Pusat Belanja di Pantai Pangandaran Terbengkalai

Empat area perbelanjaan wisata di sekitar Pantai Pangandaran kini tampak terbengkalai. Kondisinya memprihatinkan, dengan beberapa bagian bangunan yang sudah lapuk dan rusak sehingga tak lagi layak pakai.

Lokasi sentra bisnis ini berada di dua sisi pantai, yaitu Pantai Timur dan Pantai Barat. Empat titik yang dimaksud adalah Nanjung Sari, Nanjung Endah, Nanjung Elok, serta Nanjung Asri. Seluruhnya berdiri di atas lahan yang dihiasi deretan ruko besar maupun kecil.

Awal mula pembangunan kawasan ini ditujukan untuk menampung para pedagang yang sebelumnya mangkal dengan tenda biru di bibir pantai sejak tahun 1986. Namun, nyatanya, bangunan permanen yang dibangun pada era kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan Bupati Jeje Wiradinata ini tak bertahan lama dan kini sepi.

Kini, kondisi fisik bangunan ruko mulai dimakan usia dan berkarat. Di lantai dua, lorong-lorongnya bau pesing dan dipenuhi sampah, termasuk botol-botol minuman keras yang berserakan. Pemandangan ini berbanding terbalik dengan fungsi awalnya yang diharapkan menjadi pusat perekonomian warga.

Nanjung Sari, salah satu pusat belanja tersebut, menyimpan sejarah unik. Dulunya, lokasi ini adalah tempat berdirinya hotel pertama di Pangandaran. Namun, ikon sejarah itu kini hilang, tertutup oleh bangunan baru yang kumuh dan tak terurus sama sekali.

Salah seorang pedagang pernak-pernik, Satimin, terpaksa menutup tokonya karena sepi pengunjung. “Bangunan bagus saja tidak cukup kalau tidak bisa menarik wisatawan masuk,” ujarnya kepada Radar pada Rabu (21/1/2026).

Ia menduga, para wisatawan lebih nyaman berbelanja di ruko yang langsung menghadap ke jalan atau pantai. Lorong bagian dalam yang sempit membuat pengunjung enggan mengeksplorasi area tersebut, menyebabkan omzet pedagang menurun drastis.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, membenarkan status bangunan tersebut. “Bangunan itu aset Pemda, namun tanahnya milik PJKA (sekarang PT KAI),” jelasnya.

Namun, Tedi menegaskan bahwa pengelolaan Pasar Nanjung sepenuhnya berada di bawah wewenang Dinas Pariwisata, bukan Dinas Perdagangan. “Pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran Dadan Sugistha menyatakan bahwa aset pusat belanja tersebut memang resmi milik Disparbud. “Kedepannya tentu harus berjalan. Supaya ada pemanfaatan,” ucapnya, meski belum ada kejelasan kapan revitalisasi akan dimulai.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tata letak kawasan wisata sangat menentukan daya tarik pengunjung. Banyak analisis menunjukkan bahwa wisatawan cenderung memilih area yang mudah diakses dan memiliki visual yang menarik. Jika sebuah area perbelanjaan tersembunyi dan kurang terawat, secara psikologis pengunjung akan enggan masuk.

Studi kasus kecil di lokasi serupa di Yogyakarta menunjukkan bahwa renovasi sederhana seperti penambahan penerangan dan aksesibilitas bisa meningkatkan kunjungan hingga 40%. Tanpa intervensi desain yang ramah pengunjung, bangunan megah sekalipun akan menjadi “gudang tak berpenghuni”.

Melihat kondisi ini, penting bagi pemangku kepentingan untuk segera melakukan audit menyeluruh. Jangan biarkan aset negara terbengkalai begitu saja. Momen kebangkitan pariwisata pasca-pandemi harus dimanfaatkan dengan merenovasi kawasan ini menjadi sentra kuliner atau budaya yang hidup, bukan sekadar bangunan kosong. Mari kita dorong perubahan nyata demi masa depan ekonomi kreatif yang lebih cerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page