Kumandang Ekonomi Prabowo di Forum Ekonomi Dunia Davos

Davos menjadi saksi bisu dari sebuah narasi ekonomi baru yang dilantangkan dari Indonesia. Prabowonomics, sebutan untuk kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, akhirnya bergema di Forum Ekonomi Dunia (WEF), Swiss, pada 23 Januari 2026. Penantian ini terasa cukup panjang karena pada tahun sebelumnya, undangan serupa ditolak oleh Presiden dengan alasan belum genap dua bulan menjabat, yang membuatnya khawatir pidato yang disampaikan hanya akan berisi basa-basi kosong.

Kini, dengan keyakinan penuh, Presiden menerima undangan tersebut, membawa angin segar bahwa fondasi kebijakan ekonominya telah mulai mengakar kuat di Tanah Air. Selama satu dekade terakhir, laju perekonomian Indonesia memang terjebak di kisaran 5 persen. Namun, dalam Buku Paradoks Indonesia pada halaman 42, target yang dicita-citakan adalah pertumbuhan 8 persen per tahun, bahkan dengan impian melampaui 10 persen atau disebut double digit. Angka 5 persen terbukti tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia, terutama setelah pandemi. BPS mencatat, dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia menyusut drastis sebanyak 9,4 juta jiwa.

Di sisi lain, laporan Knight Frank dalam The Wealth Report edisi 2016 dan 2025 menunjukkan ketimpangan yang tajam. Jumlah multi miliuner, atau individu dengan kekayaan di atas 10 juta dolar AS, melonjak dari 2.580 orang pada 2014 menjadi 8.120 orang pada 2024. Ketimpangan struktural ini menjadi pemicu utama meledaknya kerusuhan sosial pada Agustus 2025, membuktikan bahwa pertumbuhan masa lalu tidak inklusif. Untuk itu, percepatan pertumbuhan menjadi 8 persen adalah keharusan. Tambahan 3 persen tersebut diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru setiap tahun, melebihi kapasitas pertumbuhan lima persen, yang secara signifikan akan mengembalikan kekuatan kelas menengah.

Kunci pertumbuhan ini digadang-gadang berasal dari sektor usaha kecil dan koperasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut dipromosikan di Davos berpotensi besar mendistribusikan kue ekonomi secara lebih adil jika dikelola oleh pelaku UMKM dan koperasi, bukan didominasi oleh lingkaran elit politik dan bisnis tertentu. Keterlibatan dapur sekolah serta organisasi orang tua siswa dalam pengawasan akan memperkuat transparansi program ini. Di sektor riil, Kooperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi program unggulan lain yang selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Kontribusi koperasi dalam PDB Indonesia selama ini masih sangat kecil, kurang dari 1 persen, dan KDMP diharapkan mampu mengubah dinamika ini.

Agar efektif, pembangunan KDMP tidak boleh bersifat top-down seperti kegagalan KUD di masa Orde Baru. Pendekatan bottom-up melalui musyawarah desa harus diutamakan agar koperasi yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan lokal, misalnya tidak memaksakan membangun apotek jika sudah ada yang swasta, atau menampung pupuk organik hasil produksi petani setempat. Jenis koperasi produksi yang padat karya sangat direkomendasikan untuk menyerap tenaga kerja maksimal.

Di bidang sosial, Prabowo juga menyoroti negara-negara selatan yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat minimnya akses pendidikan. Rencana pemerintah memperbaiki gedung sekolah, membangun asrama gratis bagi anak-anak miskin, menyediakan teknologi pengajaran mutakhir, hingga mendirikan universitas kelas dunia adalah langkah maju. Namun, penggratisan biaya perkuliahan (UKT) di perguruan tinggi negeri perlu segera direalisasikan, mengingat kebijakan ini sudah sangat umum di negara-negara welfare state Eropa dan sesuai dengan kesepakatan Presiden sebelumnya.

Di sektor kesehatan, kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia disebut sebagai program rasional, bukan sekadar populis. Deteksi dini penyakit akan menekan biaya pengobatan jangka panjang dan meningkatkan produktivitas masa depan. Program ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan yang sudah mencakup 98 persen penduduk, dengan penambahan alokasi anggaran untuk mengatasi defisit hingga Rp 9 triliun demi peningkatan pelayanan.

Dengan jaminan maksimal negara terhadap pendidikan dan kesehatan, Sila Kelima Pancasila tentang keadilan sosial akan lebih cepat terwujud. Penerimaan negara dari percepatan pertumbuhan ekonomi didistribusikan kembali melalui program sosial, yang pada akhirnya menjaga produktivitas masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekonomi. Inilah esensi Prabowonomics: sebuah siklus kemajuan baru yang berputar dari Pertumbuhan Ekonomi Tinggi menuju Distribusi Keadilan Sosial Merata, lalu Peningkatan Produktivitas Masyarakat, dan kembali ke Pertumbuhan Ekonomi Tinggi. Sebuah lingkaran progresif yang menjadi anti-tesis dari lingkaran kemiskinan.

Data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menyumbang 10 persen ke PDB nasional pada 2030, menuntut transformasi koperasi agar tidak tertinggal. Sementara itu, studi kasus dari negara seperti Jerman membuktikan bahwa koperasi yang berfokus pada sektor riil dan energi terbarukan mampu bertahan bahkan di krisis ekonomi global. Ini menjadi pertanda bahwa fondasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil bukan hanya mimpi, melainkan strategi yang teruji.

Mari kita bangun fondasi ekonomi yang tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi memastikan setiap rakyat Indonesia merasakan manfaatnya secara nyata. Transformasi ini membutuhkan kesadaran kolektif dan dukungan semua pihak untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page