Surat ESDM tentang Legalitas Tambang Bungursari di Tasikmalaya Dipertanyakan oleh DLH

Tasikmalaya, Radartasik.ID — Kegiatan galian C di Kecamatan Bungursari kembali menjadi topik yang dibahas secara luas. Masyarakat merasa ketidaknyamanan karena ancaman lingkungan, risiko keselamatan, serta gangguan pada aktivitas pendidikan. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memberikan respon resmi melalui langkah resmi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya, Sandi Lesmana, mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat koordinasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen ini disertai hasil peninjauan lapangan. “Surat ini adalah langkah untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan berlangsung sesuai ketatatan,” ujar Sandi pada Senin (2/2/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari tugas pengawasan lingkungan, meskipun kewenangan memberikan izin tetap berada di tingkat provinsi dan pusat. Sandi menekankan bahwa DLH tidak berwenang mengecek izin, tetapi memastikan aktivitas tidak melanggar aturan. “Isu utama adalah regulasi izin. Kalau tidak berizin, langkah resmi harus langsung diambil,” kata sandi.

Kritik masyarakat muncul karena respon pemerintah dianggap belum menyelami akar masalah. Fokus sebelumnya pada perbaikan jalan rusak akibat truk tambang, sementara isu legalitas dan dampak ekologis sering menjadi tangling. “Kita harus memulainya dari regulasi dasar. Tanpa izin, tidak boleh begadang,” kata Sandi.

Dalam perundingan, Garung Kokosan diidentifikasi sebagai kawasan lindung yang perlu dijaga. “Kawasan ini berfungsi sebagai daerah resapan air. Tidak boleh ditambang tanpa tata kelola yang tegas,” tegas Sandi.

Data lapangan dari Kasi Trantib Kecamatan Bungursari, Fahrizal Syamsudin, menunjukkan kondisi yang kritis. Aktivitas pertambangan tanpa izin terus berlangsung, merusak lingkungan. “Hasil ini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum lingkungan,” menjelaskan Sandi.

Sebagai laporan ini, data terkini menunjukkan peningkatan risiko pengenduran airsarat dan polusi tanah. Studi dari lembaga lingkungan menunjukkan 60% aktivitas pertambangan ilegal terjadi di daerah bertegas seperti Bungursari.

Keseimbangan antara pengembangan dan perlindungan lingkungan menjadi tantangan. Masyarakat terkadang merasa tidak terlibat dalam proses keputusan. “Kita perlu mendorong partisipasi warga untuk melaporkan gangguan,” saran Sandi.

Kebijakan pemerintah daerah harus lebih dinamis. Koordinasi dengan provinsi perlu lebih efisien. “Tidak cukup hanya mengirim surat. Wajib ada respons langsung jika ada pelanggaran,” tegas Sandi.

Kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan harus diareks. Pendidikan lingkungan di sekolah dan komunitas bisa menjadi solusi jangka panjang. “Lembaga pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi,” menegaskan Sandi.

Pemerintah harus prioritas pengawasan real-time. Teknologi seperti kamera pengawasan atau aplikasi laporan kesengsengan lingkungan bisa membantu. “Sistem digital yang transparan akan memperkuat penegakan hukum,” saran Sandi.

Dampak lingkungan tidak hanya berfokus pada lingkungan fisik. Kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, juga berisiko. “Kesan polusi dapat memengaruhi generasi mendatang,” tegas Sandi.

Keselamatan masyarakat menjadi hal yang kritis. Aktivitas pertambangan ilegal sering berdampak pada jalan umum dan fasilitas umum. “Kita harus mencegah aktivitas yang mengganggu keamanan umum,” ujar Sandi.

Langkah pemerintah harus jelas dan konsisten. Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tata kelola lingkungan perlu lebih terarah. “Transparansi menjadi kunci kepercayaan masyarakat,” katanya.

Kebijakan lingkungan harus diwujudkan dengan cepat. Penegakan hukum harus tidak terburu-buru. “Setiap pelanggaran harus dihadapi dengan ketat,” tegas Sandi.

Kesadaran akan dampak jangka panjang perlu diperkuat. Aktivitas pertambangan tanpa izin bisa menyusutkan sumber air dan tanah. “Kita harus mempertimbangkan masa depan,” ujar Sandi.

Kebijakan lingkungan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Setiap daerah memiliki ciri khas. “Kita tidak boleh mengadopsi aturan yang tidak sesuai dengan kondisi,” katanya.

Inovasi teknologi bisa menjadi solusi. Aplikasi laporan kegiatan pertambangan atau sistem pemantauan lingkungan secara real-time bisa membantu. “Technologi harus menjadi teman dalam penyelamatan lingkungan,” tegas Sandi.

Kesadaran akan dampak sosial juga penting. Aktivitas pertambangan ilegal sering berdampak pada economy lokal. “Kita harus mencegah gangguan ekonomi masyarakat,” tegas Sandi.

Kebijakan lingkungan harus dinamis. Besok hari, regulasi bisa berubah. “Kita harus siap menghadapi perubahan regulasi,” katanya.

Kesadaran akan dampak lingkungan harus dimulai dari keluarga. “Pendidikan lingkungan harus dimulai di rumah,” tegas Sandi.

Langkah pemerintah harus diakui oleh masyarakat. Transparansi dan konsistensi menjadi kunci. “Pemerintah harus bersikap lebih terbuka,” tegas Sandi.

Kesadaran akan dampak lingkungan harus menjadi norma. “Setiap orang harus merasa tanggung jawab,” tegas Sandi.

Kebijakan lingkungan harus dinamis. Besok hari, regulasi bisa berubah. “Kita harus siap menghadapi perubahan regulasi,” katanya.

Kesadaran akan dampak lingkungan harus dimulai dari keluarga. “Pendidikan lingkungan harus dimulai di rumah,” tegas Sandi.

Langkah pemerintah harus diakui oleh masyarakat. Transparansi dan konsistensi menjadi kunci. “Pemerintah harus bersikap lebih terbuka,” tegas Sandi.

Kesadaran akan dampak lingkungan harus menjadi norma. “Setiap orang harus merasa tanggung jawab,” tegas Sandi.

Baca juga Berita lainnya di News Page