Jumlah WNI di Kamboja Terus Bertambah, Ingin Pulang Usai Bisnis Scam Diberantas

Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin kembali ke Tanah Air dari Kamboja terus meningkat secara signifikan. Fenomena ini dipicu oleh pemberantasan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja terhadap sindikat penipuan online (scam) yang selama ini menjadi tempat kerja paksa banyak tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan rangkuman data hingga Rabu, 21 Januari 2026, KBRI Phnom Penh menjadi tempat persinggahan utama bagi WNI yang berhasil keluar dari jaringan kriminal tersebut. Sejak periode 16 hingga 20 Januari, tercatat 1.440 WNI telah mendatangi KBRI untuk mengadu dan meminta bantuan. Puncak kedatangan terjadi pada Senin, 19 Januari, dengan jumlah 520 orang dalam satu hari. Angka ini tergolong sangat fantastis mengingat sepanjang tahun 2025, KBRI hanya menangani 5.008 kasus.

KBRI Phnom Penh memperkirakan gelombang kepulangan ini akan terus berlanjut seiring pemberantasan bisnis scam oleh aparat setempat. Mayoritas WNI yang melapor menghadapi masalah serius karena tidak memegang paspor resmi dan tinggal di Kamboja tanpa izin keimigrasian yang sah. Meski demikian, proses pendataan dan asesmen terus dikebut. Bagi yang telah melengkapi administrasi, pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dilakukan secara masif. Tidak hanya itu, WNI yang dalam kondisi sakit segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Beberapa bahkan telah berhasil pulang mandiri, seperti tercatat pada pagi 20 Januari dengan empat orang WNI yang kembali ke rumah.

Upaya pemulangan ini tidak berjalan sendirian. KBRI Phnom Penh berkolaborasi intensif dengan otoritas Pemerintah Kamboja, termasuk kepolisian dan imigrasi. Salah satu fokus utama adalah memfinalisasi mekanisme keringanan denda bagi WNI yang masa tinggalnya melebihi batas (overstay) serta mempercepat penerbitan exit permit oleh Imigrasi Kamboja. KBRI mengimbau seluruh WNI yang telah keluar dari lokasi penipuan daring namun masih berada di wilayah Kamboja untuk segera melapor. Langkah ini penting agar mereka memperoleh fasilitas konsuler yang diperlukan untuk kepulangan yang aman dan tertib. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh. Institusi ini menegaskan komitmennya memprioritaskan pelindungan WNI dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan kepulangan berjalan lancar.

Peningkatan kasus WNI terjebak di Kamboja akibat penipuan daring ini menjadi catatan penting dalam diplomasi perlindungan warga negara. Data menunjukkan adanya lonjakan drastis dalam tempo singkat, dari rata-rata penanganan tahunan sekitar 5.000 kasus menjadi ribuan aduan hanya dalam hitungan hari. Analisis situasi terkini mengindikasikan bahwa pemberantasan sindikat scam oleh pemerintah lokal membuka tabir praktik eksploitasi tenaga kerja ilegal yang selama ini tersembunyi. Banyak WNI terjebak karena iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun berakhir sebagai korban perdagangan manusia. Proses birokrasi yang rumit terkait dokumen perjalanan menjadi tantangan utama, namun langkah percepatan pembuatan SPLP dan koordinasi lintas instan menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam respon konsuler.

Bayangkan situasi ribuan warga negara kita yang terlantar di negeri orang tanpa identitas resmi, terisolasi dari keluarga, dan hidup dalam ketidakpastian. Kondisi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan publik terhadap tawaran kerja yang terkesan mudah namun mengharuskan perjalanan ke luar negeri dengan prosedur yang kabur. Setiap individu perlu memverifikasi keabsahan perusahaan dan izin penempatan tenaga kerja melalui instansi terkait sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. Pemerintah melalui KBRI terus bergerak cepat memberikan bantuan, namun kesadaran diri untuk tidak terjebak modus operandi penipuan adalah langkah pencegahan terbaik. Jangan mudah tergiur janji manis tanpa riset mendalam, karena keselamatan dan martabat kita di tanah orang harus selalu menjadi prioritas utama.

Baca juga Berita lainnya di News Page