Benturan Kepentingan Khamenei-Pahlavi: Pertaruhan Masa Depan Politik Iran

Dalam beberapa pekan terakhir, situasi di Republik Islam Iran kembali menyita perhatian global akibat gelombang protes skala besar yang pecah di berbagai wilayah sejak penghujung tahun 2025. Awalnya, demonstrasi ini dipicu oleh beban tekanan ekonomi berupa inflasi tak terkendali, anjloknya nilai mata uang, serta krisis biaya hidup. Namun, situasi cepat berubah menjadi luapan kritik terbuka terhadap tatanan politik negara dan sosok tertingginya, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Situasi semakin kompleks dengan munculnya kembali figur oposisi bernama Reza Pahlavi ke permukaan publik. Ia adalah putra mahkota terakhir dari rezim monarki yang terguling dalam Revolusi Islam tahun 1979. Ketegangan antara dua kutub kekuatan ini—simbol kekuasaan teokratis yang berkuasa versus ikon oposisi monarki yang mengusung narasi transisi—mencerminkan friksi ideologis dan politik yang mendalam di dalam masyarakat Iran modern.

Protet yang bermula akhir 2025 tersebut tercatat sebagai salah satu momen dengan eskalasi tercepat dan paling luas dalam beberapa dekade terakhir. Aksi turun ke jalan telah menyebar melintasi lebih dari 30 provinsi, dengan ratusan hingga ribuan kali unjuk rasa terlaporkan terjadi di seluruh penjuru negeri.

Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa langkah tegas pemerintah, termasuk pemutusan akses internet dan represi oleh Garda Revolusi, berdampak pada ribuan korban luka serta nyawa, baik di kalangan pengunjuk rasa maupun aparat keamanan. Meskipun angka resmi berbeda-beda, lembaga pemantau independen memperkirakan jumlah korban jiwa mungkin menyentuh angka ribuan selama periode protes ini berlangsung.

Awalnya, protes ini adalah cerminan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang kian memburuk. Namun, tuntutan ini dengan cepat bergulir menjadi desakan perubahan politik yang lebih luas, termasuk kritik langsung terhadap otoritas Pemimpin Tertinggi. Teriakan slogan “Mati untuk Sang Diktator” bergema di jalanan Tehran dan kota-kota lainnya, menandakan bahwa hasrat rakyat telah melampaui sekadar reformasi ekonomi semata.

Dinamika Oposisi Reza Pahlavi versus Legitimasi Teokratis Ali Khamenei

Di tengah gejolak ini, nama Reza Pahlavi kembali mengemuka di panggung publik dan media internasional sebagai salah satu tokoh oposisi paling dikenal. Pahlavi, yang saat ini menetap dalam pengasingan di luar negeri, adalah putra dari Shah Mohammad Reza Pahlavi, penguasa monarki terakhir Iran sebelum tergulingnya Revolusi Islam 1979. Selama protes yang terjadi, seruannya untuk melakukan demonstrasi besar serta memberikan tekanan terhadap rezim telah memotivasi sebagian pengunjuk rasa, bahkan terdengar teriakan slogan dukungan untuk dirinya di jalanan.

Lebih jauh, Pahlavi telah merilis pernyataan yang secara terbuka menentang kebijakan dan posisi Khamenei. Ia mengutuk keterlibatan pemerintah dalam berbagai konflik regional dan mengajak militer, kepolisian, serta aparat keamanan untuk “berpihak pada rakyat” dan meninggalkan rezim yang menurutnya tidak lagi mewakili kehendak bangsa Iran.

Tak hanya itu, Pahlavi juga telah mempublikasikan rencana transisi yang dikenal sebagai 100-day transition plan. Proposal untuk periode transisi jika rezim Khamenei runtuh ini menunjukkan bahwa oposisi tidak hanya menolak kekuasaan teokratis saat ini, tetapi juga mempersiapkan alternatif pemerintahan yang lebih pluralistik dan demokratis.

Di sisi berlawanan, Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tetap menjadi jantung kekuasaan di Iran. Sistem politik Iran menempatkan posisi ini sebagai otoritas tertinggi negara, jauh di atas presiden, menjadikan legitimasi dan keberlanjutan kekuasaannya sebagai inti dari stabilitas yang dipegang oleh jaringan kekuasaan teokratis.

