Dishub Kota Tasikmalaya Kumpulkan Juru Parkir, Tegaskan Karcis Parkir Wajib Diserahkan Tanpa Diminta

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya menyadari sepenuhnya bahwa praktik pengelolaan parkir saat ini masih mengalami berbagai masalah dan sangat membutuhkan perbaikan mendasar. Fokus utama kini tertuju pada penguatan kedisiplinan para juru parkir (jukir) sebagai salah satu pilar penting dalam perbaikan sistem ini. Baru-baru ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) telah memanggil seluruh jukir untuk mengikuti kegiatan pembinaan kembali, dengan penekanan pada aturan wajib menyerahkan karcis tanpa harus menunggu permintaan dari warga terlebih dahulu.

Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Tasikmalaya, Uen Haeruman, menegaskan bahwa edukasi kepada jukir dilakukan secara berkesinambungan. Mereka diingatkan untuk selalu memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sebelum menerima pembayaran apa pun. “Juru parkir terus kami ingatkan, jangan sampai parkir tanpa karcis. Biasakan karcis diberikan terlebih dahulu kepada pengguna jasa parkir. Kalau tanpa karcis, itu berarti parkir gratis dan tidak dibenarkan,” ujar Uen pada Kamis, 22 Januari 2026.

Selain masalah pemberian karcis, Dishub juga menekankan aspek kedisiplinan dan profesionalitas jukir melalui kewajiban mengenakan atribut resmi saat bertugas. Aturan ini harus ditaati sepenuhnya, termasuk kerapian pakaian dan penggunaan rompi oranye yang menjadi ciri khas. “Pakaian harus rapi, pakai rompi oranye. Walaupun hujan tetap harus sopan, tidak boleh sembarangan,” katanya.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Dishub memastikan mekanisme setoran parkir harus dilakukan setiap hari melalui kolektor yang telah ditetapkan. Saat ini, tercatat sebanyak 24 kolektor aktif yang bertugas mengambil setoran dari para jukir di lapangan. “Setoran harus sesuai target tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam fakta integritas. Semua sudah ada targetnya dan harus dipenuhi,” terang Uen.

Uen mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat Tasikmalaya yang masih terbiasa membayar parkir tanpa karcis dengan nominal tertentu, misalnya Rp2.000. “Mengubah kebiasaan masyarakat memang tidak mudah. Masih banyak yang membayar Rp2.000 tanpa memperhatikan karcis. Padahal kalau bayar sesuai karcis, itu sudah jelas dan transparan,” tambahnya.

Meskipun demikian, Dishub memastikan proses edukasi kepada masyarakat dan jukir akan terus dilakukan secara konsisten. “Kami terus memberikan pemahaman, baik ke juru parkir maupun masyarakat, bahwa pembayaran parkir harus sesuai karcis. Ini butuh waktu, tapi akan terus kami dorong,” tegasnya. Untuk penerapan sistem parkir progresif, Uen menyebut hingga kini belum berjalan di lapangan dan masih dalam tahap persiapan sambil menunggu revisi Perwal.

Dalam konteks pengelolaan parkir perkotaan, data menunjukkan bahwa transparansi pendapatan menjadi isu krusial yang sering terabaikan. Berdasarkan berbagai studi kasus di kota-kota besar, sistem pembayaran tanpa bukti transaksi resmi berpotensi menimbulkan penyimpangan pendapatan hingga 30-40%. Fenomena di Tasikmalaya ini sebenarnya mencerminkan tantangan universal yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, di mana budaya “uang kecil” seringkali mengaburkan standar operasional prosedur yang seharusnya berlaku. Sistem digitalisasi parkir yang kini terus dikaji menjadi solusi ideal untuk memutus mata rantai ketidaktransparanan ini, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat tentang tarif yang berlaku.

Penerapan teknologi dalam pembayaran parkir, seperti QR code atau aplikasi berbasis digital, telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai kota. Sebagai contoh, Jakarta dan Bandung telah melaporkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir pasca-digitalisasi. Namun, perubahan ini membutuhkan transisi yang matang, termasuk sosialisasi masif dan peningkatan kapasitas SDM jukir agar mereka tidak tersingkirkan oleh perubahan teknologi.

Kesadaran kolektif antara penyelenggara, juru parkir, dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan sistem parkir yang berkeadilan. Ketika setiap transaksi terekam dengan jelas, potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan seminimal mungkin, dan kualitas layanan publik di sektor transportasi pun akan meningkat secara signifikan. Mari bersama-sama mendukung transparansi ini, karena setiap karcis yang diterbitkan bukan hanya bukti bayar, melainkan wujud kontribusi nyata untuk pembangunan kota yang lebih baik dan berintegritas tinggi.

Baca juga Berita lainnya di News Page