Komisi II DPR Usulkan Lembaga Pengawas Rotasi Jabatan untuk Cegah Kasus Sudewo

Bupati Pati Sudewo secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam dugaan kasus jual beli jabatan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menilai pentingnya melakukan pengawasan ketat terhadap mekanisme rotasi posisi di tingkat daerah.

Dede Yusuf mengungkapkan bahwa realitas politik saat ini seringkali menunjukkan bahwa untuk meraih posisi kepala daerah, seorang calon harus mengeluarkan biaya politik yang cukup fantastis. Fenomena ini kerap disebut sebagai money politics dengan nilai yang tidak kecil. Dampak dari praktik tersebut, lanjutnya, adalah godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan akan selalu mengintai ketika seseorang akhirnya duduk di kursi kepemimpinan.

Sebenarnya, sejumlah kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan pertambangan serta investasi telah dialihkan ke tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan serupa. Akan tetapi, meskipun wewenang tersebut sudah ditarik, praktik korupsi dalam sistem rotasi jabatan di daerah tetap sulit terhindarkan.

Menurut Dede Yusuf, masalah terkait penempatan jabatan masih menjadi isu krusial yang terus terjadi. Ia menyatakan bahwa penarikan kewenangan rotasi jabatan sepenuhnya ke pusat bukanlah solusi ideal, karena hal tersebut justru akan membuat kepala daerah kehilangan fungsi otoritasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian bersama untuk memetakan dengan jelas mana saja kewenangan yang dimiliki daerah dan mana yang menjadi hak pusat. Transparansi menjadi kunci utama, terutama bagi kewenangan yang tetap berada di tingkat daerah.

Selain transparansi, Dede juga menyoroti urgensi adanya lembaga khusus yang bertugas memantau perputaran jabatan di daerah. Ia juga mendorong adanya perbaikan regulasi, khususnya melalui RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), guna menyempurnakan sistem merit dan manajemen ASN ke depannya. Dede menegaskan, setiap keputusan pemilihan jabatan harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan transparan, yang tentunya membutuhkan lembaga pengawas independen untuk memastikannya. Pihaknya siap mencari dasar hukum yang tepat sebagai landasan untuk perbaikan undang-undang tersebut.

Peristiwa ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati. Berdasarkan temuan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat individu tersebut adalah SDW (Bupati Pati periode 2025-2030), YON (Kepala Desa Karangrowo), JION (Kepala Desa Arumanis), dan JAN (Kepala Desa Sukorukun). Penetapan status tersangka ini diumumkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan.

Setelah menyimak dinamika pengawasan jabatan di daerah dan peran krusial lembaga pengawas, kita diingatkan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap jenjang kepemimpinan. Setiap langkah yang diambil oleh pejabat publik akan selalu menjadi sorotan, dan transparansi adalah senjata ampuh untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan biarkan praktik kotor merusak tatanan pemerintahan yang sudah dibangun. Mari bersama-sama kita dorong sistem merit yang adil dan berintegritas, karena masa depan daerah yang bersih bergantung pada keberanian kita untuk melakukan perubahan.

Baca juga Berita lainnya di News Page