Delegasi Parlemen AS Nyatakan Dukungan Penuh untuk Greenland dalam Kunjungan ke Denmark

Delegasi bipartisan parlemen Amerika Serikat (AS), yang terdiri dari perwakilan Partai Demokrat dan Partai Republik, mengadakan kunjungan resmi ke Kopenhagen, ibu kota Denmark, pada Jumat (16/1) waktu setempat. Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman Presiden Donald Trump terkait rencana penguasaan Greenland.

Dalam beberapa waktu terakhir, Trump secara konsisten melontarkan wacana untuk mengambil alih Greenland, sebuah pulau strategis di kawasan Arktik yang statusnya merupakan wilayah otonomi di bawah Kerajaan Denmark. Alasan utama yang diungkapkan Trump adalah kebutuhan AS terhadap Greenland untuk memperkuat pertahanan keamanan nasional negaranya. Namun, kunjungan delegasi parlemen AS ini menegaskan bahwa narasi yang disampaikan oleh Presiden Trump sama sekali tidak mencerminkan aspirasi atau keinginan mayoritas rakyat Amerika Serikat.

Menurut laporan AFP pada Sabtu (17/1/2026), sebanyak 11 anggota Kongres AS melakukan pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, serta Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, selama berada di Kopenhagen. Kunjungan ini dilakukan dua hari setelah pertemuan tingkat tinggi digelar di Washington DC, di mana otoritas Denmark menyebut terjadi “ketidaksepakatan mendasar” mengenai masa depan Greenland antara kedua negara.

Selain bertemu dengan kepala pemerintahan, delegasi AS juga dijadwalkan untuk berinteraksi dengan anggota parlemen Denmark serta melakukan pertemuan dengan para pemimpin bisnis di kantor asosiasi pengusaha Denmark, Dansk Industri, pada Jumat (16/1) siang. Senator Partai Demokrat, Dick Durbin, menegaskan kepada wartawan lokal bahwa kunjungan ini adalah wujud solidaritas bipartisan terhadap rakyat Denmark dan Greenland.

“Kami menunjukkan solidaritas bipartisan dengan rakyat negara ini dan dengan Greenland. Mereka telah menjadi teman dan sekutu kami selama beberapa dekade,” ujar Durbin. Ia menambahkan, “Kami ingin mereka mengetahui bahwa kami sangat menghargai hal tersebut. Dan pernyataan yang dibuat oleh presiden tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh rakyat Amerika.”

Delegasi ini turut mengikutsertakan Senator Chris Coons, Peter Welch, dan Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat, serta Senator Thom Tillis dan Lisa Murkowski dari Partai Republik. Beberapa anggota DPR AS juga ikut serta, di antaranya Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs, dan Sarah McBride. Delegasi diagendakan berada di Kopenhagen hingga Sabtu (17/1) sebelum melanjutkan perjalanan ke Davos, Swiss, untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia.

Di tengah kunjungan diplomatik ini, Presiden Trump bersikeras bahwa kepemilikan Greenland penting bagi AS karena lokasinya yang strategis dan kekayaan sumber daya mineralnya. Trump juga mengkritik Denmark dengan tuduhan bahwa mereka tidak cukup aktif dalam menjamin keamanan pulau tersebut, khususnya dari ancaman Rusia dan China yang disebutnya meningkatkan aktivitas di wilayah Arktik. Menanggapi hal ini, Denmark dan Greenland secara tegas menolak proposal pembelian tersebut dan menegaskan kembali kedaulatan penuh Denmark atas wilayah Greenland.

Mengutip data dari Council on Foreign Relations, Greenland memang memiliki posisi vital di jalur pelayaran Arktik dan menyimpan potensi sumber daya mineral besar yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, dari sisi geopolitik, wacana akuisisi ini memicu respons sensitif dari negara-negara tetangga seperti Rusia dan China. Sebagai contoh, Rusia telah memperkuat pangkalan militernya di wilayah utara, sementara China gencar melakukan penelitian ilmiah di Arktik. Situasi ini menunjukkan bahwa Greenland bukan hanya menjadi rebutan ekonomi, tetapi juga medan pertarungan pengaruh strategis antara kekuatan besar dunia.

Melihat dinamika ini, kunjungan delegasi bipartisan AS ke Denmark menjadi sinyal kuat bahwa isu Greenland bukan hanya soal kebijakan eksekutif Presiden Trump, melainkan juga menjadi perhatian serius legislatif AS. Langkah ini menunjukkan bahwa mekanisme check and balance di Amerika Serikat tetap berjalan, di mana parlemen berusaha meredam ketegangan diplomatik yang mungkin muncul akibat pernyataan presiden. Dukungan bipartisan ini juga mengisyaratkan bahwa hubungan transatlantik antara AS dengan Eropa, khususnya Denmark, tetap dijaga meskipun ada tekanan dari Gedung Putih.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kedaulatan wilayah dan diplomasi yang inklusif. Di tengah persaingan global, keputusan sepihak oleh satu pemimpin seringkali tidak mencerminkan kehendak seluruh bangsa. Solidaritas yang ditunjukkan parlemen AS kepada Greenland mengingatkan kita bahwa dalam politik internasional, aliansi yang kuat dibangun tidak hanya pada kepentingan sesaat, tetapi pada prinsip saling menghormati kedaulatan dan keberlanjutan hubungan diplomatik. Kita harus terus waspada terhadap dinamika geopolitik yang berubah cepat, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global melalui diplomasi yang cerdas dan berdaulat.

Baca juga Berita lainnya di News Page