Audiensi Komunitas Seni Gagal, Wali Kota Tasikmalaya Disebut Sulit Ditemui

Komunitas Cermin Tasikmalaya (KCT) gagal menggelar dialog mengenai isu seni dan budaya di Kota Tasikmalaya karena absennya Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dalam audiensi bersama DPRD setempat pada Selasa, 20 Januari 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD tersebut terasa pincang lantaran Sekretaris Daerah yang telah mendapat disposisi turut menghilang, sementara dinas teknis hanya mengutus staf biasa.

Ashmansyah Timutiah, Pembina KCT, menyampaikan kekecewaan mendalam lantaran undangan resmi telah dikirimkan dua minggu sebelum pertemuan berlangsung. KCT datang dengan membawa agenda matang yang mencakup sedikitnya 10 poin krusial, namun terpaksa membatalkan audiensi karena merasa aspirasi mereka hanya akan berhenti di meja administrasi jika tidak didengar langsung oleh pengambil keputusan. “Surat sudah masuk dari dua minggu lalu. Kami mengundang wali kota, tapi tidak hadir,” ucap Ashmansyah yang akrab disapa Acong.

Beberapa isu krusial yang ingin disampaikan KCT antara lain mengenai kebebasan berekspresi di Kota Tasikmalaya, termasuk pelarangan genre musik tertentu yang dianggap serius bukan sekadar isu remeh. Mereka juga menyoroti rapuhnya ekosistem kesenian dan penggunaan fasilitas publik seperti kawasan Dadaha yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku seni. Ashmansyah menegaskan bahwa kesenian dan olahraga seharusnya tidak dipungut biaya di fasilitas publik mengingat pemerintah tidak menggaji pelaku seni.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, yang memimpin pertemuan tersebut mengakui keterbatasan lembaganya karena DPRD tidak memiliki kewenangan memaksa kehadiran wali kota dalam forum audiensi. Situasi ini memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi problem mendasar dunia seni dan budaya di kota tersebut, di mana absennya pemimpin daerah menjadi cermin minimnya perhatian terhadap aspirasi komunitas seni.

Isu kebebasan berekspresi dan pelarangan genre musik tertentu di Tasikmalaya menjadi sorotan utama yang menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dengan ruang kreatif seniman. Pelarangan ini seringkali berakar pada norma sosial atau pertimbangan keamanan, namun dapat menghambat perkembangan seni yang lebih inklusif. Fasilitas publik seperti kawasan Dadaha yang belum sepenuhnya berpihak pada pelaku seni menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi komunitas kreatif di kota ini.

Pemerintah daerah perlu memahami bahwa dukungan terhadap seni dan budaya bukan hanya sekadar penyediaan tempat, tetapi juga menciptakan regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas seni, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun ekosistem seni yang sehat dan berkelanjutan. Dialog terbuka dan partisipatif adalah langkah awal yang penting untuk menyelesaikan berbagai isu kompleks ini.

Kegagalan audiensi antara Komunitas Cermin Tasikmalaya dan DPRD setempat menjadi cerminan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa kehadiran pemimpin daerah, aspirasi yang disampaikan seringkali kehilangan makna dan tidak tersampaikan dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata dari pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap setiap masukan dari elemen masyarakat, termasuk dalam hal seni dan budaya.

Dukungan terhadap seni dan budaya harus dimulai dari regulasi yang progresif hingga penyediaan fasilitas yang inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak mengekang kreativitas, melainkan justru memfasilitasi pertumbuhannya. Dengan demikian, seni dan budaya dapat menjadi pilar yang kuat dalam membangun identitas kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama-sama mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam merespons aspirasi komunitas seni demi kemajuan kota yang lebih berbudaya dan kreatif.

Baca juga Berita lainnya di News Page