DPRD Tasikmalaya Minta Kontraktor Proyek Pendopo Diblacklist

Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tasikmalaya gagal selesai sesuai jadwal, dan keterlambatan ini dianggap lebih dari sekadar penundaan biasa. Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapa’at, menyerukan agar kontraktor yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya dimasukkan dalam daftar hitam. Ia menegaskan bahwa proyek yang dibiayai APBD harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa kompromi. Apabila tenggat waktu meleset dan target tak tercapai, sanksi tegas justru wajib diterapkan, bukan justru memberi toleransi berkepanjangan.

“Jika kontraktornya tidak bertanggung jawab, ya langsung diblacklist saja. Jangan diberi kesempatan lagi mengerjakan proyek di Tasikmalaya,” ujar Anang, pada Rabu (7/1/2026). Proyek yang seharusnya rampung Desember 2025 terbukti gagal, menunjukkan ketidakmampuan pihak ketiga dalam melaksanakan kontrak. Padahal, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran sesuai rencana. “Anggaran sudah tersedia, tapi pekerjaan tak selesai sesuai waktu—itu jelas kesalahan kontraktor. Tidak ada alasan,” jelasnya.

Meski saat ini Komisi III belum melakukan kunjungan lapangan atau pemanggilan resmi terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Anang memastikan langkah tersebut segera diambil. Pemanggilan dinilai penting untuk mengungkap siapa yang lalai dan harus bertanggung jawab. Tidak hanya kontraktor, pengawasan lemah dari Dinas PUTR juga menjadi sorotan. Ia menekankan bahwa tugas teknis dan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas tersebut. “Pengawasan PUTR juga lalai. Di papan proyek biasanya tertera batas waktu, sekitar 90 hari kerja. Jika melebihi dan dibiarkan, berarti pengawasan tidak berjalan,” kritiknya.

Ironisnya, di lokasi proyek, papan informasi proyek sama sekali tidak ditemukan. Pengerjaan pendopo terkesan misterius, dengan akses yang dibatasi dan area dirantai, seolah menghindari pengawasan publik. “Papan proyek wajib dipasang agar masyarakat tahu durasi pekerjaan. Kalau tidak, publik wajar merasa curiga,” kata Anang. Ia juga menolak kemungkinan adanya perpanjangan kontrak melalui addendum yang melewati tahun anggaran. Anang mengingatkan bahwa denda keterlambatan seharusnya sudah diterapkan sejak akhir Desember.

Data Riset Terbaru:
Sebuah laporan dari Lembaga Kajian Publik (LKP) 2025 menunjukkan bahwa sekitar 68% proyek infrastruktur di daerah mengalami keterlambatan lebih dari 30 hari melewati tenggat. Penyebab utamanya adalah lemahnya koordinasi antara kontraktor dan instansi pengawas, serta minimnya transparansi informasi proyek di lapangan. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, pendopo ini menjadi contoh klasik dari masalah yang kerap terjadi di berbagai daerah.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Proyek yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik justru terlihat tertutup dan tidak terbuka. Padahal, transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Dengan memasang papan informasi, memberi akses terbatas kepada masyarakat, dan menjalankan sistem denda yang tegas, pemerintah bisa menghindari penundaan dan meningkatkan akuntabilitas. Solusi sederhana: aturan jelas, pengawasan ketat, dan sanksi tegas untuk yang melanggar.

Studi Kasus:
Di Kota Batu, Jawa Timur, penerapan sistem denda otomatis berbasis aplikasi digital berhasil mengurangi keterlambatan proyek hingga 40%. Papan informasi proyek dipasang di lokasi, dan publik bisa melacak progres melalui website resmi. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bagaimana transparansi meningkatkan kinerja.

Kesimpulan:
Tasikmalaya harus belajar dari pengalaman daerah lain. Proyek publik bukan hanya soal angka dan timeline, tetapi juga soal kepercayaan. Jika pemerintah serius, mulailah dari transparansi—pasang papan informasi, terapkan denda, dan blacklist kontraktor yang tak bertanggung jawab. Hanya dengan komitmen yang tegas, keterlambatan bisa ditekan, dan kepercayaan publik kembali terbangun. Jadilah bagian dari perubahan—dorong transparansi, minta akuntabilitas, dan jangan biarkan proyek publik menjadi rahasia tersembunyi.

Baca juga Berita lainnya di News Page