Dua wakil rakyat di DPRD Kota Banjar terjebak dalam kasus dugaan penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Sistem Pangan Pemerintah (SPPG). Mereka adalah Hendrik Purnomo dari Fraksi Hanura dan Eko Pradana Utama dari Fraksi Golkar yang menjadi sasaran pelaku dengan modus menjanjikan penetapan lokasi pembangunan dapur umum.
Kepala Pj (Pejabat) sementara DPRD Kota Banjar, Sutopo, membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini sedang ditangani. Sutopo sendiri sempat diajak pertemuan oleh pelaku berinisial I di sebuah kedai kopi di Kota Banjar pada akhir 2025. Meskipun sempat diajak menentukan titik pembangunan, Sutopo memilih mundur karena merasa tidak ada kepastian, sehingga ia urung mentransfer uang. Sutopo mengungkapkan bahwa Eko Pradana Utama telah terlebih dahulu tiba di lokasi pertemuan dan diduga telah melakukan pembicaraan intensif dengan pelaku.
Berdasarkan pengakuan Sutopo, Eko Pradana Utama mentransfer uang dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp100 juta, kemudian pelaku kembali meminta tambahan dana sebesar Rp100 juta yang juga ditransfer oleh korban. Total kerugian yang dialami oleh salah satu anggota dewan ini diperkirakan mencapai Rp200 juta.
Sementara itu, Hendrik Purnomo menyatakan awal mula ia terlibat berasal dari informasi mulut ke mulut. Ia tertarik setelah mendengar adanya pihak yang berhasil memperoleh titik pembangunan MBG melalui jalur khusus. Hendrik mengaku sempat diberi janji penyelesaian pada 28 Desember 2025, namun molor ke 30 Desember, hingga akhirnya tidak ada kejelasan sama sekali. Pelaku bahkan sempat menjanjikan kepastian pada 3 Januari 2026 dengan klaim memiliki kedekatan khusus dengan pejabat Badan Giza Nasional (BGN), namun setelah itu hilang tanpa jejak.
Niat Hendrik awalnya tulus untuk membantu saudaranya di wilayah Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, demi menyukseskan program pemerintah. Namun, niat baik tersebut malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan rasa kecewa dan pertanyaan besar mengenai transparansi penentuan lokasi program sosial tersebut.
Kasus penipuan dengan modus proyek pemerintah semakin marak terjadi, terutama menyasar pejabat publik atau pihak yang ingin mendapatkan akses cepat. Pelaku kerap memanfaatkan jaringan atau “jalur pintas” yang diklaim memiliki koneksi ke pusat kebijakan. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan instan untuk melayani masyarakat; semua butuh prosedur resmi. Masyarakat, termasuk anggota legislatif, harus lebih waspada terhadap tawaran yang terkesan mudah namun tidak transparan.
Jangan biarkan niat baik dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu verifikasi setiap informasi melalui jalur resmi dan hindari godaan janji cepat yang menguras kantong. Bangun kepedulian sosial dengan cara yang benar, karena kejujuran adalah pondasi utama dalam menebar manfaat bagi sesama.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.