Andre Rosiade Kunjungi BWSS V Padang untuk Percepat Pemulihan Pasca Bencana

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengunjungi kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang di Jalan Khatib Sulaiman, Sumatera Barat. Kunjungan kerja ini bertujuan mempercepat pemulihan infrastruktur sungai dan irigasi pasca bencana hidrometeorologi di Sumbar, serta menyinkronkan perencanaan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai triliunan rupiah.

Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh seluruh usulan anggaran strategis BWSS V, mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran besar sebagai bukti kehadiran negara bagi masyarakat Sumbar pascabencana. “Total anggaran infrastruktur yang disiapkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp 18,3 triliun, dengan porsi signifikan dialokasikan untuk sektor sumber daya air,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2025).

Secara rinci, penanganan sungai dilakukan melalui beberapa skema. Anggaran tanggap darurat sebesar Rp 300 miliar digunakan untuk penanganan cepat di titik-titik kritis. Selanjutnya, program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) normalisasi sungai membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,4 triliun untuk menangani 43 sungai di Sumbar. Sementara itu, sektor irigasi diusulkan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp 1,1 triliun.

Dari total 34 sungai yang masuk kategori terdampak bencana berat, Andre menyebutkan 25 sungai di antaranya telah tertangani dan saat ini berada di jalur yang sesuai dengan rencana. Sisanya 18 sungai juga sedang dikerjakan. Andre juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan Batang Anai di Padang Pariaman yang dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Menurut Andre, normalisasi Batang Anai dari hulu hingga hilir menjadi prioritas nasional karena menyangkut perlindungan objek vital dan konektivitas Sumbar.

Andre menegaskan kesiapannya menjadi penghubung langsung dengan pemerintah pusat guna mempercepat proyek-proyek yang kerap terhambat persoalan birokrasi maupun kendala teknis di lapangan. Ia juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan klasik pembangunan infrastruktur di Sumbar. Ia meminta jajaran BWSS V lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tidak ragu melaporkan kendala yang dihadapi. Andre menegaskan siap turun tangan langsung berkomunikasi dengan kepala daerah agar persoalan lahan tidak menghambat pemanfaatan anggaran besar yang telah disiapkan negara.

Menutup kunjungannya, Andre menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, BWSS, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan Sumbar. Ia menekankan anggaran triliunan rupiah yang telah disiapkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan catatan seluruh pihak bergerak cepat, solid, dan tidak terjebak pada hambatan administratif yang berlarut-larut.

Sementara, Kepala BWSS V Padang Naryo Widodo memaparkan analisis teknis terkait bencana hidrometeorologi ekstrem yang terjadi pada November 2025. Naryo menjelaskan curah hujan ekstrem hingga 240 milimeter (mm) per hari akibat siklon tropis menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di 11 wilayah Sumbar. Naryo menyoroti kondisi kritis Batang Kuranji yang mengalami penurunan fungsi hingga 48%. Daya tampung sungai tersebut menyusut dari 189 menjadi 98 meter kubik (m2) per detik akibat sedimentasi masif dan kerusakan lahan di bagian hulu. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BWSS V merencanakan pembangunan sabo dam sebagai upaya menahan laju sedimen.

Terkait progres di lapangan, Naryo melaporkan dari 34 sungai terdampak bencana, sebanyak 25 sungai telah ditangani dengan progres fisik melampaui 50%. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala kekurangan 48 unit alat berat dari total kebutuhan 105 unit untuk mengoptimalkan penanganan di 101 titik kerusakan. Secara finansial, Naryo merinci total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 4,8 triliun. Anggaran tersebut mencakup Rp 300 miliar untuk tanggap darurat, Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi normalisasi 43 sungai, serta Rp 1,1 triliun melalui skema Inpres Irigasi 2025. Proyek prioritas meliputi pengamanan Batang Anai di kawasan BIM, serta pembangunan tanggul dan jetty di Batang Ulakan, Padang Pariaman. Selain penanganan darurat, BWSS V juga menyiapkan langkah rehabilitasi jangka panjang, termasuk pembangunan tanggul dan jetty di Batang Ulakan untuk mengatasi sedimentasi muara. Di kawasan Batu Busuk dan hulu Batang Kuranji, balai merencanakan pembangunan check dam atau sabo dam tambahan guna mengendalikan sedimen serta melindungi infrastruktur jembatan dari ancaman banjir di masa mendatang.

Pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Barat menunjukkan komitmen serius pemerintah dengan anggaran yang masif, namun tantangan utama seringkali terletak pada koordinasi lapangan dan percepatan penyelesaian masalah lahan. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan birokrasi daerah menjadi kunci utama agar dana triliunan rupiah tersebut tidak hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan benar-benar memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat. Masyarakat diajak untuk terus mengawal proses ini, memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap proyek, sehingga Sumatera Barat bangkit lebih kuat dan siap menghadapi tantangan iklim di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page