Bupati Garut akan segera menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait keterbukaan anggaran daerah

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut akan mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait keterbukaan penggunaan anggaran kepada publik. Instruksi ini disampaikan melalui surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah di Jawa Barat.

Syakur menjelaskan bahwa Pemda Garut akan menyampaikan informasi mengenai realisasi anggaran kepada masyarakat secara transparan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya. Menurutnya, keterbukaan ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Meski demikian, Syakur menegaskan bahwa penyampaian informasi anggaran tidak akan dilakukan secara rinci. Pemda akan menyampaikan gambaran umum mengenai anggaran, seperti jumlah pembangunan yang dilakukan, tanpa masuk ke detail yang terlalu teknis. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran, tetapi tidak harus sampai ke level detail yang sangat mendalam.

Lebih lanjut, Syakur menyebutkan bahwa ada batasan dalam penyampaian informasi kepada publik. Tidak semua hal dapat dibuka secara menyeluruh, dan Pemda akan menyesuaikan porsi informasi yang dianggap perlu untuk disampaikan. Ia juga memastikan akan menginstruksikan para camat dan kepala desa di Kabupaten Garut untuk menerapkan hal serupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan survei Open Government Partnership (OGP) 2024, transparansi anggaran daerah di Indonesia masih berada di level menengah. Hanya 58% dari 514 kabupaten/kota yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan lengkap. Namun, daerah yang menerapkan keterbukaan anggaran secara konsisten menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat hingga 35% dan penurunan pengaduan korupsi sebesar 22%.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Kebijakan transparansi anggaran ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi penguatan akuntabilitas publik. Dengan menyampaikan gambaran umum anggaran, Pemda Garut menerapkan pendekatan “transparansi bertahap” yang memungkinkan masyarakat memahami pengelolaan keuangan tanpa kewalahan oleh data teknis. Pendekatan ini efektif dalam membangun kepercayaan publik sekaligus melindungi informasi sensitif yang memerlukan kerahasiaan.

Studi Kasus:

Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh sukses penerapan transparansi anggaran parsial. Dengan menyajikan infografis anggaran pembangunan infrastruktur secara berkala, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang meningkat dari 45% menjadi 78% dalam tiga tahun terakhir. Pendekatan visual ini memudahkan masyarakat awam memahami alur anggaran tanpa harus memahami istilah teknis keuangan.

Transparansi anggaran bukan tentang membuka semua dokumen, melainkan tentang membangun jembatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dengan komunikasi yang jelas dan terukur, pemerintah daerah bisa menciptakan ekosistem pengawasan publik yang sehat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan meminimalisir ruang untuk penyimpangan. Langkah Garut ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terbuka, dan akuntabel.

Baca juga Berita lainnya di News Page