IKA PMII menyatakan menjadi penguasa kota Tasikmalaya dengan terbuka dalam dialog.

Kota Tasikmalaya sedang berlangsung dalam kondisi biasa. Langit cerah, jalanan berjalan seolah biasa. Namun di satu sudut kota, muncul fenomena yang perlahan membangun kelemahan dan catatan. Mahasiswa dari PMII Tasikmalaya tidak membawa kekacauan, tapi membawa evaluasi yang Menghasilkan pertanyaan tentang kepemimpinan mereka. Setahun bertindak, mereka mempertanyakan apakah ini perlu diperiksa, ditanya, dan dipertanggungjawabkan.

Mereka menyebut ini sebagai aksi intelektual. Sebuah tradisi yang terus menjaga, mengoreksi kekuasaan dengan pemikiran. Namun, daya tarik ini berakhir tidak seperti yang diharapkan. Alih-alih dialog, mereka menemukan dinding besi. Alih-alih jawaban, mereka menghadapi barikade aparat. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi tidak muncul. Yang terdengar adalah emosi yang perlahan meningkat.

Di titik inilah kerucutan pecah. Di sini, arti dari jargon modern diuji. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi terus menyebut frasa “Terkoneksi Tanpa Spasi” sebagai janji keterbukaan. Sebuah istilah kekinian yang seharusnya dekat dengan generasi muda. Tapi di lapangan, spasi terasa nyata, lebar, dan dingin.

Sekretaris PC IKA PMII Tasikmalaya, Myftah Farid, memandang masalah ini bukan dari sudut kabut, tapi dari akarnya. Ia menyayangkan bagaimana ruang dialog terblokir. Bagaimana aksi evaluasi yang lahir dari niat intelektual berakhir hanya karena ketidakhadiran pemimpin. “Ketidakhadiran wali kota secara langsung menjadi pemicu utama peningkatan eskalasi,” ia ujar pada Minggu (1/2/2026).

Dalam demokrasi lokal, kehadiran bukan formalitas. Ia adalah simbol. Kadang lebih kuat dari pidato. Kadang lebih tenang daripada rilis pers. Setelah kerucutan, narasi lain cepat bergulir. Isu penggunaan senjata tajam muncul. Dasarnya, kerah seragam yang robek. IKA PMII mengingatkan semua pihak untuk berhenti sementara dan kembali ke fakta.

Menghembuskan tuduhan serius hanya dari robekan kecil adalah langkah tergesa-gesa. Ia berpotensi melahirkan stigma terhadap gerakan mahasiswa. Padahal ada fakta lain yang juga tak boleh diabaikan: mahasiswa mengalami luka. Artinya, dua hal perlu dievaluasi: gerakan dan pengamanan. Demokrasi dan prosedur. Tidak ada yang kebal dari koreksi.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa evaluasi mahasiswa terhadap kepemimpinan universitas semakin umum. Sebagian universitas menerapkan sistem evaluasi yang lebih formal untuk meningkatkan transparansi. Studi menunjukkan bahwa kehadiran aktif pemimpin dalam dialog dapat mengurangi eskalasi. Contohnya, universitas di kota besar sering mengadakan rapat langsung dengan mahasiswa untuk mengomunikasikan kebijakan.

Kasus ini mengajak kita mempertimbangkan pentingnya komunikasi yang jelas. Ketika istilah kekinian seperti “Terkoneksi Tanpa Spasi” digunakan, harus ada pelaksanaannya dalam tindakan nyata. Tidak hanya kata-kata, tapi juga kehadiran fisik dan respons yang segera.

Mahasiswa tidak hanya meminta evaluasi kepemimpinan, tapi juga keadilan dalam proses. Mereka ingin diketahui bahwa suara mereka dihargai. Jika tidak ada dialog yang nyata, risiko eskalasi tetap ada. Demokrasi lokal memerlukan lebih dari simbol, tapi juga tindakan yang konkret.

Penyesuaian struktur dan alur berita tetap nyambung. Faktor yang memicu eskalasi, seperti ketidakhadiran pemimpin, menjadi fokus. Namun, narasi tentang mahasiswa yang membawa evaluasi terpadu dengan kekhawatiran akan stigma. Ini menunjukkan kompleksitas masalah yang tidak hanya terkait kekuasaan, tapi juga pada cara komunikasi dilakukan.

Isu ini juga mengulas tentang bagaimana teknologi dan istilah kekinian digunakan dalam konteks lokal. “Terkoneksi Tanpa Spasi” menjadi simbol modern, tapi jika tidak dipraktikkan, bisa menjadi sumber konflik. Ini mengingatkan kita bahwa inovasi harus dipasang dengan nilai-nilai tradisional seperti dialog dan kehadiran.

Dalam hal ini, keberhasilan evaluasi membutuhkan lebih dari sekadar pertanyaan. Perlu ada respons yang segera dan transparan. Mahasiswa ingin melihat hasil dari aksi intelektual mereka. Jika tidak ada, eskalasi bukanlah pilihan yang tertinggal.

Artikel ini mengulas bahwa demokrasi tidak bisa hanya bertahan di dokumen atau iklan. Ia harus hidup dalam interaksi nyata. Wali kota yang tidak hadir secara langsung mengurangi legitimasi demokrasi lokal. Sebagai simbol, kehadiran menjadi nilai yang tidak boleh diabaikan.

Penghargaan terhadap fenomena ini adalah bahwa mahasiswa tidak hanya ingin mengkritik, tapi juga mencari solusi. Mereka ingin kepemimpinan yang responsif. Jika ketidakhadiran menjadi pemicu, maka solusi harus mencakup kehadiran aktif di semua level.

Penyederhanaan topik ini adalah bahwa evaluasi keadilan dan transparansi adalah hal yang wajib dipertimbangkan. Mahasiswa merasa mereka tidak hanya diamati, tapi juga diakui. Jika tidak, eskalasi bisa terjadi. Ini bukan hanya masalah Tasikmalaya, tapi juga relevant untuk semua kota yang mengadopsi demokrasi lokal.

Riset menunjukkan bahwa universitas dengan sistem evaluasi terstruktur memiliki tingkat ketimpangan lebih rendah. Ini bisa menjadi referensi untuk Tasikmalaya. Namun, sistem itu harus disesuaikan dengan konteks lokal. Tidak hanya soal prosedur, tapi juga soal kepercayaan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menjadi solusi. Istilah kekinian harus disesuaikan dengan realitas. “Terkoneksi Tanpa Spasi” sounds modern, tapi jika tidak ada kehadiran fisik, bisa menjadi perdebatan tanpa solusi.

Penutup ini mengajak kita untuk tidak hanya memanfaatkan istilah kekinian, tapi juga mengikutinya dengan tindakan nyata. Dialog yang nyata memerlukan kehadiran, bukan hanya kata-kata. Jika tidak, risiko eskalasi tetap ada. Demokrasi lokal harus hidup dalam interaksi nyata, bukan hanya di dokumen atau media.

Baca juga Berita lainnya di News Page