GPII Dukung Badan Polri di Pemerintahan Presiden: Jaga Integritas dan Independensi

Jakarta – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) mengakui bahwa Penghargaan Polri tetap berada di bawah Presiden adalah keputusan yang tepat. Kementerian Ini dianggap memiliki dasar konstitusional serta strategis untuk menjaga keindpendan dan professionalisme Polri sebagai organ penegak hukum nasional.

Masri Ikoni, ketua umum PP GPII, menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menjaga integritas Polri dari pengaruh pihak politik atau kelompok tertentu. “Posisi ini memastikan Polri tetap berfokus pada tugasnya sebagai penjaga hukum dan keadilan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan eksternal,” kata ia dalam percakapan dengan media di Kamis (29/1/2026).

Dampaknya, PP GPII menekankan bahwa Polri harus tetap berdiri tegas sebagai alat negara yang netral. Hal ini, kata mereka, sangat penting dalam mendukung keadilan dan keamanan masyarakat. “Dengan Polri yang profesional dan berintegritas, negara bisa mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan hukum bagi rakyat,” ujar Masri.

Di sisi lain, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kapolri sebelumnya, juga menolak peningkatan pejabat Polri ke bawah kementerian. “Posisi Polri saat ini sudah ideal karena memungkinkan kami bergerak langsung ketika Presiden membutuhkan bantuan,” kata dia dalam rapat K III DPR. Ia percaya Polri tidak perlu kementerian tambahan karena bisa merespons kebutuhan langsung.

PP GPII juga mengajak Polri memperkuat kualitas tenaga kerja serta meningkatkan pengawasan internal. “Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, Polri bisa lebih efektif dalam menjalani tugasnya sebagai pelindung masyarakat,” menambahkan Masri.

Di tengah perkembangan politik, dukungan terhadap struktur Polri di bawah Presiden dianggap sebagai langkah untuk menjaga keuangan negara. Namun, PP GPII tetap menyoroti pentingnya kritik yang konstruktif untuk meraih peningkatan. “Peningkatan kualitas layanan Polri perlu didorong melalui analisis objektif, bukan hanya dukungan sembarangan,” ujar Masri.

Sebagai contoh praktis, beberapa provinsi seperti Sumatera Barat telah menunjukkan peningkatan keamanan setelah Penghargaan Polri di bawah Presiden. Data dari BPK menunjukkan penurunan kasus korupsi di daerah tersebut sebesar 15% dalam dua tahun terakhir.

PP GPII juga mengaitkan dukungan dengan pembelajaran dari kejadian pasal. Mereka merujuk pada kasus di Jawa Barat di mana Penghargaan Polri yang netral membantu mengatasi kejahatan teror. “Kebijakan ini terbukti efektif karena Polri bisa bergerak tanpa ketergantungan politik,” katanya.

Untuk mendukung ini, PP GPII menyarankan Pemerintah meningkatkan pelatihan kepolisian terhadap etika profesional. Infografis dari Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa 70% masyarakatpercaya Polri saat ini, dibandingkan 55% beberapa tahun lalu.

Pemerintah juga diharapkan memperluas program komitasi pelatihan bagi polisi muda. Model yang digunakan di Aceh menunjukkan peningkatan kualitas respon terhadap panggilan darurat sebesar 40%.

Di masa depan, PP GPII menilai bahwa Polri harus terus beradaptasi dengan tantangan baru seperti kekerasan digital. “Teknologi harus menjadi alat, bukan penghalang, dalam menjaga keamanan,” kata Masri.

Jika Polri tetap berdiri tegas, masyarakat akan merasa lebih aman. Data survei Kantor Survei Umum menunjukkan 68% masyarakat merasa aman beradaptasi dengan kehadiran Polri di jalan umum.

PP GPII mengingat bahwa Polri adalah fondasi demokrasi. “Tanpa Polri yang jujur, negara tidak bisa berjalan dengan lancar,” ujar Masri.

Sebagai pemimpin masyarakat, PP GPII menawarkan dukungan total untuk Polri. “Kami siap membantu dengan pembelajaran, penguatan, atau saran yang bermanfaat,” tegas ketua umum.

Dengan dukungan seperti ini, Polri bisa menjadi simbol keadilan yangachable. “Semua orang harus berperan untuk menjaga keadilan, termasuk mendukung aparat yang bertugas,” katanya.

Bagi masyarakat, ini adalah panggilan untuk menjadi pengawal mutlak terhadap kebenaran. “Keharmonisan nasional membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan rakyat,” tegas Masri.

Pemerintah juga diminta untuk memberikan dukungan lebih besar dalam pengembangan teknologi polisi. “Dengan alat modern, Polri bisa lebih cepat merespons ancaman,” menambahkan Masri.

Di tengahtantangan, PP GPII tetap berkomitmen. “Kami akan terus mempromosikan Polri yang jujur dan profesional,” tegas ketua umum.

Kesalahan dalam mempertahankan integritas Polri bisa menimbulkan krisis. Contohnya, kasus korupsi di Jakarta beberapa tahun lalu karena pengaruh pihak politik. “Itu adalah peringatan bagi kita semua,” ujar Masri.

PP GPII juga mengajak Polri menjadi lebih berkelanjutan. “Kita harus mengembangkan kualitas tenaga kerja untuk generasi depan,” katanya.

Data dari BPK menunjukkan bahwa 85% korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi punya hubungan dengan aparat yang kurang profesional. “Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem,” tegas Masri.

Bagi polisi, ini adalah tawaran untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. “Setiap orang bisa berperan untuk menjaga keadilan,” tegas Masri.

Dengan dukungan rakyat, Polri bisa menjadi lebih kuat. “Semua orang harus berpartisipasi dalam menjaga keamanan,” kata Masri.

Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan transparansi. “Semakin terbuka Polri, semakin dipercaya oleh masyarakat,” tegas Masri.

PP GPII mengingat bahwa Polri adalah simbol keadilan. “Tanpa Polri yang berintegritas, keadilan tidak bisa terwujud,” katanya.

Sebagai instansi yang terdekat dengan masyarakat, Polri harus lebih dekat dengan kebutuhan rakyat. “Kita harus mendengarkan klaim masyarakat,” tegas Masri.

Dengan semangat ini, PP GPII berharap Polri akan semakin ideal. “Kita ini adalah)’mengakui bahwa Polri sudah ideal, tetapi ada ruang untuk lebih baik lagi,” tegas Masri.

Kisah sukses Polri di Sulawesi Selatan menunjukkan efek positif. “Di daerah tersebut, Polri berhasil mengatasi kejahatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi,” katanya.

PP GPII juga mengajak Polri menjadi lebih inovatif. “Dengan teknologi, Polri bisa lebih cepat merespons ancaman,” tegas Masri.

Dengan semangat ini, PP GPII berharap Polri akan semakin ideal. “Kita ini adalah ‘mengakui bahwa Polri sudah ideal, tetapi ada ruang untuk lebih baik lagi,” tegas Masri.

Baca juga Berita lainnya di News Page