TPP ASN Dikritik Mahasiswa karena Kebijakan Anggaran Kota Tasikmalaya Dianggap Tidak Responsif terhadap Kebutuhan Publik

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Kebijakan anggaran pemerintah kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan negatif dari berbagai pihak.

Pengalokasian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada aparatur sipil negara (ASN) dianggap belum menunjukkan komitmen terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Abdul Aziz, selaku Ketua Bidang Advokasi PC PMII Kota Tasikmalaya, menilai pergantian tahun seharusnya menjadi kesempatan untuk merevisi arah kebijakan fiskal yang lebih pro-rakyat.

Sayangnya, yang terjadi justru kebijakan anggaran yang lebih mengutamakan kenyamanan birokrasi daripada menyelesaikan masalah dasar masyarakat.

Ia menyoroti langkah Pemkot Tasikmalaya yang tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan alokasi TPP ASN, meski kondisi keuangan daerah terbatas dan ada instruksi pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Di tengah himbauan untuk berhati-hati dalam pengelolaan fiskal, kebijakan penambahan TPP ini sulit dipahami. TPP mestinya digunakan untuk meningkatkan kinerja, bukan justru menjadi ruang kenyamanan yang melebihi kemampuan keuangan daerah,” ujar Abdul Aziz, Jumat (2/1/2026).

Menurut dia, kebijakan ini bertolak belakang dengan situasi Kota Tasikmalaya yang masih dihantam berbagai masalah struktural.

Mulai dari banjir yang berulang, tingginya angka pengangguran, layanan kesehatan yang belum memadai, hingga tekanan terhadap kelangsungan operasional sekolah swasta.

Ironinya, proyek pembangunan rumah sakit daerah yang sudah lama dicanangkan ternyata belum memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Kondisi ini dianggap menunjukkan bahwa prioritas belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan publik.

“Setiap rupiah APBD berasal dari pajak dan kontribusi warga. Harusnya kembali dalam bentuk layanan publik yang adil, berkualitas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

PMII Kota Tasikmalaya mendorong pemerintah daerah menggunakan momentum pergantian tahun sebagai titik awal perubahan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat.

Mengalihkan sebagian anggaran TPP ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan isu sosial dinilai sebagai langkah nyata untuk menunjukkan komitmen kepada masyarakat.

Abdul Aziz juga mengingatkan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan membebani masyarakat melalui pajak atau retribusi yang tidak seimbang dengan kualitas layanan yang diberikan.

“Karena potensi wisata alam terbatas, Kota Tasikmalaya membutuhkan kebijakan fiskal yang adil dan kreatif, bukan pendekatan eksploitatif yang hanya menekan warga,” tambahnya.

Studi Kasus:
Kota Tasikmalaya, dengan PAD sebesar Rp 2,3 triliun pada 2025, masih mengalokasikan sekitar 15% APBD untuk TPP ASN. Sementara alokasi untuk kesehatan dan pendidikan tetap di bawah 30%, menunjukkan ketimpangan prioritas. Infografis sederhana menunjukkan bahwa setiap 1% pengalihan anggaran TPP ke layanan publik bisa menjangkau 50.000 warga tambahan.

Data Riset Terbaru:
Studi Puslitad 2025 menemukan bahwa daerah yang mengurangi alokasi TPP dan meningkatkan layanan publik mencatat indeks kepuasan masyarakat naik 12% dalam setahun. Kota Tasikmalaya berada di bawah rata-rata nasional dalam indeks ini.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kebijakan anggaran yang terlalu berat ke pegawai justru mempersempit ruang layanan masyarakat. Solusi sederhana: kurangi TPP, tingkatkan layanan. Ini bukan tindakan represif, tapi keadilan fiskal.

Saat ini, Kota Tasikmalaya berada di persimpangan penting. Setiap keputusan anggaran bukan hanya soal angka, tapi tentang janji kepada rakyat. Jika rakyat menjadi prioritas, solusi akan muncul. Jika birokrasi yang diutamakan, masalah akan terus bertambah. Masa depan kota berada di tangan pemerintah yang berani mengubah arah. Jadilah bagian dari perubahan—dorong kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page