Geopolitik Laut Merah: Tantangan Strategis dalam Pengakuan Internasional terhadap Somaliland

Laut Merah dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia karena menghubungkan Laut Tengah dengan Samudera Hindia. Posisinya yang strategis membuat kawasan ini menjadi pusat persaingan kepentingan global, terutama dalam bidang energi, perdagangan, dan militer. Dalam konteks inilah Israel memutuskan untuk mengakui Republik Somaliland secara resmi, sebuah langkah yang menandai pengakuan formal pertama kali dari negara anggota PBB terhadap entitas yang telah lama berdiri namun tak pernah diakui secara internasional.

Pengakuan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Liga Arab, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Uni Afrika (AU), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Turki, China, hingga Inggris. Reaksi ini menunjukkan bahwa isu Somaliland bukan hanya urusan internal, tetapi bagian dari pertarungan geopolitik yang lebih luas di kawasan Laut Merah dan Tanduk Afrika.

Untuk memahami dinamika ini, teori Proxy War oleh David Lake sangat relevan. Teori ini menjelaskan bagaimana kekuatan besar dapat mengontrol suatu wilayah tanpa harus menjalankan kolonialisme formal atau mendapatkan pengakuan internasional penuh. Somaliland memiliki sejarah yang unik dibandingkan Somalia bagian selatan. Wilayah ini dulunya adalah koloni Inggris (British Somaliland), sedangkan Somalia bagian selatan berada di bawah kekuasaan Italia. Perbedaan warisan kolonial ini menciptakan struktur administratif dan pengalaman politik yang berbeda.

Selama pemerintahan militer Siad Barre (1969-1991), Somaliland mengalami represi berat, termasuk kekerasan sistematis dan pemboman kota-kota seperti Hargeisa. Ketika rezim Barre jatuh dan Somalia terjerumus dalam perang saudara, elit politik Somaliland memanfaatkan kevakuman kekuasaan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada tahun 1991. Sejak itu, Somaliland membangun institusi negara secara de facto, termasuk mata uang sendiri, paspor, sistem pemilu, dan angkatan bersenjata. Stabilitas relatif ini menjadikannya anomali di kawasan yang dikenal rapuh. Namun, stabilitas tersebut tidak berbanding lurus dengan legitimasi internasional.

Tidak satu pun negara mengakui Somaliland secara resmi, kecuali Israel. Kondisi “ada tapi tidak diakui” ini, menurut David Lake, disebut sebagai ruang ideal bagi praktik “rule without recognition”—wilayah yang cukup stabil untuk dijadikan mitra strategis, namun sangat lemah secara hukum internasional sehingga bergantung pada patron eksternal.

Menurut David Lake, Proxy War terjadi ketika negara kuat mengalihkan sebagian fungsi kontrol politik, keamanan, atau ekonomi kepada aktor lokal tanpa melakukan pemerintahan langsung. Dalam varian rule without recognition, kekuatan eksternal tidak membutuhkan pengakuan internasional atas entitas mitranya. Yang penting adalah efektivitas kontrol, akses strategis, dan kepatuhan politik. Somaliland memenuhi semua prasyarat ini. Ia bukan negara berdaulat menurut hukum internasional, tetapi cukup terorganisir untuk menjamin keamanan pelabuhan, bandara, dan wilayah pesisir strategis di Teluk Aden.

Dalam konteks geopolitik Laut Merah—yang kini menjadi arena konflik terbuka akibat perang Gaza, serangan Houthi terhadap kapal, serta meningkatnya kehadiran militer asing—keberadaan “mitra stabil” seperti Somaliland sangat bernilai. Pengakuan Israel dalam kerangka ini menggambarkan dukungan moral sekaligus langkah strategis untuk membangun Proxy War secara lebih terbuka, memperoleh akses logistik, intelijen, dan posisi geopolitik tanpa harus berhadapan langsung dengan negara Somalia yang berdaulat dan penuh resistensi politik.

Bagi Israel, Laut Merah memiliki arti strategis eksistensial. Jalur Eliat & Bab el-Mandeb merupakan nadi perdagangan dan keamanan nasional. Konflik dengan aktor non-negara seperti Houthi di Yaman telah memperlihatkan kerentanan Israel terhadap gangguan di jalur laut ini. Dalam situasi tersebut, kehadiran mitra politik di pesisir Afrika Timur menjadi nilai tambah strategis. Pengakuan terhadap Somaliland dapat dibaca sebagai upaya Israel memperluas jaringan keamanan regional di luar kerangka negara-bangsa yang diakui secara internasional. Ini sejalan dengan pola historis Israel dalam membangun hubungan dengan entitas periferal di dunia Arab dan Afrika sebagai peripheral alliance (Aliansi Pinggiran). Somaliland, dalam konteks ini, menjadi simpul baru dalam jaringan tersebut.

Reaksi internasional yang keras menunjukkan bahwa banyak aktor global membaca langkah Israel sebagai preseden berbahaya. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyebut pengakuan ini sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip persatuan dan kedaulatan negara”. OIC, bersama para menteri luar negeri lebih dari dua puluh negara—mulai dari Arab Saudi, Turki, Iran, hingga Somalia dan Yaman—mengeluarkan penolakan tegas dengan alasan dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, menilai langkah Israel ilegal dan tidak dapat diterima, serta menyoroti Israel berupaya menyeret Tanduk Afrika ke dalam ketidakstabilan. Pernyataan Erdoğan menjadi lebih signifikan ketika dikaitkan dengan rencana Turki untuk memulai pengeboran energi lepas pantai Somalia pada 2026, sesuai perjanjian bilateral. Ini menegaskan bahwa Somalia (bukan Somaliland) diposisikan Turki sebagai mitra sah dalam tata kelola sumber daya dan keamanan regional.

