target ini.

Inpres Nomor 11 Tahun 2025 mengacu pada peningkatan jalan daerah. Program ini memerlukan dana Rp16,20 triliun untuk perbaikan 2.191 km, pembangunan 231 km baru, dan jembatan 589 meter. Namun, anggaran yang sudah tersedia hanya Rp1,2 triliun, sehingga permintaan tambahan Rp15 triliun menjadi prioritas.

Selain itu, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berisi pengembangan swasembada panhan, energi, dan air di Papua Selatan. Kebutuhan anggaran Rp4,78 triliun mencakup pengendalian banjir di 7.500 hektar, perbaikan lahan 7.480 hektar, dan pembangunan jalan 138,5 km. Daya dana yang tersedia hanya Rp3,25 triliun, sehingga penambahan Rp1,53 triliun diperlukan.

Dody mengakui bahwa estimasi total tambahan anggaran untuk semua Inpres tahun 2026 sudah mencapai hampir Rp37 triliun. Pengalokasian ini dianggap vital untuk memastikan penyerapan Inpres Presiden sepenuhnya.

Investasi dalam proyek ini tidak hanya menguatkan infrastruktur tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Alokasi yang matang dan efektif menjadi kunci untuk memenuhi target pembangunan nasional. Semua pihak wajib berpartisipasi dengan penuh untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan Inpres Presiden.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan