Criticism of BPMU’s New Format in Tasikmalaya’s Private Schools, Concerns Over Support Not Used for Education

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan pengalaman pendidikan menengah swasta. Rencana ini mengalihkan bantuan dari sekolah ke siswa miskin, mengubah Rp 600 ribu per siswa menjadi Rp 3,6 juta per tahun. Penyebaran dana ini terputuskan oleh kepala SMK Al-Huda Sariwangi dan PGRI.

Dr. Ahmad Sopandi menjelaskan perubahan skema ini mengacu pada kebutuhan siswa. BPMU yang sebelumnya diberikan ke sekolah sekarang langsung disalurkan kepada siswa yang memenuhi kriteria kebutuhan. Namun, ini mengakibatkan kekhawatiran. Dana yang seharusnya mendukung aktivitas sekolah, seperti honor guru, sekarang tidak selalu terdistribusi sesuai kebutuhan.

Ahmad menilai perubahan ini akan memengaruhi operasional sekolah. Jika sekolah swasta meningkatkan iuran SPP untuk mengakomodasi kebutuhan, ini bisa mengurangi minat siswa. Alternatif ini mungkin mengikis pendapatan SMK, yang sebenarnya mengandalkan bantuan pemerintah.

BOS untuk SMA dan SMK tetap ada, tetapi BPMU diubah menjadi beasiswa langsung. Hal ini memicu perasaan tidak adil bagi sekolah swasta yang sudah beroperasi. Keberhasilan dari kebijakan ini tergantung pada penyelenggaraan yang memperhatikan dampak sosial.

Perubahan ini memerlukan evaluasi lebih mendalam. Bagian penting adalah memastikan dana tidak hilang dalam proses distribusi. Sekolah dan pemerintah harus mendorong dialog untuk memadukan kebutuhan operasional dan kebutuhan siswa.

Kebijakan ini mengajak kita memikirkan keseimbangan. Mesin pembelajaran tidak boleh terganggu karena rutinitas politik. Setiap perubahan harus dianalisis dengan bijak agar tidak memengaruhi jadian pendidikan. Langkah ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengelola dana pendidikan dengan lebih inklusif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan