Komisi X DPR Menghentikan Anak SD di NTT, Pemenuhan Kebijakan Pendidikan Dipesan

Hetifah Sjaifudian, ketua komisi X DPR RI, menyoroti seseorang muda yang tragis meninggal di Nusa Tenggara Timur. Anak SD kelas IV ini menghadapi pencemaran psikologi yang mendesak, hingga merasa putus asa. Kasus ini menggeliatkan permasalahan pendidikan dan perlindungan sosial di Indonesia, mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki sistem yang masih tidak memadai.

Bayangan korban, seorang anak usia 10 tahun, menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap keluarga. Surat tertulis tangan yang ditemukan oleh polisi mengungkapkan kecewa karena tidak dapat membeli buku belajar. Ibu korban disebut sebagai “pelit” dalam tulisan yang penuh kesedihan. Polisi belum dapat membenarkan penindasan korban ini, meskipun informasi ini masih dalam proses pengujian.

Sistem pendidikan dasar harus benar-benar gratis dan inklusif, tanpa mengabaikan kebutuhan anak dari keluarga miskin. Hetifah menekankan keharusan perlindungan sosial yang tepat, terutama bagi keluarga yang rentan. Anak-anak tidak boleh menghadapi ketidakpastian atau ketidak nyamanan yang mengarah pada resikon mental.

Sosialisasi pendidikan perlu dioptimalkan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan santai. Sekolah harus menjadi tempat aman, bukan sumber stres. Peran komunitas dan pemerintah dalam memastikan akses ke fasilitas pendidikan dan psikologis harus diperkuat.

Masalah gantung diri di kalangan muda semakin meningkat, terutama di daerah terpencil. Data dari beberapa wilayah menunjukkan semakin banyak kasus korban yang menghadapi kesulitan ekonomi atau emosi. Pendekatan komprehensif diperlukan, mulai dari pendidikan karakter hingga layanan kesehatan mental yang mudah diakses.

Waktunya untuk berinovasi dalam mengatasi masalah kesehatan mental anak-anak. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan kesadaran, seperti aplikasi yang memberikan bimbingan psikologis gratis. Namun, solusi mustahil tanpa kerja sama para pendidik, orang terbaik, dan lembaga pemerintah.

Kesadaran masyarakat juga wajib meningkat. Banyak orang masih memandang masalah mental sebagai hal “kurang serius”. Pendidikan tentang kesehatan mental harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun keluarga. Anak-anak perlu tahu cara mengatasi emosi negatif tanpa merasa alone.

Keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan dan perlindungan sosial sangat kritis. Ibu atau orang tua harus menjadi pendamping yang pemahaman, tidak hanya sebagai pemenuhin. Komunikasi yang terbuka tentang kebutuhan anak, baik materi maupun emosional, bisa mencegah dari korban seperti ini.

Peran pemerintah dalam memantau dan mendingi sistem pendidikan serta sosial perlu dioptimalkan. Penyediaan bantuan segera untuk keluarga rentan, serta pelaksanaan kebijakan yang efektif, harus menjadi prioritas. Perilaku ketat terhadap korban gantung diri juga perlu diwujudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pendidikan dasar yang benar-benar inklusif bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga aspek emosional. Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan didukung untuk berkembang tanpa kekhawatiran. Jika tidak ada perubahan, tragedi seperti ini akan terus terjadi, dengan dampak besar bagi bangsa.

Tidak cukup dengan merawat korban, telahkah kita mempriparsi untuk mencegah terjadinya hal serupa? Investasi dalam kesehatan mental dan pendidikan harus menjadi prioritas nasional. Setiap anak mereka punya hak untuk hidup tanpa takut dan merasa diam-diam.

Kita harus berani membicarakan topik mental, bukan menyimpulkannya sebagai tabu. Diskusi terbuka bisa menjadi langkah awal untuk menyelamatkan banyak anak dari bunuh diri. Masa depan anak-anak adalah investasi kita bersama. Jangan biarkan mereka terjebak dalam kegelapan karena kekhawatiran yang tidak diatasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page