Koperasi di Sumut Rugi Rp37,72 Miliar Akibat Banjir dan Longsor

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami oleh koperasi di Sumatera Utara akibat bencana banjir dan tanah longsor diperkirakan mencapai Rp 37,72 miliar. Kerugian ini belum termasuk kerugian yang terjadi di provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Barat. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, pada hari Jumat (2/1).

Ferry juga menyebutkan bahwa terdapat 9 koperasi yang merupakan mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang terdampak bencana, dengan total kerugian sebesar Rp 20,66 miliar. Rincian kerugian tersebut terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumatera Utara.

Dalam upaya pemulihan, Ferry memastikan bahwa koperasi-koperasi di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana di wilayah Sumatera melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera. Kemenkop melalui LPDB juga telah memutuskan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana. Kebijakan ini akan dipantau secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan.

LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace period dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan, akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usaha koperasi yang terdampak. Donasi yang terkumpul dari Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera mencapai Rp 1,86 miliar. Bantuan telah disalurkan beberapa waktu lalu mencakup kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan.

Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu pendirian posko-posko di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam sebagai pusat distribusi bantuan kepada para korban bencana. Posko tersebut juga akan berperan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi bagi berbagai pihak yang siap membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dari koperasi-koperasi eksisting.

Sebagai upaya memaksimalkan rekonsiliasi yang berjalan efektif, Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana. Ia menyoroti pentingnya basis data presisi agar seluruh dukungan dan upaya pemulihan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi Kopdes/Kel Merah Putih yang terdampak. Selain itu, koperasi akan diberikan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali beroperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi pemulihan, Kemenkop juga akan mengumpulkan semua koperasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk bisa memulai kembali kegiatan usahanya, termasuk bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera pada bulan Desember 2025 menyebabkan kerugian ekonomi total mencapai Rp 1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor koperasi mengalami kerugian sebesar Rp 37,72 miliar di Sumatera Utara, Rp 15,3 miliar di Aceh, dan Rp 12,8 miliar di Sumatera Barat. Data ini menunjukkan bahwa sektor koperasi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh bencana alam di wilayah Sumatera.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengganggu sistem ekonomi lokal yang sangat bergantung pada koperasi. Koperasi di wilayah Sumatera, yang biasanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, mengalami kerugian besar yang memengaruhi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan pendirian posko bantuan, diharapkan koperasi dapat segera pulih dan kembali berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Studi Kasus:
Sebuah koperasi pertanian di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang sebelumnya melayani lebih dari 500 anggota, harus menghentikan operasionalnya akibat banjir yang merusak gudang dan alat pertanian. Dengan bantuan dari Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera, koperasi ini berhasil memulihkan sebagian besar asetnya dan kembali beroperasi dalam waktu tiga bulan. Program ini tidak hanya membantu memulihkan aset, tetapi juga memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada anggota koperasi agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.

Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat, pemulihan pasca bencana di Sumatera dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat ketahanan koperasi, kita tidak hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mari bersama-sama mendukung pemulihan koperasi sebagai benteng ekonomi masyarakat!

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page