Prabowo: Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia di panggung global dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss. Dalam pidato yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 22 Januari 2026, kepala negara membantah keras anggapan bahwa Indonesia terjerat masalah utang. Prabowo menjamin bahwa sepanjang sejarah bangsa, Indonesia sama sekali tidak pernah mengalami kegagalan bayar (default) terhadap kewajiban utangnya.

Konsistensi ini disebutkan Prabowo bukan hanya milik pemerintahan saat ini, melainkan budaya yang dipegang teguh oleh setiap rezim yang berkuasa. Setiap pemimpin disebutnya memiliki komitmen tinggi untuk menghormati kebijakan fiskal pendahulunya. Tidak ada gengsi yang menghalangi untuk menyelesaikan segala bentuk kewajiban yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. “Presiden demi presiden akan selalu menghormati utang pemerintahan sebelumnya,” tegas Prabowo di hadapan audiens internasional.

Di sisi lain, data realisasi fiskal terbaru dari Kementerian Keuangan memberikan gambaran kondisi terkini. Hingga periode 31 Desember 2025, pemerintah mencatat penarikan utang baru senilai Rp 736,3 triliun. Jumlah ini mencapai 94,9% dari total pagu utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 775,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memberikan penjelasan rinci dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2025). Ia menyebut total pembiayaan anggaran yang terserap hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 744 triliun. Realisasi ini melampaui target, yakni sebesar 120,7% dari yang direncanakan. Sumber pembiayaan utama berasal dari penerbitan utang senilai Rp 736 triliun. Pendanaan tersebut difungsikan untuk menutup defisit anggaran, membiayai proyek-proyek investasi strategis, serta menjaga efisiensi pengelolaan kas negara.

Analisis dan Data Tambahan

Konteks pernyataan Presiden Prabowo mengenai ketahanan fiskal Indonesia perlu dilihat secara lebih mendalam dalam perspektif ekonomi makro. Klaim bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang secara historis memang benar, namun penting untuk memahami struktur utang saat ini. Data Bank Indonesia per Desember 2025 menunjukkan rasio utang Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) berada di kisaran 38-40%, masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh undang-undang (maksimal 60%). Ini menunjukkan ruang fiskal yang masih cukup lebar untuk menopang pertumbuhan ekonomi tanpa membahayakan stabilitas makroekonomi.

Dari sisi komposisi, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor domestik (perbankan dan masyarakat). Ketergantungan pada modal asing memang ada, namun struktur ini memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gejolak pasar global dibandingkan negara berkembang lainnya yang lebih bergantung pada utang luar negeri jangka pendek.

Studi kasus menarik terkait manajemen utang Indonesia adalah keberhasilan pemerintah mempertahankan imbal hasil (yield) SBN meskipun ada tekanan global berupa kenaikan suku bunga The Fed pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pendanaan yang diversifikasi—mulai dari green bond, sukuk, hingga pinjaman bilateral—menunjukkan strategi yang matang. Berikut ilustrasi komposisi penggunaan dana utang berdasarkan data APBN 2025:

• Penutupan Defisit: Menjaga keseimbangan neraca pembayaran tanpa mengorbankan layanan publik.
• Investasi Infrastruktur: Pendanaan untuk proyek strategis seperti IKN (Ibu Kota Nusantara) dan transformasi energi hijau.
• Stabilitas Kas: Memastikan likuiditas pemerintah tetap aman untuk menghadapi fluktuasi penerimaan pajak.

Pandangan unik lainnya adalah bahwa utang yang dikelola dengan transparan dan produktif—sebagaimana yang disiratkan oleh realisasi pembiayaan Rp 744 triliun—bukanlah beban, melainkan leverage untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama rasio utang terhadap PDB terkendali dan return on investment dari proyek yang dibiayai lebih tinggi dari cost of debt, maka kebijakan utang tersebut dinilai sehat dan berkelanjutan.

Kemandirian fiskal yang dijaga secara ketat oleh setiap rezim kepemimpinan menjadi pondasi utama kepercayaan pasar global terhadap ekonomi Indonesia. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam digunakan secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menambal defisit jangka pendek. Kunci keberhasilan terletak pada disiplin anggaran dan komitmen politik yang kuat untuk tidak mengorbankan masa depan demi kepentingan sesaat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan fundamental terkuat di Asia Tenggara.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page