KPK Selidiki Aliran Dana Korupsi Ade Kunang Menuju Wakil Ketua DPRD Bekasi

Jakarta –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap aliran dana dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Penyelidikan ini juga mencakup aliran uang yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha (ADN).

“Kami juga sedang mengungkap aliran-aliran uang tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti yang dilansir oleh Antara pada Jumat (9/1/2026).

Selain itu, Budi menekankan bahwa pihaknya juga tengah mendalami sejauh mana pengetahuan Aria Dwi Nugraha terhadap proyek-proyek pengadaan yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh pada 2025 dengan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak delapan dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif. Dua dari tujuh orang tersebut termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut.

KPK mengatakan Ade Kuswara dan HM Kunang merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.

Data Riset Terbaru: Menurut data dari Transparency International Indonesia (TII) tahun 2025, sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah masih menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Dalam laporan tersebut, sebanyak 30% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dalam lima tahun terakhir melibatkan proyek-proyek pengadaan di tingkat kabupaten dan kota.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Kasus yang melibatkan Ade Kuswara Kunang ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan pejabat daerah, keluarga, dan pihak swasta. Aliran uang yang mengalir ke berbagai pihak, termasuk anggota DPRD, menunjukkan adanya sistem yang saling menguntungkan. Ini juga menggambarkan bagaimana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan publik.

Studi Kasus: Kasus korupsi di Kabupaten Bekasi ini dapat dijadikan sebagai studi kasus dalam pelatihan anti-korupsi untuk pejabat daerah. Dengan memahami bagaimana aliran uang bekerja dan siapa saja pihak yang terlibat, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap praktik korupsi di masa depan.

Infografis: [Infografis dapat ditambahkan di sini untuk menggambarkan aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, dan proses hukum yang sedang berjalan]

Dengan semakin intensifnya penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat diungkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini merupakan langkah penting dalam memerangi korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Mari bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

(fas/fas)

Baca juga Berita lainnya di News Page