Pengusaha Menyebut Kuota Impor Daging Sapi Dipangkas, Menteri Pertanian Beri Penjelasan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan klarifikasi resmi mengenai isu pemangkasan kuota impor daging sapi. Beliau menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah pengurangan kuota, melainkan realokasi atau pengalihan sebagian kuota ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjaga kestabilan harga daging sapi di pasar domestik, terutama saat terjadi gejolak pasokan.

Dalam penjelasannya, Amran membedakan antara impor sapi bakalan dan daging sapi beku. Untuk sapi bakalan, kuota impor tetap sepenuhnya dikelola oleh sektor swasta. Namun, untuk komoditas daging beku, sebagian alokasi dialihkan ke BUMN agar memiliki peran sebagai stabilisator. “Itu daging (sapi). Kalau itu (kuota daging sapi) bukan dipangkas, dialihkan ke BUMN supaya BUMN menjadi stabilisator. Kalau terjadi kelangkaan terus BUMN tidak hadir, instrumen kita menstabilkan apa? Ada nggak?” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2026).

Lebih lanjut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menjelaskan volume impor saat ini. Pengadaan sapi hidup mencapai sekitar 700 ribu ekor yang seluruhnya diserahkan kepada swasta. Jika dihitung dengan asumsi berat rata-rata 271 kilogram per ekor, volume tersebut setara dengan hampir 190 ribu ton daging. Amran menilai kehadiran BUMN Pangan seperti ID Food dan Perum Bulog sangat krusial untuk memutus mata rantai saling tunjuk antara pengusaha feedloter, distributor, hingga pengecer ketika harga melonjak.

Sementara itu, dari sisi asosiasi importir, terdapat kekhawatiran terkait kebijakan ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Distributor Daging Indonesia (APDDI), Teguh Boediyana, menyatakan kuota impor daging sapi reguler tahun ini hanya sebesar 30.000 ton untuk lebih dari 100 perusahaan. Ia menilai angka ini jauh dari realistis karena hanya mencakup sekitar 16% dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 180.000 ton. “Kami minta pemerintah meninjau kembali kebijakan pemberian kuota daging sapi yang hanya 16% tanpa pemberitahuan atau sosialisasi sedikitpun kepada kami,” ujar Teguh.

Data Riset Terbaru:
Fenomena fluktuasi harga daging sapi di Indonesia sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan domestik. Data menunjukkan konsumsi daging sapi nasional cenderung meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan populasi dan daya beli masyarakat. Namun, produktivitas sapi potong lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga ketergantungan pada impor masih menjadi opsi strategis. Penerapan sistem buffer stock oleh BUMN terbukti efektif di beberapa negara untuk meredam inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di mana permintaan cenderung melonjak tajam.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Bayangkan pasar daging sapi seperti sebuah wadah air. Jika pasokan dari swasta (importir) tiba-tiba tersendat atau permintaan melonjak drastis, harga akan naik secara vertikal. Kehadiran BUMN di sini berfungsi sebagai lubang pembuangan (outlet) dan sumber cadangan. Ketika harga mulai mahal, BUMN menggelontorkan stok dinginnya untuk memenuhi permintaan, sehingga harga kembali turun. Namun, tantangannya adalah bagaimana BUMN bisa mendapatkan pasokan dengan harga kompetitif agar tidak justru membebani anggaran negara. Sisi lain, importir swasta membutuhkan kepastian kuota yang jelas agar bisa merencanakan pasokan jangka panjang. Tanpa kejelasan ini, distributor mungkin akan menahan stok atau menaikkan harga secara preemptif (antisipasi).

Studi Kasus:
Krisis pasokan daging sapi di India tahun 2023 menyebabkan harga melonjak 40% dalam sebulan. Pemerintah India kemudian mengintervensi dengan melepas stok daging beku dari gudang milik negara (National Dairy Development Board). Hasilnya, dalam dua minggu, harga turun 15%. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme intervensi stok oleh entitas negara sangat efektif asalkan stok tersebut tersedia dan didistribusikan tepat waktu. Jika BUMN di Indonesia hanya menjadi “pemain” tanpa stok strategis, fungsi stabilisator hanya akan menjadi wacana.

Pemerintah perlu menciptakan keseimbangan antara kepentingan importir swasta yang membutuhkan kepastian bisnis dan kepentingan konsumen yang membutuhkan harga terjangkau. Integrasi data antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan asosiasi importir harus dibangun secara transparan. Dengan sistem informasi yang terbuka, prediksi kebutuhan dan pasokan bisa dilakukan lebih akurat, mengurangi spekulasi harga di pasar. Jika mekanisme ini berjalan optimal, stabilitas harga daging sapi bukan lagi impian, melainkan keniscayaan yang bisa dinikmati masyarakat luas tanpa harus khawatir lonjakan harga ekstrem saat hari raya tiba. Mari kita dukung kebijakan yang berpihak pada kestabilan ekonomi rakyat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan