Guru di Jambi Dikeroyok Siswa, PGRI Soroti Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik

Di Jambi, Agus Saputra, seorang pengajar di SMK setempat, menjadi korban kekerasan fisik oleh sekelompok siswanya. Menanggapi insiden ini, Unifah Rosyidi, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyoroti urgensi pengesahan Undang-undang Perlindungan Guru. Menurut Unifah, regulasi tersebut bukan hanya melindungi guru, namun juga menjaga martabat seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, orang tua, hingga kepala sekolah, serta memberantas tindakan perundungan.

Unifah menilai bahwa kasus yang menimpa Agus mencerminkan kebesaran hati para pendidik di Indonesia. Meskipun menjadi korban, guru-guru cenderung memilih untuk melindungi siswa mereka. Namun, komunikasi yang efektif tetap diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini. Ia menambahkan bahwa siswa juga harus bisa mengendalikan emosi mereka. PGRI berencana memberikan pendampingan hukum kepada Agus untuk melakukan mediasi, bertujuan agar masyarakat dan orang tua memahami niat Agus yang tidak berniat melukai muridnya. Agus sendiri memilih untuk tidak menempuh jalur hukum karena ia sadar dirinya adalah seorang pendidik yang harus membimbing anak-anak dengan hati lapang.

Insiden pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa, 13 Januari, di lingkungan sekolah saat jam kegiatan belajar berlangsung. Aksi ini sempat terekam video dan menjadi viral di media sosial. Dalam salah satu video terlihat Agus mengacungkan celurit untuk membubarkan kerumunan siswa. Kronologi bermula saat Agus mendengar salah satu siswa meneriakkan kata-kata tidak pantas kepadanya. Agus kemudian masuk ke kelas dan meminta yang bersangkutan mengaku, namun siswa tersebut malah menantang, sehingga Agus refleks menampar wajahnya. Agus menegaskan tindakannya sebagai bentuk pendidikan moral, meskipun akhirnya memicu kemarahan siswa dan melibatkan mediasi guru lainnya.

Di sisi lain, beberapa siswa mengklaim bahwa Agus telah memulai konflik dengan menghina salah satu murid menggunakan kata ‘miskin’. Agus membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ucapannya dimaksudkan sebagai motivasi. Ia menyampaikan agar siswa yang kurang mampu tidak bertingkah sembarangan, bukan bermaksud mengejek.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akhirnya memberikan sanksi tegas terkait insiden ini. Agus Sapura resmi diberhentikan dari statusnya sebagai guru honorer di SMK Negeri 2 Jambi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Agus Tianur, menyatakan pemberhentian ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang membuktikan Agus terlibat dalam penganiayaan terhadap muridnya. Sanksi ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kode Etik Guru, yang dengan tegas melarang guru melakukan kekerasan fisik terhadap siswa.

Selain pemberhentian, Agus juga diminta untuk membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Proses pemberhentian ini melibatkan koordinasi dengan sekolah, komite sekolah, serta perwakilan orang tua siswa yang menjadi korban. Dinas Pendidikan juga memberikan pendampingan psikologis kepada siswa yang menjadi korban, mengingat dampak trauma yang mungkin timbul akibat kejadian tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian nasional dan memicu diskusi hangat mengenai batasan pendidikan disiplin dan kekerasan. Banyak pihak menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik di sekolah, di mana fokus utamanya adalah pemulihan hubungan dan pembelajaran bagi semua pihak, bukan sekadar hukuman. Diskusi ini semakin relevan mengingat maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar yang seringkali berujung pada konflik fisik.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan di lingkungan sekolah dalam beberapa tahun terakhir, meskipun angka pastinya seringkali sulit diverifikasi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, dan pemerintah, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan kondusif.

Intervensi pemerintah melalui regulasi dan sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Namun, pendekatan preventif melalui penguatan karakter, bimbingan konseling, dan komunikasi efektif antara guru dan siswa tetap menjadi kunci utama. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang disiplin tanpa kekerasan.

Kita harus menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Kekerasan, entah dari pihak guru maupun siswa, tidak pernah menjadi solusi yang tepat. Mari bersama-sama membangun budaya saling menghormati dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Setiap konflik sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik, asalkan kita mau membuka diri dan berkomunikasi dengan jujur. Jadilah bagian dari solusi, bukan sebagian dari masalah, demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah dan humanis.

Baca juga Berita lainnya di News Page