Rakernas PSI 2026: Jokowi Bakal Sampaikan Pidato Politik Terbuka

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 29 hingga 31 Januari 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan akan hadir secara langsung dan menyampaikan pidato di acara tersebut. Grace Natalie, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, memastikan kehadiran sosok yang dianggap sebagai bapak ideologis partai tersebut. Rakernas ini mengusung tema besar ‘PSI Rumah Bersama: Politik Terbuka, Kerja Nyata untuk Indonesia’. Menurut Grace, pertemuan ini menjadi sangat spesial lantaran menjadi yang pertama digelar setelah Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum partai melalui Kongres Solo. Tema yang diusung bukan sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen PSI untuk menjadi rumah bagi seluruh elemen internal partai dalam merumuskan strategi ke depan. Dalam agenda tersebut, akan dilakukan perumusan program kerja kepartaian serta konsolidasi internal untuk pembentukan struktur hingga tingkat desa paling bawah. Grace menegaskan bahwa PSI berbeda dengan partai lain karena menerapkan sistem politik terbuka yang transparan. Pemilihan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum sebelumnya dilakukan melalui pemungutan suara elektronik atau e-voting yang melibatkan seluruh pengurus. Proses ini bahkan diaudit oleh pihak ketiga yang independen untuk menjamin kredibilitasnya. Kebijakan transparan ini rencananya akan terus berlanjut, di mana keputusan-keputusan penting partai ke depan akan tetap melibatkan suara dari seluruh pengurus. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menambahkan bahwa Rakernas ini menjadi momentum penting dalam mengonsolidasikan visi Partai Super Terbuka. Andy menyebut ajakan ini ditujukan kepada seluruh warga Indonesia yang ingin melanjutkan estafet cita-cita pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi. Partai ini membuka diri untuk menjadikan simpatisan, relawan, serta pendukung Jokowi bergabung dalam satu wadah perjuangan politik yang sama.

Perkembangan Kontemporer dan Dinamika Politik Terbuka

Sejak artikel ini dirilis, isu mengenai keterlibatan Jokowi dalam kepengurusan PSI telah mengalami perkembangan signifikan. Pada awal tahun 2024, Jokowi secara resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya dari keanggotaan PDIP, partai yang membesarkan namanya selama puluhan tahun. Keputusan ini menandai babak baru bagi eks Presiden RI tersebut dalam berpolitik, meskipun ia belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota PSI. Kaesang Pangarep, adik dari Gibran Rakabuming Raka, telah lebih dulu menjadi kader dan menjabat sebagai Ketua Umum PSI sejak pertengahan 2025. Kehadiran Jokowi di Rakernas Makassar nanti dilihat oleh banyak analis sebagai sinyal kuat mengenai kemungkinan aliansi politik atau bahkan integrasi lebih lanjut antara figur Jokowi dengan partai berlambang bunga mawar tersebut. Dinamika ini menjadi perhatian publik mengingat latar belakang Jokowi yang lama berkiprah di PDIP sebelum terjadi perbedaan pandangan politik menjelang Pemilu 2024. Sistem “Partai Super Terbuka” yang diusung PSI memang menarik perhatian karena menawarkan mekanisme demokrasi internal yang jarang ditemui di partai politik lain di Indonesia, yakni pengambilan keputusan melalui e-voting yang melibatkan basis massa yang luas.

Studi Kasus: Mekanisme E-Voting dalam Kepartaian

Penerapan teknologi digital dalam proses demokrasi internal partai, seperti yang dilakukan PSI dalam pemilihan ketua umum, merupakan salah satu studi kasus menarik. Dalam model konvensional, pemilihan ketua umum seringkali dilakukan melalui mekanisme aklamasi atau voting manual oleh delegasi terbatas dalam kongres tertutup. Sebaliknya, PSI mengklaim telah melakukan e-voting yang melibatkan ribuan pengurus dari berbagai tingkatan. Meskipun skema ini menawarkan transparansi dan partisipasi yang lebih luas, tantangan utamanya terletak pada validitas data dan keamanan siber. Penggunaan platform digital berskala besar memerlukan infrastruktur yang robust untuk mencegah kebocoran data atau manipulasi suara. Studi kasus ini relevan dengan transformasi digital di sektor politik, di mana keterbukaan informasi semakin menuntut partai politik untuk beradaptasi dengan teknologi guna meningkatkan legitimasi di mata publik, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi informasi.

Infografis Potensi Elektoral Jokowi di PSI

Bayangkan sebuah infografis yang menyoroti potensi pergeseran dukungan politik:

• Grafik Lengkung (Line Chart): Menunjukkan tren elektabilitas Jokowi dari masa jabatan presiden hingga statusnya saat ini. Garis ini menunjukkan konsistensi popularitas meskipun berganti partai politik.
• Diagram Venn (Lingkaran): Menggambarkan tumpang tindih dukungan. Lingkaran pertama berisi “Pendukung Jokowi (Jokowian)”, lingkaran kedua “Kader PSI”, dan area tumpang tindih di tengah adalah “Potensi Aliansi Politik Baru”.
• Bar Statistik: Membandingkan jumlah pengurus e-voting di PSI (misalnya 10.000+ suara) dengan jumlah delegasi kongres partai tradisional (rata-rata 500-1.000 orang), menggambarkan bagaimana PSI memperluas basis partisipasi.
• Peta Sulawesi Selatan: Menyoroti Makassar sebagai lokasi Rakernas dengan ikon lokasi strategis, menekankan pentingnya basis suara di wilayah Indonesia Timur untuk strategi politik nasional.

Kehadiran Jokowi di Makassar bukan sekadar agenda seremonial, melainkan potensi pembentukan poros politik baru yang menggabungkan massa tradisional dengan basis digital. Sistem terbuka yang diusung PSI menantang konvensionalisme politik lama, menawarkan ruang bagi siapa saja yang percaya pada kontinuitas pembangunan. Ini adalah ajakan untuk melihat politik bukan hanya sebagai kekuasaan, tetapi sebagai ruang kolaborasi terbuka. Jangan biarkan momentum ini berlalu, karena sejarah politik Indonesia seringkali ditentukan oleh keberanian mengambil langkah baru di saat yang tepat.

Baca juga Berita lainnya di News Page