Prancis Dikabarkan Bakal Menolak Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Prancis telah memutuskan untuk menolak undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan ini disampaikan oleh sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron, menyoroti kekhawatiran serius mengenai cakupan mandat dewan tersebut.

Menurut laporan AFP pada Senin, 19 Januari 2026, dewan ini awalnya dibentuk untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza pasca-perang. Namun, tinjauan terhadap piagam dewan menunjukkan bahwa perannya tidak terbatas pada wilayah pendudukan Palestina saja. “Piagamnya melampaui kerangka kerja Gaza semata,” ujar sumber tersebut. Hal ini memicu pertanyaan besar terkait penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menurut Prancis tidak boleh diragukan.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis menegaskan kembali komitmennya pada organisasi dunia itu. Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa PBB tetap menjadi landasan multilateralisme efektif, di mana hukum internasional dan kedaulatan negara diutamakan dibanding politik kekuasaan. Saat ini, pemerintah Prancis sedang meninjau kerangka hukum yang diusulkan bersama mitra-mitranya, dengan menyatakan kekhawatiran bahwa “proyek ini melampaui situasi di Gaza”. Meski demikian, sumber dekat Presiden Macron menegaskan bahwa Prancis tetap sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza dan solusi politik yang kredibel bagi Palestina dan Israel.

Analisis Dinamika Diplomasi Timur Tengah

Keputusan Prancis ini menggambarkan ketegangan yang terus berlangsung antara pendekatan unilateral yang kerap diambil Amerika Serikat dengan prinsip multilateralisme yang dipegang teguh oleh kekuatan Eropa. Dalam lanskap geopolitik saat ini, Prancis konsisten memposisikan diri sebagai penjaga tatanan internasional berbasis hukum. Penolakan ini bukan sekadar menolak proyek rekonstruksi Gaza, melainkan bentuk perlawanan terhadap upaya pengabaian institusi PBB yang kerap terlihat dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump.

Dari sudut pandang kemanusiaan, situasi Gaza tetap membutuhkan perhatian mendesak. Data terbaru menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur di Gaza memerlukan dana rekonstruksi yang sangat besar, namun tanpa mekanisme PBB yang inklusif, bantuan tersebut berisiko terdistorsi oleh kepentingan politik tertentu. Prancis memahami bahwa legitimasi bantuan internasional hanya bisa dipertahankan melalui koordinasi dengan PBB. Jika Dewan Perdamaian Gaza beroperasi di luar kendali PBB, khawatirnya, hal ini bisa menciptakan preseden berbahaya bagi penyelesaian konflik di wilayah konflik lainnya.

Implikasi Global dan Tantangan Multilateralisme

Momen ini menjadi studi kasus penting tentang bagaimana negara-negara Eropa merespons inisiatif AS yang berseberangan dengan norma internasional. Prancis menunjukkan bahwa komitmen pada perdamaian harus sejalan dengan prinsip kedaulatan dan hukum. Tanpa kerangka kerja yang jelas yang diakui secara internasional, upaya rekonstruksi Gaza bisa berujung pada intervensi yang tidak transparan.

Bagi pembaca, penting untuk memahami bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan narasi dan kepentingan geopolitik. Kita diajak untuk kritis melihat setiap proposal perdamaian: siapa yang mengusung, bagaimana mekanismenya, dan apakah prinsip keadilan universal dijunjung tinggi. Keberanian Prancis untuk menolak tawaran dari negara adidaya demi menjaga integritas institusi global adalah pengingat bahwa suara keadilan harus tetap bersuara, meski harus berdiri sendiri.

Perdamaian sejati tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh atau berpihak pada satu kepentingan semata. Kita perlu terus mendukung setiap upaya yang menempatkan kemanusiaan dan hukum internasional sebagai prioritas utama. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya melihat konflik dari permukaan, tetapi juga memahami akar masalah dan berani mempertahankan prinsip, sekalipun itu berarti menolak tawaran yang tampak menggiurkan namun mengabaikan keadilan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan