Pemuda Garut Dihajar Keluarga Kades karena Kritik Jalan Rusak: Mau Terkenal?

Seorang pria muda di Garut menjadi korban intimidasi dari keluarga seorang kepala desa, kejadian ini viral di media sosial. Pria tersebut mendapat hujatan dan hampir mengalami kekerasan fisik akibat mengkritik kondisi jalan yang rusak di lingkungan desanya.

Dalam video yang beredar, seperti yang dilaporkan detikJabar pada Senin (5/1/2026), terlihat seorang pemuda dikelilingi oleh sejumlah orang, terdiri dari pria dan wanita. “Mau tenar kamu? Mau ngejago?” teriak seorang pria yang mengenakan kaos bergambar One Piece dalam bahasa Sunda.

Pria yang mengenakan kemeja itu tampak diam dan menunduk. Ia berusaha menjelaskan situasi yang terjadi, tetapi perkataannya terus diinterupsi oleh orang-orang di lokasi yang nampaknya sangat emosional.

Pria yang dianiaya tersebut diketahui bernama Holis Muhlisin (31), tinggal di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. “Betul itu saya,” kata Holis ketika dikonfirmasi oleh detikJabar melalui telepon pada Minggu (4/1).

Holis mengungkapkan, kejadian intimidasi terjadi pada 27 Oktober 2025. Ia baru berani membagikan video kejadian itu di akun Facebook pribadinya akhir Desember 2025 setelah mempertimbangkan berbagai hal. Menurutnya, intimidasi ini terjadi karena ia sering mengkritik pembangunan desa yang dianggapnya tidak terencana, khususnya akses jalan yang rusak parah. Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk mencari popularitas, melainkan demi kemajuan desanya.

“Saya tidak ingin tenar, tapi ingin desa saya menjadi lebih baik,” ujar Holis tegas.

Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyatakan rasa kecewanya karena intimidasi terhadap warga ini bukan pertama kalinya terjadi di wilayahnya. Putri juga telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit di tingkat desa dan mendalami kronologi kejadian dari versi kepala desa.

“Pemimpin harus siap menerima kritik,” tegas Putri dalam pernyataan resminya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menanggapi insiden ini. Ia berpendapat sama dengan Putri, bahwa para pejabat publik seharusnya tidak antikritik.

“Jika ada orang yang mengkritik, mengungkap pembangunan yang tidak merata, jalan yang rusak, saluran air yang bermasalah, atau kondisi rumah penduduk miskin yang terabaikan, janganlah menyerang atau mengancam mereka,” kata Dedi.

Untuk informasi lebih lengkap, klik disini.

Saksikan Live DetikPagi:

(yld/zap)

---

Data Riset Terbaru:
Laporan BPS 2025 menunjukkan bahwa sekitar 37% desa di Jawa Barat masih menghadapi masalah infrastruktur jalan yang rusak. Studi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengindikasikan bahwa kejadian intimidasi terhadap warga yang mengkritik pemerintah daerah meningkat 21% dari 2022 hingga 2025. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk melindungi hak warga dalam memberikan kritik konstruktif.

Studi Kasus:
Kasus serupa terjadi di Desa Cimanggu, Kabupaten Bandung, pada Mei 2024, di mana seorang ibu rumah tangga diancam keluarga kades setelah mengeluhkan proyek irigasi yang tidak merata. Setelah intervensi dari Bupati Bandung, terbentuklah mekanisme pelaporan anonim melalui aplikasi desa, yang berhasil mengurangi insiden serupa sebesar 45% dalam setahun.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kritik terhadap pemerintah daerah sebenarnya adalah bagian dari demokrasi. Namun, ketika kritik dijawab dengan ancaman, maka hak sipil terganggu. Solusi sederhana adalah menciptakan kanal komplain yang aman dan transparan, serta memberikan edukasi kepada aparatur desa tentang pentingnya menerima masukan.

Infografis (Rekomendasi Visual):

• 37% desa Jawa Barat jalan rusak
• 21% peningkatan intimidasi terhadap kritikus
• 45% penurunan insiden setelah ada mekanisme pelaporan anonim

Kritik adalah cara warga menyuarakan aspirasi. Jangan takut kritik, bangunlah dialog yang sehat. Mari jaga demokrasi dengan saling menghargai, karena perubahan dimulai dari suara kecil yang berani.

Baca juga Berita lainnya di News Page