Membangun Keselarasan Pusat-Daerah, Mengangkat MBG, BPJS, dan Tantangan Guru Honorer

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Sejalan kebijakan pusat dan daerah dianggap kunci untuk pencapaian pembangunan yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kegagalan dalam menyelaraskan program sering menyebabkan konflik kebijakan, galat penyelenggaraan, hingga konflik politik di level lokal. Budi Ahdiat, Wakil Ketua DPC Gerindra Tasikmalaya, mengundangkan terangan Presiden Prabowo Subianto yang diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul IC, Senin (2/2/2026).

Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh berjalan dengan arah yang bertentangan antara pusat dan daerah. Budi menjelaskan, keberhasilan pemerintah harus diukur dari kepuasan rakyat, bukan hanya narasi elit atau perdebatan politik. Ia menilai birokrasi sering terjebak pada prosedur administrasi tanpa memperhatikan dampak nyata di lapangan.

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) dinilai sebagai model sukses nasional. Program ini menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja secara nasional. Di Tasikmalaya, lulusan sekolah menengah dan institusi pendidikan mulai terintegrasi dalam produksi dan distribusi MBG, mulai dari tenaga dapur, pengolahan pangan, hingga pengawasan mutu. Budi menekankan, MBG bukan hanya program penanganan gizi, tetapi investasi bagi pembangunan sumber daya manusia dan lapangan kerja bagi anak muda.

“Kita harus menghindari politisasi kebijakan nasional di level lokal,” pemberi nasihat Budi. Kritik terhadap program diperbolehkan, tetapi harus berbasis data dan solutif.

DP RD Tasikmalaya juga mengungkapkan masalah kesehatan serius. Sekitar 596 ribu peserta BPJS Kesehatan di kabupaten ini tercoret karena tidak kehadiran. Budi memandang hal ini sebagai bukti ketidaksehatan data antara pusat dan daerah.

Sementara itu, Program MBG di Tasikmalaya tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga mendorong ekonomi lokal. Produksi pangan dan jasa distribusi mulai terlibat oleh masyarakat muda, menunjukkan bagaimana kebijakan nasional bisa berdampak positif di level lokal.

Sekaligus, kebutuhan infrastruktur seperti listrik gratis untuk warga kurang mampu juga menjadi prioritas. Anggota DPRD Tasikmalaya mengangkat kasus luka, seperti pengiriman 2.500 kWh listrik gratis oleh anggota DPRD Jabar Arip Rachman.

Synergi kebijakan yang transparan dan berbasis data menjadi solusi untuk menghindari konflik. Program nasional harus diadaptasi dengan realitas daerah tanpa gagal. Investasi seperti MBG menunjukkan potensi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Mengembangkan program seperti MBG membuka peluang bagi masyarakat muda untuk bergabung dalam produktivitas ekonomi. Kita harus terus mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk berkolaborasi secara Mandiri, sehingga kebijakan tidak hanya teoritis, tetapi langsung menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan