Plt Bupati Pati Bongkar Aktivitas Sudewo Sebelum Diciduk KPK.

Berdasarkan arahan yang diterima, berikut adalah hasil pemrosesan teks dengan memperhatikan semua aturan yang ditetapkan:

Kepolisian Daerah Jawa Tengah akhirnya menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status hukum ini berkaitan langsung dengan dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati.

Risma Ardhi Chandra, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, memberikan keterangan terkait aktivitas terakhir Sudewo sebelum diringkus petugas. Ia mengungkapkan bahwa agenda terakhir yang dijalankan Sudewo adalah kunjungan kerja terkait penanganan bencana. “Terakhir itu kami masih melaksanakan kunjungan bencana di Desa Dukuhseti itu kami start dari Pendopo Kabupaten Pati jam 14.00 WIB dan terakhir jam 17.00 WIB sore dari Balai Desa Dukuhseti, Minggu (18/1),” ujar Risma di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/1/2026).

Mengenai penangkapan yang terjadi pada Senin (19/1) pagi, Risma mengaku baru mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan di media massa. Ia menegaskan bahwa pada pagi hari itu dirinya sedang berada di kantor dan tidak mendapatkan informasi awal mengenai operasi senyap yang dilakukan KPK. “Saya mendengar itu pada jam 08.00 WIB 09.00 pagi saya berada di kantor saya nggak tahu kalau ada hal seperti itu, saya baru nyampe kantor jam 07.45 WIB,” jelas Chandra.

Ia menambahkan, “Dan saya melihat di media sosial itu ternyata terkait dengan bapak Bupati Pati kita. Saya tahu setelah ada di berita.” Menyikapi kasus yang menjerat mantan atasannya itu, Chandra menekankan pentingnya integritas dalam proses rekrutmen perangkat desa ke depan. Ia meminta agar seleksi jabatan dilakukan dengan transparan dan sejujur-jujurnya untuk menghindari penyimpangan serupa.

---

Dalam perkembangan terkini, KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi aliran dana yang diduga kuat terkait dengan transaksi jabatan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi birokrasi pemerintahan daerah bahwa transparansi dalam pengisian posisi strategis harus diutamakan. Praktik jual beli jabatan tidak hanya merugikan aspek keuangan negara, tetapi juga menghancurkan meritokrasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten.

Masyarakat kini menantikan proses hukum yang berkeadilan dan transparan dari KPK. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan sangat bergantung pada sejauh mana kasus ini diusut tuntas tanpa tebang pilih. Setiap rupiah yang berpindah tangan secara ilegal harus diungkap, dan setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum.

Menyikapi fenomena korupsi yang terus menerjang berbagai level pemerintahan, penting bagi kita semua untuk terus waspada dan aktif mengawasi jalannya roda pemerintahan. Jangan biarkan kekuasaan menutupi kebobrokan, karena kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Mari bersama-sama membangun budaya integritas, mulai dari lingkungan terkecil, untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan.

Baca juga Berita lainnya di News Page