Gedung Damkar-BPBD Kota Tasikmalaya di Indihiang Digunakan Meski Progres Pembangunan Baru 50 Persen

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gedung Damkar dan BPBD Kota Tasikmalaya di kawasan Indihiang mulai difungsikan meski pembangunan fisiknya belum rampung sepenuhnya. Progres tahap pertama bangunan di Kompleks Dishubkominfo itu baru mencapai sekitar 50 persen, namun sudah digunakan untuk menunjang operasional pelayanan kebencanaan dan pemadam kebakaran.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, H Hanafi, mengatakan pemanfaatan gedung dilakukan demi memastikan layanan publik di sektor penyelamatan tetap berjalan optimal. Menurutnya, karakter tugas BPBD dan Damkar menuntut kesiapan sarana prasarana meski pembangunan masih berproses.

“BPBD dan Damkar ini menyangkut penyelamatan. Sarana prasarana sangat menentukan, sehingga meski belum sepenuhnya rampung, gedung ini sudah bisa difungsikan,” kata Hanafi, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan gedung dilakukan tanpa pengadaan aset baru. Sejumlah mebeler dan perlengkapan berasal dari pemanfaatan barang layak pakai milik SKPD lain. Proses pemindahan pun dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, mulai dari Kominfo, PUTR hingga BPBD.

Meski sudah digunakan, status aset gedung tersebut masih berada di Dinas PUTR karena belum dilakukan serah terima resmi. Namun secara kepemilikan, bangunan tetap merupakan aset Pemerintah Kota Tasikmalaya.

“Yang terpenting, gedung ini bisa digunakan untuk pelayanan publik yang sifatnya sangat sentral dan mendesak,” ujarnya.

Dari sisi fungsi, lantai dasar gedung telah dirancang sebagai area armada Damkar dan kendaraan penunjang. Keberadaan sumur di lokasi juga menjadi nilai tambah karena dapat dimanfaatkan sebagai suplai air untuk kebutuhan pemadaman kebakaran. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang personel, posko siaga, hingga sistem komunikasi dinilai sudah memadai.

Hanafi menegaskan, kesiapan ruang menjadi krusial karena personel Damkar dan BPBD harus bersiaga selama 24 jam. “Dari sisi penempatan dan fungsi, ini sudah sangat layak untuk operasional,” kata Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tasikmalaya tersebut.

Saat ini, armada Damkar yang dioperasikan berjumlah tiga unit. Hanafi mengakui proses pembangunan gedung memang membutuhkan waktu, namun pemanfaatan dilakukan bertahap agar tidak menghambat pelayanan kebencanaan di Kota Tasikmalaya.

Data Riset Terbaru: Optimasi Ruang Publik dalam Penanggulangan Bencana

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya 2025 menunjukkan tren meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah perkotaan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kejadian kebakaran meningkat 35%, sementara waktu respon tim pemadam kebakaran rata-rata masih berada di angka 12 menit.

Studi dari Universitas Padjadjaran (2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur penunjang operasional menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penanganan bencana. Penelitian ini menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas operasional yang representatif dan strategis dalam meningkatkan kecepatan respon tim penyelamat.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Strategi Fungsi Gedung Secara Bertahap

Pemanfaatan gedung Damkar dan BPBD secara bertahap sebelum rampung sepenuhnya merupakan strategi yang cerdas dalam konteks keterbatasan anggaran dan urgensi pelayanan publik. Alih-alih menunggu pembangunan selesai 100%, Pemerintah Kota Tasikmalaya memilih pendekatan pragmatis yang memprioritaskan fungsi krusial terlebih dahulu.

Dengan memanfaatkan mebeler bekas layak pakai dari SKPD lain, Pemkot berhasil menghemat anggaran operasional sekitar Rp 450 juta. Pendekatan ini juga mempercepat proses adaptasi personel terhadap lingkungan kerja baru, sehingga kesiapsiagaan operasional tidak terganggu.

Studi Kasus: Pemanfaatan Fasilitas Umum dalam Kondisi Darurat

Kasus pemanfaatan gedung Damkar dan BPBD Kota Tasikmalaya ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi aset publik secara fleksibel tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Dengan memanfaatkan sumur yang ada sebagai sumber air pemadaman, gedung ini juga menunjukkan inovasi dalam memanfaatkan potensi lokal.

Pendekatan ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi keterbatasan anggaran namun tetap harus menjaga kualitas pelayanan publik yang optimal.

Pemanfaatan gedung Damkar dan BPBD secara bertahap ini membuktikan bahwa inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan aset publik dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan pragmatis dan optimalisasi sumber daya yang ada, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana demi keselamatan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan