Andre Rosiade Dapatkan R3P dari Sumbar dan Pendahuluan Anggaran Pemulihan Pascabencana

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan komitmen DPR RI dan pemerintah pusat untuk mempercepat pengawalan pengembangan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Dokumentasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumbar Mahyeldi diterima dalam rapat koordinasi di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, pada Jumat (28/1/2026) malam. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat memanfaatkan pendapatan untuk memantau pelaksanaan program rehabilitasi di Sumbar.

Masyarakat terlibat dalam rapat ini meliputi bupati dan wali kota se-Sumbar seperti John Kennedy Aziz dari Padang Pariaman, Fadly Amran dari Padang, serta Ponor Solok Jon Firman. Pihak daerah tersebut dinyatakan siap mendukung proses pengendalian banjir, penyelesaian kerusakan, serta pemulihan ekonomi. Mereka juga menekankan kebutuhan data kerusakan yang akurat untuk mempercepat penganggaran.

Mahyeldi mengulikkan bahwa kunjungan Dody Hanggodo, Menteri PU, mencakup beberapa wilayah di Sumbar termasuk Padang Pariaman dan Agam. Pemerintah pusat meminta desain infrastruktur yang lebih kuat untuk menghindari kerusakan nantinya. Fokus utama rehabilitation meliputi perbaikan jalan, pengendalian Lembah Anai, relokasi rumah di zona merah, serta pemulihan air bersih. Mahyeldi meminta pemerintah daerah ceplas data kerusakan terperinci agar proses tidak terhambat.

Andre Rosiade menegaskan DPR RI akan memantau anggaran dan memastikan BUMN Karya bergerak cepat. Ia membahas koordinasi langsung dengan BUMN seperti Hutama Karya dan Nindya Adhi Karya untuk menyediakan alat berat di area rawan seperti Silaiang. Kualitas pengerjaan menjadi prioritas, terutama di jalur strategis seperti Lembah Anai yang menjadi ujung nadi ekonomi.

Sektor permukiman dan air bersih mengajukan rencana rehabilitasi 182 kantor pemerintahan, penyelesaian sistem air minum, serta pembangunan SPAM. Maria Doeni Isa dari BPPW Sumbar mengungkapkan anggaran ratusan miliar rupiah diperlukan untuk Padang, Solok, dan kota lain. Inovasi Air Andalas memanfaatkan kelebihan kapasitas air untuk pendekatan kompakasi, disertai kebijakan pembebasan biaya sambungan rumah.

Wilayah air juga meminta anggaran Rp 4 triliun untuk pengendalian banjir, rehabilitasi irigasi, dan penyediaan air baku. Sektor satuan kerja mengulikkan bahwa dana pusat hanya bisa digunakan untuk pembangunan fisik, bukan lahan relokasi. Andre Rosiade meminta pemerintah daerah memberikan solusi penampungan untuk sekolah dan pesantren yang perlu direlokasi.

Universitas Andalas menyuguhkan solusi dengan kapasitas air yang dapat digunakan untuk pembangunan PDAM di Padang. Rapat ditutup dengan persetujuan bersama Andre Rosiade dan Mahyeldi. Keduanya menekankan perlu koordinasi teknis rutin antara daerah, BUMN, dan balai.

Pascabencana, kolaborasi antarparti menjadi kunci untuk ketahanan jangka panjang. Integrasi pengetahuan lokal, penggunaan teknologi, dan partisipasi masyarakat dapat mempercepat pemulihan. Investasi dalam infrastruktur tahan bencana bukan hanya untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga untuk mencegah kerusakan nantinya. Semua pihak harus terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan