Ponakan Prabowo Calon Deputi Gubernur BI, Istana: Ya, Ada Alasan Tertentu

Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan nama Thomas Djiwandono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, untuk menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Usulan kandidat ini kini menunggu proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan pengajuan nama keponakan Presiden tersebut. Meskipun enggan merinci secara detail, Prasetyo menyiratkan ada pertimbangan khusus di balik penunjukan ini. “Ada alasan tertentu lah,” ucap Prasetyo di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Tidak hanya Thomas Djiwandono, pemerintah juga mengajukan dua nama lainnya untuk mengisi posisi yang sama. Mereka adalah Dicky Kartikoyono dan Solihin M. Juhro. Prasetyo menegaskan bahwa publik tidak perlu terpaku pada satu nama saja karena terdapat beberapa kandidat yang diajukan, salah satunya adalah Thomas yang akrab disapa Tommy tersebut.

Proses pengajuan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Juda Agung memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Deputi Gubernur BI. Prasetyo menjelaskan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, pengunduran diri seorang pejabat harus segera diikuti dengan mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan agar roda organisasi tetap berjalan lancar.

Pemetaan Kandidat dan Profil Singkat

Pengajuan tiga nama ini menunjukkan proses seleksi yang ketat. Berikut adalah gambaran singkat mengenai para kandidat:

• Thomas Djiwandono: Saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Memiliki latar belakang kuat di bidang fiskal dan keuangan negara.
• Dicky Kartikoyono: Memiliki pengalaman di sektor jasa keuangan dan regulasi.
• Solihin M. Juhro: Dikenal sebagai ekonom dengan keahlian di bidang moneter dan makroekonomi.

Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal

Posisi Deputi Gubernur BI memiliki peran krusial dalam menstabilkan perekonomian nasional. Integrasi antara kebijakan fiskal (di bawah Kementerian Keuangan) dan moneter (di bawah Bank Indonesia) menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah.

Dengan latar belakang Thomas Djiwandono di Kementerian Keuangan, terdapat potensi harmonisasi kebijakan yang lebih erat. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga barang dan jasa, yang merupakan salah satu mandat utama Bank Indonesia. Kombinasi antara pakar fiskal dan moneter dalam jajaran pimpinan BI seringkali menjadi strategi efektif untuk menghadapi gejolak ekonomi global.

Studi Kasus: Pentingnya Sinergi Kebijakan

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan seringkali menjadi penentu keberhasilan stabilitas ekonomi. Misalnya, saat menghadapi krisis likuiditas atau tekanan inflasi, keputusan yang cepat dan terintegrasi antara kebijakan suku bunga (moneter) dan defisit anggaran (fiskal) mampu meredam gejolak pasar.

Jika dilihat dari data riset terbaru mengenai ekonomi makro, konsistensi kebijakan antara dua lembaga ini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor asing. Kehadiran figur yang memahami tata kelola anggaran negara di BI dapat memperkuat narasi kestabilan ekonomi makro di mata internasional.

Pengajuan nama-nama ini bukan hanya soal pergantian jabatan, melainkan strategi dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh. Setiap keputusan yang diambil di level pimpinan BI akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan iklim investasi. Oleh karena itu, proses seleksi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan kesehatan finansial negara. Mari kita kawal bersama proses ini untuk memastikan kandidat terbaik memimpin bank sentral, guna menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page