Pelantikan Kepala Sekolah Tertunda, 29 Calon Kepala Sekolah di Kota Tasikmalaya Masih Menunggu Keputusan

Puluhan calon kepala sekolah (CKS) di Kota Tasikmalaya hingga awal Januari 2026 belum juga dilantik menjadi kepala sekolah definitif. Kondisi ini menjadi sorotan, terlebih daerah lain sudah menuntaskan pelantikan kepala sekolah sejak akhir 2025.

Kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa per 31 Desember 2025 tidak boleh lagi ada pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah. Setiap satuan pendidikan diwajibkan dipimpin kepala sekolah definitif.

Ironisnya, pemerintah pusat telah lebih dulu memfasilitasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi 29 calon kepala sekolah asal Kota Tasikmalaya menggunakan dana APBN. Artinya, dari sisi pembiayaan dan kesiapan SDM, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda pengangkatan.

“Diklat sudah difasilitasi penuh oleh APBN. Harapannya ada percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan dilantik,” ujar seorang guru bersertifikat kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keterlambatan ini pun memicu pertanyaan di kalangan pendidik. Apakah persoalan tersendat di level Dinas Pendidikan, atau justru di lingkaran pengambilan keputusan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Riswan Taufik, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan dari sistem pusat. “Usulan pengangkatan sudah kami sampaikan sejak Desember. Kami juga berkoordinasi dengan BKPSDM agar bisa ikut mendorong realisasi pelantikan kepala sekolah,” tuturnya kepada Radar, Senin (5/1/2026).

Rojab menegaskan, begitu persetujuan resmi diterbitkan oleh Kemendikdasmen melalui KSPSN, pihaknya bersama BKPSDM Kota Tasikmalaya akan segera menindaklanjuti proses pelantikan. “Saat ini masih menunggu persetujuan dari KSPSN. Harapannya, setelah itu turun, pelantikan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, para guru berharap Pemkot Tasikmalaya tidak berlama-lama merampungkan proses tersebut. Selain menyangkut kepastian karier, keberadaan kepala sekolah definitif dinilai krusial untuk menjaga stabilitas manajemen sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tasikmalaya.

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Desember 2025, masih terdapat 4.321 sekolah di Indonesia yang dipimpin oleh Plt kepala sekolah. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.647 sekolah. Namun, angka ini masih jauh dari target pemerintah untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh kepala sekolah definitif.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Keterlambatan pelantikan kepala sekolah di Kota Tasikmalaya mencerminkan adanya hambatan dalam birokrasi pendidikan. Padahal, dari sisi kesiapan SDM dan pembiayaan, pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas manajemen sekolah dan berdampak pada kualitas pendidikan.

Studi Kasus:

Di Kabupaten Bandung, proses pelantikan kepala sekolah berhasil diselesaikan pada akhir Desember 2025. Pemerintah daerah tersebut melakukan koordinasi intensif antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk memastikan proses berjalan lancar. Hasilnya, 156 calon kepala sekolah berhasil dilantik menjadi kepala sekolah definitif.

Infografis:

[Infografis menunjukkan perbandingan jumlah sekolah dengan Plt kepala sekolah di Jawa Barat per Desember 2025: Kota Tasikmalaya (belum diketahui), Kabupaten Bandung (0), Kota Bandung (12), Kabupaten Bogor (8), Kota Bekasi (5)]

Pendidikan adalah fondasi penting bagi masa depan bangsa. Keberadaan kepala sekolah definitif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mari bersama-sama mendorong percepatan pelantikan kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page