Menghadapi protes, Khamenei dan para pendukungnya menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dan menolak “campur tangan asing”, sambil mengaitkan perlawanan terhadap rezim secara langsung dengan ancaman eksternal—terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Sejak Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, narasi anti-intervensi asing dan kedaulatan revolusioner telah menjadi pilar ideologis yang menjaga legitimasi Republik Islam terhadap ancaman internal maupun eksternal. Posisi Khamenei sebagai penerus Khomeini sejak 1989 menjadikannya simbol stabilitas, namun sekaligus menjadikannya sasaran kritik ketika legitimasi tersebut dipertanyakan oleh massa yang semakin frustrasi.

Revolusi 1979 dan Bayangan Masa Lalu Monarki

Untuk memahami kedalaman konflik ini, kita perlu menengok kembali pada Revolusi Islam Iran 1979, peristiwa besar yang menggulingkan monarki Pahlavi dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Khomeini. Revolusi itu dipicu oleh kombinasi ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik terhadap pemerintahan Shah yang dianggap otoriter dan pro-Barat.

Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, pekerja, dan kelas menengah perkotaan, berhasil menumbangkan monarki yang telah bertahan lebih dari setengah abad. Namun, sejak saat itu, Iran mengadopsi bentuk pemerintahan yang berdasar pada prinsip teokratis—menguji batas antara agama dan negara dalam struktur kekuasaan politik modern.

Selama beberapa dekade, rezim ini tetap relatif stabil meskipun berhadapan dengan sanksi internasional, konflik regional, dan tantangan internal lainnya. Kali ini, gelombang protes 2025–2026 menunjukkan bahwa banyak warga Iran, terutama generasi muda, telah kehilangan kepercayaan pada rezim yang ada dan mempertanyakan warisan teokrasi yang lahir dari revolusi itu.

Dalam konteks ini, figur Reza Pahlavi menghadirkan simbol yang kompleks. Bagi sebagian orang, ia bukan hanya representasi monarki masa lalu, melainkan peluang untuk memikirkan kembali identitas dan masa depan politik Iran di luar struktur yang telah membelenggu negara sejak 1979. Namun bagi yang lain, nostalgia akan monarki atau dukungan terhadap Pahlavi juga dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana sejarah monarki dahulu dijalankan dan apakah model pemerintahan itu mampu menjadi alternatif yang sah bagi banyak elemen masyarakat modern Iran.

Sementara konflik internal terus bergolak, dinamika internasional turut memperumit situasi. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan anggota G7, telah menekankan kecaman terhadap tindakan keras pemerintah Iran dan ancaman sanksi lebih lanjut jika kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak dihentikan. Beberapa pejabat AS bahkan menyatakan dukungan kepada rakyat Iran dan mengancam tindakan lebih jauh jika represi meningkat.

Namun demikian, hubungan Barat dengan Reza Pahlavi juga tidak tanpa kontroversi, khususnya terkait persepsi tentang peran kekuatan luar dalam menentukan masa depan Iran. Sementara Pahlavi sendiri memanfaatkan dukungan diaspora dan simpati global untuk memperkuat posisinya, rakyat Iran di dalam negeri seringkali menunjukkan preferensi mereka sendiri yang kompleks—antara aspirasi demokratis, kedaulatan nasional, dan skeptisisme terhadap intervensi asing.

Sehingga ketegangan antara Ali Khamenei dan Reza Pahlavi pada dasarnya mencerminkan konfrontasi antara dua visi masa depan Iran—satu yang mempertahankan struktur teokratis yang didirikan setelah Revolusi Islam 1979 dan satu lagi yang mencari perubahan fundamental, baik melalui restorasi simbolik monarki atau transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka.

Gelombang protes yang melanda negara sejak akhir 2025 menandai titik kritis bagi legitimasi rezim yang telah berkuasa lebih dari empat dekade dan membuka kembali pertanyaan besar tentang identitas politik Iran, kedaulatan rakyat, serta peran aktor domestik serta internasional dalam menentukan arah negara.

