Mendagri Imbau Dana TKD Rp 10,6 T untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Tidak Disalahgunakan

Pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 10,6 triliun kepada tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar pada Sabtu (17/1/2026), seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito menyatakan bahwa pengembalian dana TKD ini bertujuan untuk menyamakan alokasi anggaran daerah dengan tahun 2025, sehingga totalnya bertambah menjadi Rp 10,6 triliun. Presiden menegaskan komitmennya untuk memulihkan kondisi di ketiga provinsi tersebut, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Tito juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memobilisasi seluruh kekuatan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas, untuk mendukung pemulihan ini.

Meskipun mendapat dukungan penuh dari pusat, pemerintah daerah juga diminta untuk bergerak aktif dan bergotong royong. Tito menyampaikan pesan tegas dari Presiden agar dana TKD yang dikucurkan digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemulihan masyarakat. Beliau mengingatkan agar tidak ada penyelewengan dana bencana, karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan pidana, tanggung jawab kepada Tuhan, serta tindakan tidak berperikemanusiaan yang menari-nari di atas penderitaan rakyat.

Secara rinci, alokasi dana yang dikembalikan adalah Rp 1,6 triliun untuk Aceh yang mencakup 23 kota dan kabupaten, Rp 6,3 triliun untuk Sumatera Utara yang mencakup 33 kota dan kabupaten, serta Rp 2,7 triliun untuk Sumatera Barat yang mencakup 19 kabupaten dan kota. Dana ini diharapkan dapat digunakan sesuai kebutuhan lokal seperti perbaikan jalan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, dan pembersihan lingkungan. Tito menegaskan akan mengawal proses transfer ini bersama Menteri Keuangan agar dananya segera cair.

Pemberian dana ini dilakukan secara merata tanpa terkecuali bagi seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut. Tito menjelaskan bahwa meskipun tidak semua wilayah terdampak banjir secara fisik, mereka tetap merasakan dampak sosial dan ekonomi. Contohnya adalah Banda Aceh yang mengalami inflasi karena adanya perpindahan korban, serta Gunung Sitoli yang mencatat inflasi tertinggi di Indonesia akibat terganggunya pasokan logistik dari Kota Sibolga yang terdampak lumpur dan putusnya akses jalan.

---

Analisis dan Data Tambahan

Keputusan pemerintah pusat mengucurkan dana Rp 10,6 triliun merupakan respons krisis yang signifikan mengingat besarnya kerugian infrastruktur dan ekonomi pasca-bencana. Dari perspektif manajemen bencana, pendekatan “merata” ini mencoba mengatasi efek domino ekonomi, di mana wilayah yang tidak terdampak banjir langsung namun tergantung pada pusat logistik (seperti Nias yang tergantung pelabuhan Sibolga) tetap memerlukan dukungan untuk menstabilkan harga barang.

Data terbaru dari BPS (Badan Pusat Statistik) seringkali menunjukkan bahwa inflasi di wilayah terdampak bencana cenderung melonjak drastis dalam bulan-bulan pertama pasca-bencana. Penyaluran dana yang cepat sangat krusial untuk mencegah krisis pangan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Namun, tantangan terbesar tetap pada tata kelola dana (good governance). Transparansi penggunaan anggaran harus diawasi ketat agar dana yang masif ini benar-benar menyentuh sektor riil, bukan hanya terserap oleh birokrasi.

Studi Kasus: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Sebuah studi kasus menarik terjadi di Gunung Sitoli dan Sibolga. Meskipun keduanya tidak menjadi episenter longsor, data menunjukkan bahwa inflasi mereka melonjak tinggi. Mengapa? Karena Sibolga adalah pintu masuk logistik utama ke Kepulauan Nias. Ketika jalan terputus akibat lumpur, pasokan bahan bakar dan makanan terhambat. Akibatnya, harga di Sibolga naik, dan efek ini merambat ke Gunung Sitoli. Ini membuktikan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya fokus pada lokasi bencana fisik, tetapi harus mencakup jalur logistik regional. Dana Rp 6,3 triliun untuk Sumut harus dialokasikan tidak hanya untuk perbaikan jalan rusak, tetapi juga untuk memperkuat cadangan pangan di daerah penyangga seperti Sibolga.

Infografis Sederhana: Alur Penyaluran Dana Bencana

Bayangkan sebuah diagram alur sederhana:

1. Sumber Dana: APBN (Pemerintah Pusat) & Dana Transfer Daerah (TKD).
2. Volume: Rp 10,6 Triliun (Total).
3. Destinasi:
   • Aceh (13%): Fokus pada normalisasi sungai dan relokasi pemukiman.
   • Sumut (60%): Fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak akibat longsor.
   • Sumbar (27%): Fokus pada drainase kota dan pembersihan lumpur.
4. Pemicu Efek Domino: Putusnya akses jalan di Sibolga menyebabkan inflasi di Nias (Studi Kasus).
5. Pencegahan Penyelewengan: Pengawasan bersama Mendagri dan Menkeu.

Pemulihan bencana adalah maraton, bukan sprint. Dana triliunan rupiah hanya menjadi solusi jika mengalir deras ke saluran yang tepat, menyembuhkan luka fisik bangunan dan luka ekonomi masyarakat. Mari kita awal bersama agar setiap rupiah bantuan benar-benar menjadi harapan, bukan sekadar angka di atas kertas. Jangan biarkan penderitaan rakyat menjadi komoditas, tetapi jadikan pemulihan ini sebagai bukti bahwa negara hadir untuk melindungi segenap rakyatnya tanpa terkecuali.

Baca juga Berita lainnya di News Page