Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI di DPR

Komisi XI DPR RI telah melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk posisi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Salah satu kandidat yang menjalani proses ini adalah Thomas Djiwandono, atau yang akrab disapa Tommy.

Kegiatan verifikasi ini berlangsung di ruang rapat Komisi XI DPR, yang berlokasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 26 Januari 2026. Pimpinan sidang kali ini dipegang oleh Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun. Dalam pembukaannya, Misbakhun menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan lanjutan dari proses uji kelayakan untuk calon wakil pimpinan bank sentral. Ia menegaskan mengenai masa bakti yang akan diberikan nantinya.

“Perlu saya sampaikan bahwa masa dinas calon Deputi BI adalah 5 tahun dan kita memutuskan dalam RDPU ini untuk jabatan 5 tahun satu periode penuh,” tutur Misbakhun melanjutkan penjelasannya terkait durasi jabatan.

Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan bahwa terdapat tiga nama yang diajukan untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI. Ketiga kandidat tersebut adalah Dicky Kartikoyono, Solikin Munajat Juhro, serta Thomas Djiwandono. Proses uji kelayakan telah dilakukan secara berurutan, dimana Solikin menjadi yang pertama, dilanjutkan Dicky, dan terakhir adalah Tommy yang hadir pada sesi tersebut.

Menanggapi proses ini, Thomas Djiwandono menyampaikan visinya terkait pentingnya harmonisasi kebijakan. Ia menegaskan komitmennya untuk menguatkan sinergi antara sektor fiskal dan moneter apabila dirinya terpilih menduduki jabatan tersebut. Tujuan utama yang ingin dicapainya adalah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

“Intinya ingin menjelaskan bagaimana sinergi kebijakan yaitu sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter, tapi tentunya dengan otoritas keuangan lainnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita lainnya ke depan,” ujar Tommy menjelaskan fokus utama strateginya.

Analisis dan Konteks Kebijakan Moneter dan Fiskal

Hubungan antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dan kebijakan moneter yang diatur Bank Indonesia menjadi krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Sinergi ini sering disebut sebagai “Policy Mix”, di mana koordinasi yang solid dapat meminimalisir konflik kebijakan yang justru menghambat pertumbuhan. Sebagai contoh, ekspansi fiskal yang agresif tanpa komunikasi yang baik dengan bank sentral berpotensi memicu inflasi, yang kemudian memaksa BI menaikkan suku bunga dan pada akhirnya membebani sektor riil.

Dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, tantangan utama adalah menjaga daya beli masyarakat sambil mendorong investasi. Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi telah relatif terkendali, namun tantangan global masih mengintai. Sinergi yang ditekankan oleh Tommy sangat vital untuk menjaga kepercayaan pasar, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan imbal hasil obligasi pemerintah.

Studi Kasus: Koordinasi BI dan Pemerintah Selama Pandemi

Pandemi COVID-19 menjadi studi kasus nyata mengapa sinergi fiskal dan moneter sangat dibutuhkan. Pada masa itu, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya gencar memberikan bantuan sosial dan insentif usaha. Di sisi lain, BI berperan crucial dengan melakukan burden sharing (pembagian beban) melalui kebijakan Quantitative Easing dan pembelian surat utang negara di pasar perdana.

Tanpa koordinasi ini, defisit anggaran yang membengkak bisa memicu kekhawatirkan investor asing, yang berujung pada aksi jual aset keuangan. Namun, komunikasi yang solid antara Menkeu dan Gubernur BI saat itu berhasil meredam gejolak pasar. Ini membuktikan bahwa integrasi kebijakan mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih lebar tanpa mengorbankan stabilitas moneter.

Infografis: Pilar Sinergi Ekonomi Makro

Bayangkan sebuah diagram dua lingkaran yang saling tumpang tindih (Venn Diagram).

1. Lingkaran Fiskal (Pemerintah): Fokus pada belanja infrastruktur, perlindungan sosial, dan insentif pajak.
2. Lingkaran Moneter (BI): Fokus pada suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar.
3. Area Tumpang Tindih (Sinergi): Di area inilah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tercipta. Contoh implementasinya adalah proyek infrastruktur yang didanai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang ditahan oleh perbankan dalam negeri, didukung likuiditas dari BI.

Berjalannya uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI menegaskan pentingnya figur yang tidak hanya memahami teknis moneter, tetapi juga mampu berkolaborasi dengan ranah fiskal. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, kepemimpinan bank sentral yang solid dan mampu menjaga harmonisasi dengan pemerintah adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan resesi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kita perlu figur yang mampu menjaga stabilitas sambil terus mendorong inovasi sistem keuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page