Tahap Baru Penyelidikan Kasus Hewan Kurban di Kabupaten Tasikmalaya, Polres Menunggu Hasil Gelar Perkara

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Penyelidikan dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban Idul Adha 2025 di Kabupaten Tasikmalaya masih berjalan. Polres Tasikmalaya saat ini menanti konfirmasi dari Polda Jawa Barat guna melaksanakan gelar perkara.

AKP Ridwan Budiarta, Kasat Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, mengatakan penyidik masih memproses kasus ini. Gelar perkara akan segera dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Polda.

“Kasusnya masih dalam proses. Saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari Polda Jawa Barat untuk pelaksanaan gelar perkara di Polda,” kata AKP Ridwan.

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona

Kasus ini berawal dari laporan dugaan pemerasan yang menyeret nama Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin. Laporan itu diajukan ke Polres Tasikmalaya oleh seorang kontraktor melalui kuasa hukumnya, Firman Nurhakim, pada 11 Agustus 2025.

Laporan itu muncul setelah pemenang tender pengadaan hewan kurban melalui sistem e-katalog ditetapkan. Proyek ini bernilai Rp4,25 miliar, mencakup pengadaan 250 ekor domba, 100 ekor sapi, serta dua ekor sapi jumbo untuk kebutuhan Idul Adha 2025.

Dugaan pemerasan terjadi setelah penentuan pemenang tender. Kontraktor mengaku mendapat sejumlah permintaan di luar kontrak yang dinilai memberatkan dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Salah satu permintaan adalah penyerahan uang sebesar Rp50 juta dengan alasan kompensasi penetapan titik Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Selain itu, ada permintaan penyediaan hewan kurban tambahan di luar spesifikasi kontrak.

Selain itu, kontraktor juga diduga diminta menyerahkan dana sebesar tiga persen dari total nilai proyek atau sekitar Rp126 juta, yang disebut-sebut akan diberikan kepada bupati.

Seiring waktu, desakan agar kasus dugaan pemerasan ini segera dituntaskan kembali menguat. Setelah sebelumnya menjadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kini tuntutan kepastian hukum datang dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT).

KMRT menilai penanganan perkara tersebut terkesan terlalu lama dan belum menunjukkan kejelasan, meskipun kasus ini telah menjadi perhatian publik sejak beberapa bulan terakhir. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar bersikap tegas, transparan, dan profesional.

Menurut data yang dihimpun pada Januari 2026, penanganan kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut anggaran publik yang besar serta melibatkan pejabat daerah. Pemantauan terhadap proses hukum ini terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan media.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) pada Desember 2025 menunjukkan bahwa 78% responden menginginkan penyelesaian kasus ini segera diungkap secara terbuka. Mereka menilai transparansi proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Studi kasus serupa yang terjadi di wilayah lain menunjukkan bahwa penanganan dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali membutuhkan waktu lama. Namun, dengan adanya tekanan publik dan komitmen penegak hukum, kasus-kasus tersebut akhirnya dapat dituntaskan dengan proses hukum yang transparan.

Infografis yang dirilis oleh LK2P menunjukkan bahwa dari 15 kasus serupa yang ditangani di Jawa Barat sejak 2020, 12 kasus berhasil dituntaskan dengan putusan hukum yang jelas. Sisanya masih dalam proses penyidikan atau penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus dugaan pemerasan memang membutuhkan waktu, namun dapat mencapai hasil yang memuaskan jika dilakukan dengan profesional dan transparan.

Proses hukum yang transparan dan profesional sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, terlebih dalam kasus yang melibatkan anggaran publik. Dengan komitmen penegak hukum yang kuat, diharapkan kasus ini dapat segera mencapai titik terang dan memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Mari bersama-sama mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page