Aksi Unjuk Rasa Buruh Menuju Gedung DPR, Arus Lalin Masih Terpantau Lancar

Gedung DPR/MPR RI di Jakarta menjadi saksi bisu bagi kedatangan gelombang massa buruh yang terus berdatangan pada Senin (22/9/2025) pagi. Sekitar pukul 11.10 WIB, kawasan Jalan Gatot Subroto mulai dipadati oleh rombongan pekerja dari berbagai elemen. Meski lalu lintas masih berjalan normal, suasana mulai memanas dengan kehadiran atribut organisasi seperti bendera KSPI dan Partai Buruh yang berkibar di sekitar lokasi.

Kehadiran Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh turut memantik perhatian. Di tengah kerumunan, terparkir dua unit mobil komando yang menjadi pusat kegiatan. Untuk menghangatkan semangat massa, beberapa lagu patriotik seperti ‘Buruh Tani’ diputar secara bergantian. Aparat kepolisian terlihat siaga memantau arus kendaraan di sekitar Gedung DPR, memastikan situasi tetap kondusif meskipun gelombang demonstran terus mengalir.

Dalam orasinya, Said Iqbal menyuarakan empat tuntutan utama yang menjadi fokus aksi kali ini. Poin krusial pertama adalah desakan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026. Mereka menuntut agar angka upah disesuaikan dengan 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dipatok pada nominal Rp5,89 juta per bulan. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang berada di atas angka KHL tersebut.

Tuntutan tak berhenti di situ. Massa aksi juga menyoroti kebijakan di Jawa Barat, khususnya terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Mereka meminta agar kebijakan tersebut direvisi dan dikembalikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota di masing-masing wilayah. Di sisi legislasi, mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Isu politik lokal juga tak luput dari sorotan. Said Iqbal menegaskan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan melalui mekanisme DPRD. Alasannya, hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Menurutnya, skema pemilihan seperti itu justru berpotensi merugikan rakyat, termasuk kalangan buruh yang seharusnya mendapat hak suara langsung.

Analisis dan Data Tambahan:

Dinamika yang terjadi di depan Gedung DPR ini sebenarnya adalah cerminan dari ketidakpastian ekonomi global yang turut mempengaruhi struktur upah di dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi pada kuartal III 2025 terutama didorong oleh kenaikan harga pangan dan tarif transportasi. Hal ini memperkuat argumen buruh mengenai urgensi penyesuaian upah minimum berdasarkan KHL yang realistis, bukan hanya sekadar angka statistik semata.

• Studi Kasus Kebijakan Upah: Di negara-negara dengan ekonomi maju seperti Jerman, sistem negosiasi upah sektoral (serupa dengan UMSK) dilakukan melalui serikat pekerja dan asosiasi pengusaha secara ketat tanpa intervensi langsung pemerintah. Model ini menciptakan stabilitas hubungan industrial karena kedua belah pihak merasa memiliki kepentingan yang sejalan. Sementara di Indonesia, intervensi pemerintah seringkali dianggap tidak mewakili kondisi riil di lapangan.
• Tren Global Ketenagakerjaan: Sebuah laporan organisasi buruh internasional (ILO) tahun 2024 menyoroti tren Gig Economy yang mengancam stabilitas pekerja formal. Tuntutan untuk mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru sejatinya untuk mengakomodir bentuk-bentuk kerja baru ini agar hak pekerja tetap terlindungi di era digital.

Perjuangan kaum pekerja hari ini bukan hanya soal angka di slip gaji, melainkan tentang martabat dan kepastian hidup di masa depan. Setiap suara yang bergema di jalanan adalah pengingat bahwa pembangunan nasional harus berpijak pada kesejahteraan rakyatnya. Teruslah bersuara, teruslah bergerak, karena perubahan hanya akan terjadi jika kita berani menuntutnya dengan keras dan terstruktur. Masa depan yang adil bagi buruh Indonesia adalah hak yang tak boleh ditawar.

Baca juga Berita lainnya di News Page