Saksi Bongkar Nadiem Lebih Pilih Figur Bukan Ahli untuk Jabatan Dirjen

Jaksa menampilkan berita acara pemeriksaan milik Jumeri, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Paudasmen Kemedibudristek. Dokumen tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat eks Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Dalam BAP tersebut, terungkap bahwa Nadiem disebutkan memilih sosok yang bukan berasal dari kalangan ahli pendidikan untuk menempati posisi strategis di kementerian.

Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 19 Januari 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Nadiem hadir sebagai terdakwa dalam sidang tersebut. Jumeri membenarkan seluruh isi keterangannya yang tertuang dalam dokumen BAP.

“Di sana terdapat pernyataan Saudara pada poin keempat. Saudara menyatakan, ‘Saya diminta menjabat sebagai Dirjen PDM Kemendikbudristek dengan alasan Nadiem Makarim mencari individu yang bukan ahli di bidang pendidikan, melainkan berasal dari sekolah tertentu dan dari daerah untuk menduduki posisi Dirjen’. Apakah pernyataan ini benar?” tanya jaksa penuntut. “Benar,” sahut Jumeri.

Jumeri mengungkapkan bahwa dirinya telah tergabung dalam grup WhatsApp Paudasmen jauh sebelum resmi menjabat sebagai Dirjen. Grup tersebut rupanya digunakan untuk membahas persiapan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop Chromebook.

“Baik. Tadi Saudara menyebut mulai menjabat sebagai Dirjen Paudasmen pada Juli 2020. Apakah jauh sebelumnya, Saudara pernah diminta oleh Pak Nadiem untuk bertemu dengan Jurist Tan dan Fiona, lalu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp Paudasmen?” tanya jaksa. “Ya, pernah. Saya memang tergabung dalam grup tersebut,” jawab Jumeri.

“Apakah di dalam grup itu, padahal Saudara belum menjabat sebagai Dirjen, sudah ada pembicaraan mengenai kegiatan di Direktorat Pendidikan, termasuk pengadaan TIK Chromebook? Benar demikian?” tanya jaksa lagi. “Benar, namun saat itu saya tidak menanggapi karena saya belum memahaminya juga,” jelas Jumeri.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook ketika ia menjabat sebagai Mendikbudristek. Proyek tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun. Nadiem telah mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan, namun hakim menolaknya dan memerintahkan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Pengungkapan fakta bahwa orang nomor satu di kementerian pendidikan itu merekrut pejabat tinggi dari luar kalangan ahli pendidikan menambah deretan pertanyaan publik. Praktik rekrutmen yang tampaknya mengabaikan kompetensi teknis ini diduga kuat menjadi akar masalah dalam pengelolaan proyek bernilai fantastis tersebut. Ketika integritas birokrasi diuji dengan angka triliunan rupiah, keputusan Nadiem memilih sosok yang belum memahami tugasnya menjadi sorotan tajam dalam persidangan.

Analisis sementara menunjukkan pola yang kerap terjadi dalam kasus korupsi proyek pemerintah: keputusan strategis dibuat secara terburu-buru tanpa melalui seleksi kompetensi yang ketat. Dugaan intervensi langsung dari pimpinan tertinggi untuk menempatkan orang kepercayaan, meskipun minim pengalaman di bidang terkait, menjadi preseden buruk. Hal ini menunjukkan adanya indikasi sistemik di mana kepentingan tertentu mengalahkan asas profesionalisme dalam pengelolaan dana publik.

Fakta bahwa saksi yang bersangkutan sudah terlibat dalam pembahasan proyek sebelum resmi menjabat semakin memperkuat dugaan adanya konspirasi atau rekayasa prosedur. Keterlibatan dalam grup WhatsApp diskusi pengadaan barang sebelum memiliki wewenang resmi menimbulkan tanda tanya besar mengenai siapa sebenarnya yang mengendalikan alur proyek ini dari balik layar.

Berbagai temuan di persidangan menggambarkan betapa rapuhnya sistem pengawasan di kementerian tersebut. Ketika mekanisme checks and balances tidak berfungsi optimal, ruang bagi penyalahgunaan wewenang menjadi terbuka lebar. Penggunaan dana negara yang begitu besar harusnya diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Publik kini menantikan keadilan dari proses hukum yang berjalan. Setiap fakta yang terungkap di persidangan harus menjadi cambuk bagi penguatan sistem birokrasi di masa depan. Jangan biarkan uang rakyat hilang percuma hanya karena keputusan yang tidak transparan dan penuh kepentingan. Mari terus kawal proses ini hingga tuntas, karena pengawasan publik adalah senjata ampuh memberantas korupsi.

Baca juga Berita lainnya di News Page