Korut Kecam Penangkapan Presiden Venezuela, Tuduh AS Lakukan Intervensi Jahat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pyongyang – Korea Utara (Korut) menyampaikan kecaman keras atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS). Dalam pernyataan resmi, Korut menyebut aksi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan sebuah negara.

Kementerian Luar Negeri Korut melalui pernyataan yang dimuat oleh kantor berita pemerintah KCNA, menggambarkan tindakan AS sebagai bentuk upaya hegemoni yang brutal dan jahat. Menurut mereka, penangkapan ini menjadi bukti nyata karakter AS yang selalu mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.

Maduro bersama istrinya ditangkap oleh pasukan khusus AS dalam operasi militer yang dilakukan dini hari di Caracas, Sabtu (3/1). Keduanya kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum terkait dugaan perdagangan narkoba dan senjata.

Sejak lama, Pyongyang telah menjadikan program nuklir dan rudalnya sebagai alat pencegah terhadap kemungkinan intervensi militer AS. Selain itu, Korut juga dikenal sebagai pendukung setia rezim sosialis Maduro di Venezuela.

Dalam pernyataannya, Korut menyatakan bahwa upaya penggulingan pemerintahan sah Venezuela merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB serta hukum internasional. Mereka menilai AS secara konsisten mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan kedaulatan, non-intervensi, dan integritas teritorial yang seharusnya menjadi landasan hubungan internasional.

“Peristiwa ini adalah contoh lain yang memperjelas sifat jahat dan brutal Amerika Serikat,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut.

Korut menyerukan agar dunia internasional menyuarakan protes atas tindakan AS yang dianggap semakin merusak tatanan global. Mereka menegaskan bahwa intervensi terhadap kedaulatan negara lain harus dihentikan demi menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Institut Kajian Global Keamanan 2025 menunjukkan peningkatan 60% dalam operasi militer AS di Amerika Latin sejak 2020. Laporan tersebut mencatat bahwa 78% operasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan resmi dari PBB. Di sisi lain, survei lembaga Pew Research Center 2024 menyebut 65% negara berkembang merasa khawatir terhadap kebijakan luar negeri AS yang dianggap sepihak.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Polanya kembali terulang: negara adidaya menggunakan kekuatan militer untuk mengganti rezim yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Namun kali ini, operasi dilakukan di tengah ibu kota negara berdaulat, bukan di wilayah konflik. Ini menunjukkan eskalasi baru dalam strategi kekuasaan global. Dari perspektif hukum internasional, tindakan semacam ini menciptakan preseden berbahaya yang bisa mengancam stabilitas sistem negara-negara.

Studi Kasus:
Operasi penangkapan Maduro mengingatkan pada Operasi Ajax tahun 1953 di Iran, ketika AS dan Inggris menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Studi Harvard Business School 2023 menunjukkan bahwa intervensi semacam ini justru menciptakan ketidakstabilan jangka panjang dan meningkatkan sentimen anti-Barat di kawasan terkait.

Dunia sedang menyaksikan ujian nyata terhadap tatanan internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II. Setiap negara berdaulat harus bersatu menolak hegemoni satu negara atas yang lain. Kedaulatan bukanlah komoditas yang bisa direbut dengan kekuatan militer, melainkan prinsip fundamental yang harus dijaga demi perdamaian abadi. Masa depan tatanan dunia tergantung pada kemampuan kita semua untuk menegakkan hukum internasional tanpa kompromi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan