Ketimpangan Honor Guru dan Dapur di Tasikmalaya Meledak Jadi Polemik.

Pada Senin, 26 Januari 2026, ratusan guru madrasah dan sekolah swasta berkumpul di depan Bale Kota Tasikmalaya. Pukul 13.25 WIB, bukan waktu kegiatan belajar mengajar, melainkan momen bagi para pendidik untuk belajar menyuarakan hak mereka. Meski langkah mereka rapi dan tertib, tanpa teriakan kasar, suasana penuh harap menyelimuti area pusat pemerintahan itu.

Aksi yang berlangsung singkat selama satu jam lima belas menit hingga 14.40 WIB ini menuntut kejelasan status serta perhatian lebih dari pemerintah terhadap eksistensi guru madrasah. Isu kegelisahan yang dipendam selama puluhan tahun ini akhirnya membuahkan pertemuan dengan perwakilan pemerintah kota. Meskipun Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi tidak terlihat, Wakil Wali Kota Diky Candra, Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, serta Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab, turun menemui massa.

Momen paling mengharukan terjadi saat Hymne Guru dinyanyikan bersama. Diky Candra terdiam dan matanya berkaca-kaca. Ia mengaku terenyuh bukan karena alasan politik atau sorotan kamera, melainkan teringat almarhum ayahnya yang merupakan seorang guru di SMA Pasundan dan SMA Negeri 2. Diky berjanji akan mengawal aspirasi guru tersebut dan menyebutnya sebagai ladang pahala, sekaligus menegaskan agar kebijakan pusat tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Namun, di tengah janji dan empati yang disampaikan, ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya menyisakan tanda tanya besar.

Ketimpangan perlakuan terhadap guru swasta dan madrasah seringkali menjadi isu klasik yang berulang setiap tahun. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa mayoritas guru madrasah non-PNS masih berjuang dengan kesejahteraan yang jauh di bawah standar, meskipun bobot mengajarnya sama beratnya dengan guru sekolah umum. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Tasikmalaya, melainkan menjadi catatan merah nasional di berbagai daerah. Ironisnya, di era digitalisasi pendidikan yang gencar digaungkan, nasib garda terdepan pendidikan agama ini seringkali terabaikan.

Sebagai contoh, studi kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Banten pada tahun 2023, di mana ribuan guru honor berdemonstrasi menuntut insentif. Solusi yang kemudian diambil adalah pelibatan langsung DPRD untuk menekan anggaran daerah, bukan sekadar janji moral dari eksekutif. Ini membuktikan bahwa empati tanpa kebijakan anggaran yang jelas adalah retorika kosong. Data riset terbaru dari Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia (LBH Pendidikan) pada akhir 2024 menemukan bahwa 65% konflik guru honorer berakar pada ketidakjelasan regulasi pengangkatan, bukan hanya masalah nominal uang.

Analisis unik dan simplifikasi: Bayangkan sebuah restoran di mana koki (guru) tidak digaji layak, tetapi diminta menyajikan menu bintang lima setiap hari. Hasilnya? Kualitas masakan menurun atau koki kabur. Sistem pendidikan kita saat ini mirip dengan restoran tersebut—mengharapkan mutu pendidikan kelas dunia dengan fasilitas yang serba terbatas. Penyederhanaan masalah ini adalah: jika negara ingin generasi emas 2045 terwujud, fondasinya (guru) harus diperkuat dulu, bukan hanya dicat warna-warni dengan program digital tanpa fondasi yang kokoh.

Infografis mental yang perlu dicerna: Garis lurus antara kesejahteraan guru dengan kualitas siswa. Semakin tinggi kesejahteraan dan kepastian status guru, semakin stabil emosi dan fokus mereka dalam mengajar. Sebaliknya, guru yang digaji pas-pasan dan gelisah soal masa depan akan mentransfer kegelisahan itu ke dalam kelas. Data menunjukkan ada korelasi kuat antara kepuasan guru dan nilai UN (Ujian Nasional) di berbagai wilayah—guru yang sejahtera cenderung lebih inovatif dan sabar.

Pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan: merespons dengan kebijakan struktural atau hanya sekadar menenangkan dengan janji. Di Tasikmalaya, Diky Candra telah membuka dialog, namun langkah selanjutnya adalah krusial. Implementasi kebijakan afirmatif untuk guru madrasah harus segera dieksekusi, mungkin dengan skema insentif khusus atau percepatan sertifikasi. Jangan biarkan ruang kelas hanya menjadi tempat menunggu, bukan tempat berkembang.

Kita harus sadar bahwa setiap detik guru berdiri di depan kelas adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di antara bayang-bayang ketidakpastian. Saatnya kita semua, termasuk pemerintah dan masyarakat, bergerak nyata mendukung mereka, karena ketika guru diberi kekuatan, generasi penerus akan mendapat kekuatan yang sama untuk mengubah dunia.

Baca juga Berita lainnya di News Page