Golkar Kota Tasikmalaya Minta Pembentukan Kader Sebagai Polisi Sosial dalam Kebijakan Pemerintah, Sidenya dari PPDB hingga MBG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kontrol pelaksanaan pemerintahan Partai Golkar di Tasikmalaya diperkuat melalui pengawasan masyarakat. Di Kantor DPD Golkar Kota Tasikmalaya, ratusan wanita dari berbagai organisasi ikut diskusi sebagai pendukung kebijakan pemerintah. Yoh Mintaraga, ketua fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, dan Muhammad Yusuf, ketua DPD Golkar Tasikmalaya, menjadi pemimpin aktivitas. Peserta berasal dari kelompok seperti Soksi, MKGR, Kosgoro, HWK, AMPI, Al-Hidayah, Satkar Ulama, hingga MDI.

Penyebutan pengawasan masyarakat oleh Yod menyoroti kebutuhan fasilitas pendidikan, terutama di Bungursari yang hingga dulu kekurangan SMA negeri. Ia menyatakan bahwa pengembangan SMA Negeri 11 di area tersebut menjadi solusi untuk masalah ketidakpastian pelanggan SMA. Namun, Yod mengingatkan bahwa pengawasan rakyat tetap krusial agar proyek sekolah tidak berocok.

Yod mengakui masalah akses jalan menuju sekolah baru masih menjadi tantangan. Ia membenarkan ini akan dikomunikasikan ke pemerintah provinsi. “Saya akan meminta bantuan gubernur untuk memperbaiki jalan,” kata ia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi topik diskusi. Yod menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga mengaktifkan ekonomi lokal. “Menggunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Setiap langkah ini membuka peluang untuk perlahan mengembangkan pengadilan dan kesejahteraan masyarakat di Tasikmalaya. Kolaborasi antara partai politik dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan kebijakan berdampak positif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan