Mendagri Dorong Pengembalian TKD Rp 10,6 T ke 3 Provinsi Terdampak Bencana

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat pencairan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Dana tersebut diperuntukkan bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca-bencana. Inisiatif ini menjadi respons krusial dalam memulihkan kondisi wilayah yang terdampak langsung.

Arahan percepatan ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Alokasi Tambahan TKD. Rapat yang digelar secara virtual dari Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (21/1) tersebut turut membahas pemanfaatan anggaran untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang. Fokus utama rapat adalah memastikan dana segera sampai ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan.

Keputusan pengembalian TKD ini merujuk pada hasil rapat tingkat tinggi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (17/1). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut hadir dan menyepakati kebijakan ini. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak.

Tito menegaskan bahwa keputusan politik ini sudah final dan harus segera dieksekusi. “Keputusan politik sudah diambil oleh Presiden pada saat rapat di Hambalang dan ini final. Artinya kita semua sebagai eksekutor, tolong kita sama-sama eksekusi (dengan baik),” ujar Tito. Pernyataan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan dana bantuan terserap optimal.

Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi alasan utama pencairan dana ini. Pengembalian TKD tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak langsung, tetapi mencakup seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. “Intinya adalah membantu daerah bencana ini dengan memperkuat kapasitas fiskal mereka,” jelas Tito. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan perekonomian masyarakat yang terganggu akibat bencana.

Agar realisasi tahap pertama berjalan lancar, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat edaran. Pedoman ini bertujuan memastikan pengembalian TKD digunakan khususnya untuk penanganan dan mitigasi bencana. Selain itu, daerah yang tidak terdampak langsung juga diminta menggunakan dana tersebut untuk langkah pencegahan risiko, menjaga stabilitas harga, dan daya beli masyarakat.

Tito mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dia meminta seluruh pemerintah daerah menggunakan pengembalian TKD sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakannya. “Tapi ingat jangan sampai dikorupsi, jangan diselewengkan,” tegasnya, mengingatkan risiko hukum dari Kejaksaan atau KPK jika dana digunakan untuk proyek pribadi yang tidak berhubungan dengan penanganan bencana.

Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hadirnya berbagai lembaga negara menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana secara terpadu dan terkoordinasi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk pulihkan tiga provinsi terdampak bencana melalui percepatan pencairan dana TKD Rp 10,6 triliun. Keputusan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan wujud kehadiran negara dalam memulihkan harapan masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi serta infrastruktur. Mari bersama-sama menjaga amanah ini untuk Indonesia yang lebih tangguh dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page