Trump Incar Greenland Setelah Venezuela dalam Strategi Ekspansi Global

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kembali menyuarakan ambisinya untuk menguasai Greenland, sebuah wilayah strategis di kawasan Arktik. Pernyataan ini kembali mencuat setelah serangkaian peristiwa geopolitik di Amerika Latin, khususnya penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer AS. Trump menegaskan bahwa kendali atas Greenland merupakan keharusan demi keamanan nasional AS, mengingat posisinya yang vital dalam jalur misil balistik dari Rusia maupun China.

Namun, upaya ini mendapat penolakan keras dari para pemimpin Greenland maupun Denmark. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, tegas menyatakan bahwa aneksasi bukanlah pilihan. Ia menekankan bahwa dialog harus dilakukan melalui saluran diplomatik yang sah dan menghormati hukum internasional. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tekanan atau ancaman. Di sisi lain, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah mana pun dari Kerajaan Denmark.

Masyarakat Greenland sendiri sebagian besar menentang ide ini. Dalam kunjungan BBC ke pulau tersebut pada 2025, terungkap bahwa mayoritas penduduk ingin merdeka dari Denmark, tetapi bukan untuk bergabung dengan AS. Seorang operator tur, Dines Mikaelsen, menyebut gagasan Trump sebagai “ide yang sangat berbahaya”, sementara mantan Perdana Menteri Greenland, Aleqa Hammond, mengkritik Trump karena memperlakukan Greenland seperti barang dagangan.

Sejarah minat AS terhadap Greenland panjang dan kompleks. Pada 1867, setelah membeli Alaska dari Rusia, Menteri Luar Negeri AS William H. Seward sempat bernegosiasi untuk membeli Greenland, tetapi gagal. Pada 1946, AS kembali menawarkan $100 juta—setara sekitar $1,2 miliar hari ini—namun ditolak oleh Denmark. Selama Perang Dunia II, AS menduduki Greenland setelah Nazi Jerman menguasai Denmark, dan membangun pangkalan militer penting, termasuk Thule Air Base (kini Pituffik Space Base), yang hingga kini tetap menjadi mata rantai vital dalam sistem pertahanan AS.

Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, memiliki luas sekitar 2,1 juta km² dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, mayoritas Inuit. Meskipun sebagian besar wilayahnya tertutup es, pulau ini kaya akan sumber daya alam strategis seperti mineral tanah jarang, uranium, dan bijih besi—yang semakin menarik seiring mencairnya es akibat perubahan iklim. Namun, Trump menegaskan bahwa motivasi utama AS bukanlah sumber daya, melainkan keamanan.

Belakangan, ketegangan semakin memanas. Pada Maret 2025, Wakil Presiden AS JD Vance melakukan kunjungan kontroversial ke Greenland, di mana ia menuduh Denmark tidak cukup berinvestasi dalam pertahanan wilayah tersebut. Selain itu, Trump juga menunjuk Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland, yang secara terbuka menyuarakan ambisi aneksasi.

Pangkalan Pituffik menjadi simbol penting bagi AS di kawasan ini. Dari sini, AS dapat mendeteksi dan menghalau ancaman misil balistik dari utara. Marc Jacobsen dari Royal Danish Defence College menjelaskan bahwa rute terpendek misil dari Rusia ke AS melintasi Kutub Utara dan Greenland, sehingga posisi ini menjadi sangat strategis.

Namun, langkah AS ini menimbulkan kekhawatiran di Denmark, sekutu NATO yang selama ini menjalin hubungan erat dengan Washington. Koresponden diplomatik BBC, James Landale, mencatat bahwa pernyataan Trump telah mengejutkan Denmark dan berpotensi merusak hubungan trans-Atlantik.

Di tengah ketegangan ini, masyarakat Greenland terus bersikeras bahwa masa depan mereka harus ditentukan oleh mereka sendiri, bukan oleh kekuatan asing. Mereka menginginkan kemerdekaan, bukan penjajahan baru dalam bentuk lain. Bagi mereka, Greenland adalah milik orang Greenland.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Arctic Institute (2025) menunjukkan bahwa aktivitas militer China dan Rusia di kawasan Arktik meningkat signifikan dalam dekade terakhir, terutama dalam bentuk kapal perang, kapal selam, dan stasiun pengawasan. Laporan ini merekomendasikan AS untuk memperluas kehadiran militer dan diplomasi di Arktik guna menjaga keseimbangan kekuatan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Trump menggunakan narasi keamanan nasional sebagai alasan utama, namun di baliknya terdapat persaingan geopolitik besar atas sumber daya dan jalur pelayaran baru di Arktik. Dengan mencairnya es, jalur laut utara menjadi lebih terbuka, membuka peluang ekonomi dan militer baru. AS khawatir ketinggalan dalam perlombaan ini, terutama jika Rusia dan China semakin mengokohkan posisi mereka.

Studi Kasus:
Pangkalan Pituffik (Thule) adalah contoh nyata bagaimana kepentingan militer AS di Greenland telah ada selama puluhan tahun. Pada 1968, sebuah bom nuklir jatuh dari pesawat B-52 AS di dekat pangkalan ini, menciptakan krisis lingkungan dan politik yang memicu protes besar di Denmark. Insiden ini menunjukkan betapa sensitifnya keberadaan militer AS di wilayah ini.

Infografis (Konsep Visual):

• Peta Greenland dengan rute misil dari Rusia ke AS melalui Kutub Utara
• Perbandingan luas Greenland vs. Indonesia (Greenland: 2,1 juta km², Indonesia: 1,9 juta km²)
• Timeline sejarah klaim AS atas Greenland: 1867, 1946, 2019, 2025, 2026
• Diagram ketergantungan ekonomi Greenland: 90% dari Denmark, 10% dari perikanan dan penambangan

Greenland bukan sekadar wilayah es terpencil—ia adalah kunci strategis di tengah persaingan global abad ke-21. Namun, menyerukan aneksasi dengan cara provokatif bukanlah solusi. Jalan damai, dialog, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat Greenland adalah satu-satunya cara yang dapat diterima dunia. Masa depan Arktik harus dibangun atas dasar kerja sama, bukan dominasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page