DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat yang mengangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih kurang mendesak. Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepulloh, karena kebijakan tersebut dianggap kurang tepat mengingat masih banyak masalah kesejahteraan guru honorer yang belum terselesaikan di daerah.
Asep mempertanyakan urgensi pengangkatan SPPG menjadi PPPK. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyelesaikan permasalahan guru honorer yang telah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun terlebih dahulu. Ia meminta agar kebijakan ini dikaji ulang oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, termasuk status PPPK paruh waktu yang hingga kini belum tuntas sepenuhnya.
Kebijakan ini dinilai berpotensi mengusik rasa keadilan, terutama bagi guru honorer dan pegawai paruh waktu di dinas lain. Di tengah ketidakpastian gaji dan kesejahteraan mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun, kebijakan pemerintah pusat ini justru dianggap tidak berpihak pada kondisi guru honorer. Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengingatkan agar kebijakan ini tidak memicu kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya kalangan guru honorer yang merasa belum mendapatkan perhatian maksimal.
Asep menegaskan bahwa pihaknya kecewa dan menginginkan kebijakan ini ditinjau ulang. Ia menilai pemerintah harus menyelesaikan permasalahan kekurangan guru di sekolah terlebih dahulu, apalagi kesejahteraan PPPK paruh waktu belum maksimal. Meski kebijakan pengangkatan SPPG menjadi PPPK telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), Asep menyebut kebijakan tersebut tetap akan dinilai oleh publik. Ia menambahkan bahwa masyarakat akan menilai adanya ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat dalam konteks ini.
Asep menegaskan, apabila kebijakan tersebut tetap dijalankan, pemerintah pusat harus bersikap adil dengan tetap memperhatikan persoalan kesejahteraan PPPK paruh waktu serta pengangkatan guru honorer. Perdebatan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan guru honorer sebelum mengalihkan fokus ke pengangkatan SPPG menjadi PPPK.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan dan mengabaikan hak-hak tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. Transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan menyelesaikan permasalahan yang lebih mendesak terlebih dahulu, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dapat terus meningkat secara merata.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.