Apapun hasil akhirnya, konflik ini bukan hanya sebuah pertarungan antara dua figur—Khamenei dan Pahlavi—tetapi juga pertarungan antara narasi sejarah lama dan aspirasi baru rakyat Iran untuk menentukan nasib mereka sendiri di abad ke-21.

Analisis dan Data Kontemporer

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa krisis di Iran tidak hanya bersifat politis, namun telah merembet ke sektor vital lainnya. Data riset terbaru dari lembaga analisis geopolitik mencatat bahwa sentimen anti-pemerintah semakin menguat di kalangan generasi Z (lahir antara 1997-2012), yang kini menjadi mayoritas populasi Iran. Kelompok usia ini, yang tumbuh di era digital, lebih terbuka terhadap informasi global dan cenderung menolak narasi tunggal yang disajikan oleh pemerintah.

Sebuah studi kasus menarik terjadi di kota Tabriz, di mana aksi mogok massal pedagang dan pekerja sektor layanan publik berhasil memperlambat roda perekonomian lokal. Fenomena ini menjadi preseden baru bahwa resistensi sipil di Iran kini mengadopsi strategi yang lebih terorganisir, berbeda dengan protes spontan di masa lalu. Mereka memanfaatkan jaringan komunikasi bawah tanah untuk mengoordinasikan aksi, meskipun pemerintah gencar melakukan pemutusan internet.

Jika kita menyederhanakan konflik ini, inti masalahnya adalah pertarungan antara kekuasaan mutlak yang terpusat pada satu figur versus keinginan masyarakat untuk memiliki kebebasan berekspresi dan keadilan sosial. Sistem teokratis yang kaku sulit beradaptasi dengan tuntutan ekonomi global dan kebutuhan generasi muda yang lebih terbuka. Di satu sisi, rezim berusaha mempertahankan stabilitas dengan tangan besi, namun di sisi lain, tindakan tersebut justru memicu semangat perlawanan yang lebih besar.

Peta konflik ini juga diperumit oleh faktor eksternal. Sanksi ekonomi Barat telah melukai perekonomian rakyat kecil, namun elit politik di Teheran justru menggunakan kondisi ini untuk memobilisasi sentimen nasionalis—menyalahkan “musuh luar” atas penderitaan domestik. Namun, retorika ini mulai kehilangan kekuatannya seiring dengan semakin terbukanya akses informasi melalui jaringan ilegal seperti Starlink dan VPN, yang memungkinkan rakyat membandingkan kondisi mereka dengan negara lain.

Sementara itu, posisi Reza Pahlavi di tengah konflik ini bagai dua sisi mata pisau. Bagi sebagian rakyat Iran yang lelah dengan kekakuan teokrasi, ia mewakili harapan perubahan. Namun, bagi yang lain, bayangan masa lalu monarki—yang kerap dicap sebagai rezim otoriter yang bersekutu dengan Barat—menimbulkan kekhawatiran. Apakah transisi yang ia tawarkan akan benar-benar demokratis, atau hanya mengganti satu bentuk kekuasaan absolut dengan yang lain?

Melihat dinamika ini, masa depan Iran tampaknya akan ditentukan oleh kemampuan koalisi oposisi untuk menyatukan visi yang jelas, serta kemampuan rezim saat ini untuk melakukan reformasi struktural sebelum tekanan sosial mencapai titik puncaknya. Jika rezim terus menutup diri dan mengandalkan represi, bukan tidak mungkin gelombang protes ini akan berubah menjadi revolusi yang lebih besar, mengingat luasnya dukungan publik dan kelelahan masyarakat terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Tutup

Konflik yang terjadi di Iran saat ini bukan hanya soal perbedaan dua tokoh, melainkan cerminan dari perjuangan panjang rakyat untuk mendefinisikan ulang identitas bangsa mereka. Setiap langkah yang diambil oleh pemimpin di Teheran maupun aktivis di pengasingan akan membentuk arah sejarah negara tersebut untuk puluhan tahun ke depan. Kini, bola berada di tangan rakyat Iran untuk menentukan apakah mereka akan terus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu atau berani melangkah menuju babak baru yang lebih adil dan merdeka.

Baca juga Berita lainnya di News Page