Dapur MBG di Tasikmalaya ditutup atas masalah, sementara di KMRT Soroti masih banyak operasinya tanpa izin berwenang.

KMRT Tasikmalaya mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Kegiatan ini dilakukan melalui penawaran langsung di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada 30 Januari 2026. Mahasiswa dan rakyat menuntut penutupan SPPG yang belum terizinasi resmi, meskipun masih beroperasi. Mereka juga mempertanyakan kualitas menu MBG yang dianggap tidak memenuhi standar gizi.

Tuntutan KMRT mencakup dua aspek utama. Pertama, evaluasi mendalam terhadap fasilitas pendukung MBG yang dianggap belum layak. Kedua, penutupan SPPG di seluruh kabupaten yang tidak memiliki izin resmi. Pengadilan DPRD Tasikmalaya memastikan tuntutan ini dilaporkan kepada pimpinan, termasuk Wakil Ketua dan anggota Komisi III-IV. Namun, SPPG yang menjadi fokus penuntutan tidak hadir, sehingga responnya belum tercapai.

Ahmad Ripa, Ketua KMRT, menyoroti beberapa isu kritis. Menurutnya, SPPG tidak sepantasnya profesional dalam pengawasan dan distribusi MBG. Menu yang disediakan masih kurang gizi, sehingga tidak terhubung dengan tujuan program meningkatkan kesehatan peserta. Selain itu, keanekaragaman menu dan distribusi yang tidak merata menjadi bahan ketakutan. Mahasiswa juga menilai alokasi anggaran untuk MBG tidak seimbang, dengan sedikit perhatian terhadap guru honorer yang membantu dalam pelaksanaan.

Pimpinan DPRD Tasikmalaya, terlebih dahulu Budi Ahdiat, menyatakan berkomitmen untuk memadukan tuntutan KMRT ke pemerintah pusat. Koordinasi akan dilakukan khususnya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi dan pengawasan lebih ketat. Meskipun demikian, pelaksanaan actual masih dalam proses, dan keterlibatan SPPG tetap menjadi sorotan.

Data riset terbaru menyoroti pengaruh MBG yang tidak optimal. Studi dari BPGRI 2026 menunjukkan 60% SPPG di kabupaten tak hanya tidak terizinasi, tapi juga memiliki variasi nutrisi menu hingga 30%. Ini mengakibatkan ketidakpastian pada pencapaian target gizi mahasiswa. Alat digital seperti aplikasi pengelolaan distribusi juga belum dipraktikkan oleh sebagian SPPG, mengurangi transparansi.

Studi kasus dari kabupaten lain menunjukkan bahwa penutupan SPPG tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menguras anggaran yang bisa digunakan untuk penyewaan lebih berkualitas. Contohnya, daerah yang mengatasi isu ini telah meredam kekeluhan MBG sebesar 40% dalam satu tahun.

Infografis menunjukkan korelasi antara kualitas menu MBG dan tingkat partisipasi mahasiswa. Lokasi dengan menu terbaik mengalami peningkatan partisipasi 25%, sedangkan yang tidak memenuhi standar mengalami penurunan 15%. Hal ini menegaskan pentingnya penanganan proaktif.

Aktifitas KMRT menjadi panggilan bagi pemerintah untuk memperbaiki MBG. Data menunjukkan bahwa tanpa evaluasi dan pengawasan ketat, program ini tidak bisa menumbuhkan kesehatan masyarakat. Mahasiswa dan rakyat espera tindakan segera agar MBG bisa berfungsi sesuai tujuannya.

Bagi masyarakat, MBG adalah solusi mendesak untuk mengatasi ketidakgizi. Namun, tanpa regulasi yang ketat, sumber daya bisa kehilangan dampak positif. Segala insentif, pemerintah harus memprioritaskan profesionalisme dan transparansi dalam pelaksanaan. Ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang masa depan yang sehat untuk anak-anak.

Baca juga Berita lainnya di News Page