China dan Inggris juga mengambil sikap tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Somalia. Beijing menolak setiap upaya memecah wilayah negara berdaulat demi kepentingan geopolitik sempit. Sikap ini konsisten dengan prinsip non-intervensi China sekaligus kepentingannya menjaga stabilitas jalur perdagangan global.

Di dalam negeri Somalia, pengakuan Israel memicu gelombang protes besar. Demonstrasi pecah di Mogadishu, Baidoa, Dhusamareb, Las Anod, Hobyo, dan wilayah timur laut Somalia. Protes ini menegaskan bahwa isu Somaliland bukan hanya konflik elit, melainkan persoalan identitas nasional dan harga kolektif rakyat Somalia. Momentum ini terjadi ketika Presiden Hassan Sheikh Mohamud melakukan kunjungan diplomatik ke Istanbul dan Djibouti, memperlihatkan bagaimana dinamika domestik dan internasional saling berkelindan.

Pemisahan Somaliland tidak bisa dipahami semata sebagai ekspresi kehendak lokal. Ia merupakan hasil pertemuan kompleks antara warisan kolonial, kegagalan negara pascakemerdekaan Somalia, dan politik global yang menormalisasi fragmentasi kedaulatan sebagai solusi pragmatis. Dalam Proxy War, fragmentasi justru mempermudah kontrol eksternal—entitas kecil lebih bergantung, lebih mudah dinegosiasikan, dan lebih patuh terhadap kepentingan patron. Namun, stabilitas yang dihasilkan bersifat semu. Ia tidak menyelesaikan akar konflik, melainkan membekukannya dalam struktur politik yang rapuh. Laut Merah, alih-alih menjadi ruang konektivitas damai, berisiko berubah menjadi mosaik wilayah proxy yang saling berkompetisi.

Pengakuan Israel terhadap Somaliland menandakan babak baru dalam geopolitik Laut Merah. Langkah tersebut dapat dipahami sebagai strategi kekuatan menengah untuk memperluas pengaruh tanpa harus memikul beban hukum dan politik dari pengakuan internasional yang luas. Namun, reaksi keras komunitas internasional menunjukkan bahwa praktik semacam ini tetap menghadapi batas normatif dan resistensi politik. Kasus Somaliland memperlihatkan dilema utama politik global kontemporer, antara stabilitas pragmatis dan kedaulatan normatif. Selama fragmentasi kedaulatan dinormalisasi sebagai instrumen keamanan, Laut Merah dan Tanduk Afrika akan tetap menjadi medan kontestasi—bukan hanya antarnegara, tetapi juga antara prinsip hukum internasional dan logika kekuasaan global.

Data Riset Terbaru:
Studi dari International Crisis Group (2023) menunjukkan bahwa Somaliland memiliki tingkat stabilitas politik tertinggi di kawasan Tanduk Afrika, dengan indeks demokrasi yang lebih baik dibandingkan Somalia. Namun, ketiadaan pengakuan internasional menghambat aksesnya ke pasar global dan bantuan pembangunan. Di sisi lain, data dari UNCTAD (2023) mencatat bahwa arus perdagangan melalui Laut Merah meningkat 12% dalam lima tahun terakhir, menjadikannya jalur strategis yang semakin penting bagi perekonomian global.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Dari perspektif keamanan, Somaliland bisa dipandang sebagai “negara bayangan” yang stabil namun tidak diakui. Ini menciptakan celah bagi kekuatan eksternal seperti Israel untuk membangun pengaruh tanpa harus menghadapi konsekuensi diplomatik penuh. Namun, pendekatan ini berisiko memperkeruh konflik regional dan merusak prinsip kedaulatan yang menjadi fondasi tatanan internasional.

Studi Kasus:
Pengalaman Taiwan menunjukkan bahwa entitas yang tidak diakui secara luas tetap bisa menjadi mitra strategis bagi kekuatan besar. Namun, hal ini sering memicu ketegangan dengan negara yang mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Dalam kasus Somaliland, Somalia menolak keras pengakuan Israel, menciptakan potensi konflik yang lebih luas di kawasan.

Infografis (dalam bentuk teks):

• Somaliland:
  • Stabilitas Politik: Tinggi
  • Pengakuan Internasional: 0 negara (kecuali Israel)
  • Ekonomi: Terbatas akibat isolasi
  • Militer: Memiliki angkatan bersenjata sendiri
• Laut Merah:
  • Volume Perdagangan: 12% meningkat (5 tahun terakhir)
  • Jalur Strategis: Menghubungkan Mediterania-Samudera Hindia
  • Konflik Aktif: Perang Gaza, Serangan Houthi
  • Kehadiran Militer: Meningkat signifikan

Pengakuan Israel terhadap Somaliland bukan sekadar isu diplomatik, tetapi cerminan dari persaingan geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Laut Merah. Langkah ini membuka babak baru dalam dinamika kekuasaan, di mana stabilitas pragmatis sering kali diprioritaskan di atas prinsip kedaulatan internasional. Namun, pendekatan semacam ini berisiko menciptakan ketidakstabilan jangka panjang jika tidak diimbangi dengan dialog inklusif dan penghormatan terhadap hukum internasional. Masa depan Laut Merah dan Tanduk Afrika tergantung pada kemampuan para pemain global untuk menyeimbangkan kepentingan strategis dengan komitmen terhadap tatanan internasional yang berkeadilan.

Baca juga Berita lainnya di News Page